Ogan Komering Ilir, cimutnews.co.id – Kerusakan infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), kian memprihatinkan. Sejumlah ruas jalan utama, terutama di Desa Ulak Kapal dan Tanjung Baru, dilaporkan mengalami kerusakan berat yang berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. (25/4)
Hasil penelusuran CimutNews.co.id berdasarkan klarifikasi dari berbagai pihak menunjukkan bahwa kerusakan tersebut tidak terjadi secara alami. Aktivitas kendaraan bertonase besar bermuatan pasir yang melintas setiap hari diduga menjadi faktor dominan penyebab cepatnya degradasi jalan.
Kendaraan angkutan tersebut disebut-sebut beroperasi dengan muatan melebihi kapasitas (overload). Kondisi ini mempercepat kerusakan badan jalan yang pada dasarnya tidak dirancang untuk menahan beban berat secara terus-menerus.
Di sisi lain, persoalan tidak berhenti pada aspek teknis kerusakan jalan. Dugaan adanya aktivitas tambang pasir yang belum jelas legalitasnya turut mencuat ke permukaan.
Ketua DPD Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) OKI, Rivaldy Setiawan, SH, dalam keterangannya menegaskan bahwa persoalan ini harus dilihat secara menyeluruh, tidak hanya sebatas dampak fisik yang terlihat.
“Kerusakan jalan sudah dirasakan masyarakat secara langsung. Jika sumber aktivitasnya bermasalah secara hukum, maka ini harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh dibiarkan berlarut,” ujar Rivaldy.
Menurutnya, aktivitas tambang yang tidak memiliki izin resmi berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terlebih jika menimbulkan kerugian publik.
Hasil klarifikasi CimutNews.co.id juga mengungkap adanya keluhan masyarakat terkait intensitas lalu lintas truk pasir yang melintas hampir tanpa jeda, terutama pada jam-jam tertentu. Kondisi ini tidak hanya merusak jalan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan.
DPD PGK OKI pun mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polres OKI, untuk segera melakukan penertiban terhadap kendaraan angkutan yang melebihi tonase serta menelusuri legalitas aktivitas tambang pasir yang menjadi sumber muatan.
Selain itu, instansi teknis seperti Dinas Perhubungan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Selatan, serta Dinas Lingkungan Hidup diminta turun langsung ke lapangan guna melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Desakan juga diarahkan kepada anggota DPRD OKI dari daerah pemilihan Tanjung Lubuk agar tidak hanya menerima laporan, tetapi melakukan verifikasi langsung kondisi di lapangan dan memperjuangkan solusi konkret.
Rivaldy menekankan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mengawal persoalan ini. Ia mengajak warga untuk berani menyampaikan laporan apabila menemukan aktivitas yang merugikan kepentingan umum.
“Partisipasi masyarakat sangat penting. Jangan takut bersuara selama itu untuk kepentingan bersama dan berdasarkan fakta di lapangan,” tegasnya.
DPD PGK OKI memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah nyata dari pihak berwenang. Mereka menilai, aktivitas ekonomi tidak boleh berjalan dengan mengorbankan infrastruktur publik dan keselamatan masyarakat.
“Penegakan aturan harus benar-benar hadir. Jangan sampai kerusakan terus terjadi tanpa solusi,” pungkas Rivaldy. (Timred/CN)
Berita Terkait :
Hiburan Malam Diduga Langgar Maklumat, Aparat Diminta Perkuat Pengawasan di Desa Gajah Mati OKI
“Masya Allah”, Sampai Membludak Ribuan Jemaah Hadiri Tabligh Akbar Ust. Abdul Somad (UAS) di Masjid Al-Hayza Serinanti Pedamaran OKI.
Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) Kabupaten OKI mendeklarasikan Kampung Anies
Nurmala Dewi, Honorer Sejak 2017 yang Dapat Hadiah Motor Saat Dilantik Jadi PPPK Paruh Waktu di OKI
