JAKARTA, cimutnews.co.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyoroti potensi dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap stabilitas ekonomi nasional, khususnya kenaikan harga pangan dan daya beli masyarakat menjelang Lebaran 2026. Peringatan tersebut disampaikan Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, dalam Sidang Paripurna ke-8 Masa Sidang IV Tahun 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Dalam sidang tersebut, DPD RI menilai dinamika geopolitik global berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi domestik melalui tekanan inflasi, gangguan rantai pasok, hingga meningkatnya harga kebutuhan pokok yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Gejolak Timur Tengah adalah alarm bagi semua negara. Pemerintah harus segera melakukan mitigasi agar kenaikan harga pangan tidak membebani masyarakat menjelang Lebaran,” ujar Sultan dalam pidatonya.
Inflasi dan Defisit APBN Jadi Sinyal Waspada
DPD RI menyoroti angka inflasi tahunan per Februari 2026 yang mencapai 4,76 persen sebagai indikator penting yang harus diwaspadai. Menurut Sultan, angka tersebut berpotensi menekan ketahanan ekonomi keluarga dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah.
Selain inflasi, kondisi fiskal juga menjadi perhatian. Data menunjukkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mencapai Rp135,7 triliun, sehingga pemerintah dinilai perlu mengambil langkah kebijakan yang lebih hati-hati.
“Dengan inflasi 4,76 persen, kuncinya adalah penguatan produksi pangan daerah dan stabilitas distribusi. Jangan sampai rantai pasok terganggu di tengah ketidakpastian global,” tegas senator asal Bengkulu tersebut.
Menurutnya, penguatan sektor pangan domestik menjadi strategi penting agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada pasokan global yang rentan terganggu oleh konflik geopolitik.
Pemerintah Diminta Jaga Stabilitas Harga Pangan
DPD RI juga meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menjaga ketersediaan bahan pangan strategis, terutama menjelang periode konsumsi tinggi seperti Ramadan dan Idulfitri.
Momentum Lebaran biasanya diikuti dengan lonjakan permintaan pangan, seperti beras, minyak goreng, gula, dan daging. Jika distribusi tidak terkendali, kondisi tersebut berpotensi memicu kenaikan harga yang membebani masyarakat.
Sultan menegaskan bahwa stabilitas harga pangan menjadi faktor krusial dalam menjaga daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi nasional.
Soroti Infrastruktur dan Transportasi Mudik
Selain isu ekonomi, sidang paripurna DPD RI juga menyoroti kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi menjelang arus mudik Lebaran 2026. Diperkirakan jutaan masyarakat akan melakukan perjalanan ke daerah, sehingga diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan operator transportasi.
“Tujuan kita satu, memastikan jutaan pemudik dapat pulang dengan aman dan nyaman tanpa terbebani lonjakan harga kebutuhan pokok,” kata Sultan.
Dalam sidang tersebut, masing-masing komite DPD RI juga menyampaikan laporan hasil pengawasan daerah (Asmasda). Komite I menyoroti penguatan aparatur sipil negara (ASN) dan pembangunan infrastruktur komunikasi. Komite II fokus pada ketahanan pangan dan konektivitas maritim. Komite III menekankan pemerataan layanan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan generasi muda. Sementara Komite IV serta Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) menyoroti dinamika ekonomi daerah serta kepastian hukum.
Antisipasi Dampak Global terhadap Ekonomi Nasional
DPD RI menilai dinamika global saat ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, khususnya di sektor pangan, distribusi logistik, serta perlindungan terhadap UMKM.
Sultan berharap langkah mitigasi dapat dilakukan lebih awal agar masyarakat tidak terbebani kenaikan harga kebutuhan pokok saat memasuki Ramadan dan Lebaran.
“Pemerintah harus memastikan stabilitas harga dan distribusi pangan tetap terjaga, sehingga masyarakat dapat menjalani Ramadan dan Idulfitri dengan tenang,” pungkasnya. (Timred/CN)
Berita Terkait :
Sudaryono Ketua DPP APPSI Resmi di Lantik Presiden Joko Widodo Sebagai Wakil Menteri (Wamen) di Istana Kepresidenan.
Jokowi Tegaskan Tak Pernah Perintahkan Korupsi, Nama Presiden Kerap Terseret Kasus Menteri
Pemprov Lampung Apresiasi KAI Divre IV Tanjungkarang atas Kontribusi TJSL di Bidang Pendidikan
Kemnaker Denda PT BAP Rp2,17 Miliar, 164 TKA Bekerja Tanpa Pengesahan RPTKA
