Beranda Nasional Jokowi Tegaskan Tak Pernah Perintahkan Korupsi, Nama Presiden Kerap Terseret Kasus Menteri

Nasional

Jokowi Tegaskan Tak Pernah Perintahkan Korupsi, Nama Presiden Kerap Terseret Kasus Menteri

Oleh

Sabtu, 31 Januari 2026

Jakarta, cimutnews.co.id — Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, angkat bicara terkait namanya yang kerap dikaitkan dalam sejumlah kasus dugaan korupsi yang menjerat menteri di era Kabinet Indonesia Maju. Jokowi menegaskan dirinya tidak pernah, sekalipun, memerintahkan jajaran menteri maupun pembantunya untuk melakukan praktik korupsi.

Menurut Jokowi, munculnya namanya dalam berbagai perkara korupsi yang melibatkan menteri tidak dapat dilepaskan dari posisi presiden sebagai kepala pemerintahan. Seluruh program kerja kementerian, kata dia, memang bersumber dari kebijakan dan arahan presiden, namun pelaksanaan teknis dan integritas tetap menjadi tanggung jawab masing-masing pejabat.

“Setiap kasus memang selalu mengaitkan nama saya, karena semua program kerja menteri berasal dari kebijakan dan arahan presiden. Tapi tidak ada perintah untuk korupsi, sama sekali tidak ada,” ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com, saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Jumat (30/1/2026).

Tegas Soal Integritas

Jokowi kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan arahan yang bertentangan dengan hukum. Ia menekankan, sejak awal menjabat, komitmen pemberantasan korupsi selalu menjadi bagian dari pesan yang disampaikan kepada para menteri dan pejabat negara.

“Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi. Nggak ada,” tegas Jokowi.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi merespons dinamika publik yang belakangan kembali menyoroti peran presiden dalam kasus-kasus dugaan korupsi di lingkaran kabinet. Dalam beberapa pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nama presiden disebut oleh sejumlah menteri, terutama dalam konteks kebijakan dan kegiatan pemerintahan.

Nama Jokowi dalam Pemeriksaan KPK

Sejumlah menteri di era Kabinet Indonesia Maju, di antaranya Nadiem Makarim, Yaqut Cholil Qoumas, hingga Dito Ariotedjo, sempat menyebut nama Jokowi dalam proses pemeriksaan di KPK.

Penyebutan tersebut, menurut berbagai keterangan, berkaitan dengan kebijakan, agenda kenegaraan, hingga arahan umum presiden dalam pelaksanaan tugas kementerian. Namun, Jokowi menegaskan bahwa penyebutan namanya tidak dapat dimaknai sebagai bentuk keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum.

Ia menilai penting bagi publik untuk membedakan antara tanggung jawab kebijakan di tingkat presiden dan tanggung jawab hukum yang melekat pada masing-masing pejabat dalam pelaksanaan program.

Kasus Dito Ariotedjo dan Kunjungan ke Arab Saudi

Terbaru, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menjelaskan keterkaitan Jokowi dalam agenda kunjungan kerja ke Arab Saudi yang menjadi bagian dari penyelidikan KPK. Dalam keterangannya, Dito menegaskan bahwa seluruh kegiatan tersebut dilakukan sesuai prosedur dan merupakan bagian dari tugas kenegaraan.

Dito menyebut, arahan presiden dalam kunjungan tersebut bersifat umum dan tidak menyentuh aspek teknis maupun pengelolaan anggaran yang kini dipersoalkan. Ia menegaskan, setiap langkah yang diambil tetap mengikuti mekanisme yang berlaku di kementerian.

Konteks inilah yang, menurut Jokowi, kerap disalahpahami oleh publik. Ia menegaskan bahwa presiden tidak berada pada ranah teknis pelaksanaan program, apalagi pada praktik yang melanggar hukum.

Presiden dan Batas Tanggung Jawab

Pengamat menilai, pernyataan Jokowi menegaskan kembali batas tanggung jawab presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. Presiden memberikan arah kebijakan dan visi pembangunan, sementara pelaksanaan teknis serta pengelolaan anggaran berada di tangan menteri dan jajaran di bawahnya.

Dalam konteks penegakan hukum, setiap pejabat negara memiliki tanggung jawab personal atas tindakan yang dilakukannya. Prinsip inilah yang selama ini menjadi dasar KPK dalam menindak kasus-kasus korupsi tanpa pandang bulu.

Jokowi sendiri menegaskan dukungannya terhadap proses hukum yang berjalan. Ia menilai, penegakan hukum yang tegas dan transparan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Harapan ke Depan

Di akhir pernyataannya, Jokowi berharap publik tidak mudah menarik kesimpulan tanpa memahami konteks secara utuh. Ia meminta masyarakat tetap memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan independen.

Bagi Jokowi, keterbukaan dan akuntabilitas merupakan fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang bersih. Ia menegaskan, siapa pun yang terbukti bersalah harus bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku, tanpa terkecuali. (Timred/CN)