EMPAT LAWANG, cimutnews.co.id — Anggaran sudah disusun dengan dalih kebutuhan fasilitas pemerintahan.
Namun angka Rp400 juta untuk satu item karpet justru memicu tanda tanya.
Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil, kebijakan ini terasa janggal.
Lalu, apa sebenarnya yang terjadi?
Pemerintah Kabupaten Empat Lawang melalui Setda mengalokasikan anggaran sekitar Rp400 juta dalam APBD 2026.
Anggaran tersebut disebut untuk pengadaan karpet baru di lingkungan kantor pemerintahan.
Nilainya langsung menjadi sorotan karena dinilai tidak lazim untuk satu item pengadaan.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, menilai anggaran tersebut perlu dikaji ulang.
Ia menyebut alokasi tersebut terkesan tidak sebanding dengan kondisi masyarakat.
“Angka ini perlu menjadi perhatian, karena menyangkut prioritas penggunaan anggaran publik,” ujarnya dalam keterangan, Jumat (24/4/2026).
Nama Joncik Muhammad juga ikut terseret dalam sorotan publik terkait fasilitas tersebut.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, sejumlah wilayah di Empat Lawang masih menghadapi persoalan infrastruktur dasar.
Berdasarkan temuan di lapangan, beberapa jalan desa dilaporkan belum sepenuhnya layak.
Fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan juga disebut masih membutuhkan perhatian.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan pada belanja fasilitas internal pemerintahan yang justru terbilang tinggi.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai skala prioritas anggaran daerah.
Sejumlah warga mengaku terkejut dengan besarnya anggaran tersebut.
“Kalau memang sebesar itu, kenapa tidak dialihkan dulu untuk jalan atau fasilitas umum,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Ada pula yang menilai kebijakan ini kurang sensitif terhadap kondisi masyarakat saat ini.
Dalam pengelolaan APBD, setiap belanja seharusnya berbasis kebutuhan prioritas.
Pengadaan fasilitas seperti karpet memang dimungkinkan, namun nilai yang terlalu besar berpotensi memicu persepsi negatif.
Apalagi jika dibandingkan dengan kebutuhan mendesak masyarakat.
Hingga kini, belum ada penjelasan rinci terkait spesifikasi, urgensi, maupun dasar perhitungan anggaran tersebut.
Sorotan terhadap anggaran ini masih terus bergulir.
Publik menunggu klarifikasi yang lebih transparan dari pihak terkait.
Hingga kini, belum semua pertanyaan terjawab.
Apakah anggaran ini akan tetap dijalankan, atau justru dikaji ulang sesuai kebutuhan masyarakat? (Timred/CN)
Berita Terkait :
