Jakarta, cimutnews.co.id – Lebaran 2026 beda antara Muhammadiyah dan pemerintah kembali terjadi, di mana Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah pada Jumat, 20 Maret 2026, sementara pemerintah menetapkan Idulfitri pada Sabtu, 21 Maret 2026. Ketua PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa perbedaan tersebut merupakan hal yang biasa dan tidak perlu dipertentangkan karena masing-masing memiliki dasar yang kuat.
Muhadjir melaksanakan salat Idulfitri di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, dan menyampaikan bahwa perbedaan ini muncul akibat metode penentuan awal bulan Hijriah yang berbeda antara Muhammadiyah dan pemerintah.
“Jadi ini kan kita sudah biasa berbeda gitu dan jangan diinterpretasikan yang penting, yang dimaksud taat kepada pemerintah itu bukan berarti lebarannya sama gitu ya,” ujar Muhadjir, Jumat (20/3/2026).
Perbedaan Metode Penentuan 1 Syawal
Muhadjir menjelaskan bahwa Muhammadiyah menggunakan pendekatan tajdid atau pembaruan melalui Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Metode ini tidak hanya melihat posisi hilal di wilayah tertentu, tetapi berlaku secara global.
Sementara itu, pemerintah menetapkan 1 Syawal melalui sidang isbat yang mengombinasikan metode hisab dan rukyatul hilal sesuai kriteria MABIMS.
Menurut Muhadjir, kedua metode tersebut memiliki dasar ilmiah dan argumentasi masing-masing, sehingga perbedaan yang muncul merupakan hal yang wajar dalam praktik keagamaan di Indonesia.
Kalender Hijriah Global Sudah Diadopsi Sejumlah Negara
Muhadjir mengungkapkan bahwa Kalender Hijriah Global Tunggal yang digunakan Muhammadiyah telah diratifikasi oleh lebih dari 10 negara sejak mulai diberlakukan pada Juni 2025.
“Sekarang wujudul hilal itu berlaku untuk seluruh dunia dan sudah diratifikasi lebih dari 10 negara untuk kalender Hijriah Global Tunggal itu,” jelasnya.
Penggunaan kalender global ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menyatukan penentuan kalender Hijriah secara internasional, meskipun implementasinya masih membutuhkan waktu dan kesepakatan luas.
Imbauan Jaga Persatuan Umat
Muhadjir menegaskan bahwa perbedaan waktu Lebaran tidak boleh dimaknai sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap pemerintah. Ia menekankan bahwa umat Islam tetap satu kesatuan dalam mendukung kebijakan negara.
“Jadi baik yang lebaran hari ini maupun besok itu ya sama-sama taat kepada pemerintah, ini yang harus kita tekankan,” tegasnya.
Di tengah dinamika tersebut, pemerintah sendiri telah menetapkan Idulfitri melalui sidang isbat pada Kamis (19/3/2026), dengan mempertimbangkan posisi hilal yang belum memenuhi kriteria.
Perbedaan penetapan Lebaran 2026 kembali menjadi pengingat pentingnya sikap toleransi dalam kehidupan beragama. Muhammadiyah dan pemerintah sama-sama mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan, saling menghormati, serta tidak menjadikan perbedaan sebagai sumber perpecahan di tengah umat. (Timred/CN)
Sumber :liputan6.com
Berita Terkait :
📰 Lebaran 2026 Tidak Serentak, Muhammadiyah dan Pemerintah Beda 1 Hari
Kemenparekraf Kunjungi Galeri Seni SBY di Cikeas, Apresiasi Kontribusi di Dunia Seni dan Ekonomi Kreatif
Perkuat Talenta Digital, KDM Resmi Luncurkan Jabar Istimewa Digital Academy 2025
Wagub Erwan Setiawan Dorong UPI Jadi Poros Utama Transformasi Pendidikan Nasional
