Beranda Nasional 📰 Lebaran 2026 Tidak Serentak, Muhammadiyah dan Pemerintah Beda 1 Hari

📰 Lebaran 2026 Tidak Serentak, Muhammadiyah dan Pemerintah Beda 1 Hari

9
0
1. Umat Muslim melaksanakan Salat Idul Fitri di Indonesia di tengah perbedaan penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah.(Foto:Kompas.com facebook/CN)

Jakarta, cimutnews.co.idLebaran 2026 tidak serentak di Indonesia setelah Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026, sementara pemerintah melalui sidang isbat menetapkan Idul Fitri pada Sabtu, 21 Maret 2026. Perbedaan ini terjadi karena metode penentuan awal bulan Hijriah yang berbeda, namun kedua pihak sama-sama mengimbau masyarakat untuk saling menghormati.

Keputusan Muhammadiyah didasarkan pada metode hisab atau perhitungan astronomi yang telah ditetapkan jauh hari. Sementara itu, pemerintah menggunakan metode rukyatul hilal atau pengamatan bulan yang dikombinasikan dengan hisab dalam sidang isbat yang digelar pada Kamis (19/3/2026).

Perbedaan Metode Penentuan Lebaran

Perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri ini bukan hal baru di Indonesia. Muhammadiyah secara konsisten menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, sedangkan pemerintah melalui Kementerian Agama mengacu pada kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) yang mempertimbangkan visibilitas hilal.

Dalam sidang isbat, pemerintah menyatakan bahwa posisi hilal belum memenuhi kriteria yang ditetapkan, sehingga 1 Syawal diputuskan jatuh pada 21 Maret 2026.

Imbauan Jaga Toleransi dan Persatuan

Meski terjadi perbedaan, Muhammadiyah dan pemerintah sepakat menekankan pentingnya menjaga persatuan dan toleransi di tengah masyarakat.

Perbedaan ini dinilai sebagai bagian dari dinamika dalam penentuan kalender Islam, yang sudah sering terjadi di Indonesia.

“Perbedaan ini hendaknya disikapi dengan bijak. Umat Islam diharapkan tetap menjaga ukhuwah dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah,” demikian imbauan yang disampaikan dalam berbagai pernyataan resmi.

Kondisi Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah

Di tengah perbedaan waktu Lebaran 2026, pemerintah tetap memastikan layanan publik berjalan optimal, termasuk pengamanan arus mudik, pelayanan transportasi, serta kesiapan kebutuhan pokok masyarakat.

Kondisi ini juga menjadi perhatian karena sebagian masyarakat akan merayakan Idul Fitri lebih awal, sementara lainnya mengikuti keputusan pemerintah.

Baca juga  Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar Penyampaian LKPJ 2024: DPRD Kota Blitar Apresiasi Kepemimpinan Walikota Santoso, Masa Transisi Berjalan Lancar

Namun demikian, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia telah terbiasa menyikapi perbedaan ini dengan dewasa.

Perbedaan penetapan Lebaran 2026 diharapkan tidak menjadi pemicu perpecahan, melainkan memperkuat nilai toleransi dan persaudaraan di tengah masyarakat. Baik Muhammadiyah maupun pemerintah mengajak umat Islam untuk tetap menjaga kebersamaan dan menghormati perbedaan dalam menjalankan ibadah Hari Raya Idul Fitri. (Timred/CN)