
JAKARTA, cimutnews.co.id — Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Yunus Andrie, pada Rabu (25/3), dinilai harus ditempatkan sebagai tindakan individu, bukan mencerminkan institusi tertentu.
Pandangan tersebut disampaikan Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Profesor Kadri, yang menekankan pentingnya menjaga objektivitas publik dalam melihat kasus tersebut di tengah derasnya arus informasi.
Kasus Penyiraman Air Keras dan Perspektif Akademisi
Penegasan: Tindakan Oknum, Bukan Institusi
Profesor Kadri menegaskan bahwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS harus diposisikan sebagai tindakan oknum semata.
Menurutnya, menarik kasus tersebut ke ranah institusi justru berpotensi menimbulkan bias persepsi publik.
“Persoalan ini harus kita letakkan sebagai oknum. Tidak bisa ditarik ke institusi. Itu tidak bijak,” ujarnya.
Penegasan ini penting untuk menjaga proporsionalitas dalam memahami sebuah peristiwa, terutama yang melibatkan isu sensitif.
Potensi Penggiringan Opini Publik
Kadri mengingatkan bahwa kasus ini berisiko dimanfaatkan untuk membangun opini negatif terhadap institusi tertentu, khususnya TNI.
Dalam konteks komunikasi publik, ia menilai narasi yang tidak utuh dapat dengan mudah membentuk persepsi yang keliru di masyarakat.
Beberapa potensi dampak yang diwaspadai antara lain:
- Delegitimasi institusi negara
- Menurunnya kepercayaan publik
- Polarisasi opini di ruang digital
“Saya khawatir ini digiring menjadi pembunuhan karakter institusi yang selama ini menjadi kebanggaan,” katanya.
Peran Informasi Transparan di Era Digital
Tantangan Era Informasi Cepat
Di era digital saat ini, arus informasi yang begitu cepat membuat masyarakat rentan terpapar narasi yang belum tentu lengkap atau terverifikasi.
Kadri menilai kondisi ini menjadi tantangan besar bagi institusi dalam menjaga kredibilitas.
Masyarakat, kata dia, cenderung:
- Mengonsumsi informasi secara instan
- Mudah terpengaruh opini viral
- Kurang melakukan verifikasi sumber
Hal ini membuat framing sebuah kasus bisa berubah drastis hanya dalam hitungan jam.
Transparansi Jadi Kunci
Dalam perspektif komunikasi publik, Kadri menilai langkah TNI yang terbuka dalam memberikan informasi merupakan strategi yang tepat.
Transparansi dinilai mampu:
- Mengurangi spekulasi liar
- Mencegah hoaks
- Menjaga kepercayaan publik
“TNI sudah berani menjelaskan ini secara transparan,” ujarnya.
Langkah tersebut menjadi penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan tidak terdistorsi.
Dampak Kasus bagi Masyarakat dan Institusi
Dampak Sosial
Kasus penyiraman air keras tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga memengaruhi persepsi sosial masyarakat terhadap keamanan dan penegakan hukum.
Beberapa dampak yang muncul:
- Meningkatnya rasa khawatir terhadap tindakan kekerasan
- Sensitivitas publik terhadap isu HAM
- Diskursus luas di media sosial
Dampak Institusional
Jika tidak ditangani dengan tepat, kasus ini berpotensi menimbulkan:
- Penurunan citra institusi
- Ketidakpercayaan terhadap aparat
- Munculnya stigma kolektif
Namun, dengan pendekatan transparansi dan komunikasi yang baik, risiko tersebut dapat diminimalisir.
Analisis: Pentingnya Proporsionalitas dalam Menilai Kasus
Dalam analisis komunikasi publik, penempatan sebuah kasus secara proporsional menjadi kunci menjaga stabilitas opini publik.
Menilai tindakan individu sebagai representasi institusi adalah bentuk generalisasi yang berpotensi merugikan banyak pihak.
Pendekatan yang ideal meliputi:
- Memisahkan individu dan institusi
- Mengedepankan fakta, bukan asumsi
- Menunggu hasil investigasi resmi
Dengan demikian, masyarakat dapat membangun pemahaman yang lebih objektif dan adil.
Penegasan Akhir
Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian dalam membentuk opini publik. Penanganan yang transparan dan proporsional diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah generalisasi yang merugikan institusi. (Timred/CN)
Sumber : jpnn.com


















