
PALI, cimutnews.co.id – Aksi demo rekrutmen Pertamina Adera Field PALI digelar Koalisi Masyarakat Lematang di gerbang operasional perusahaan, Selasa (7/4/2026). Massa menuntut transparansi proses penerimaan tenaga kerja yang dinilai tidak terbuka bagi masyarakat lokal.
Aksi ini menjadi penting karena menyangkut akses kerja warga di wilayah industri migas serta akuntabilitas perusahaan negara dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik.
Sorotan Utama Rekrutmen Dinilai Tertutup
Tuduhan Minim Transparansi
Massa aksi menilai proses rekrutmen tenaga kerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) Zona 4 Adera Field cenderung tertutup dan hanya diketahui kelompok tertentu.
Koordinator aksi, Hadi Prasmana, menyebut kondisi ini berdampak langsung pada peluang kerja masyarakat sekitar.
“Ini bukan sekadar pekerjaan, tapi soal keadilan. Ketika informasi ditutup, kesempatan juga tertutup,” tegasnya.
Kronologi Aksi Demonstrasi
Massa Berkumpul Sejak Pagi
Sejak pagi hari, ratusan massa mulai memadati pintu masuk Adera Field di Desa Pengabuan, Kecamatan Abab.
Aksi berlangsung dengan orasi bergantian yang menyoroti:
- Dugaan praktik rekrutmen tertutup
- Minimnya informasi lowongan kerja
- Keterlibatan kontraktor yang tidak transparan
Pengamanan Ketat Aparat
Aksi berjalan tertib dengan pengamanan dari:
- Kepolisian Polres PALI
- Aparat TNI
- Petugas keamanan perusahaan
Situasi tetap kondusif meski diwarnai orasi keras dari massa.
Landasan Hukum Tuntutan Massa
Koalisi menyampaikan bahwa tuntutan mereka memiliki dasar regulasi yang kuat, di antaranya:
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU No. 6 Tahun 2023 tentang ketenagakerjaan
- Permenaker No. 18 Tahun 2024 tentang transparansi lowongan kerja
- Perda Sumatera Selatan No. 7 Tahun 2019
Menurut massa, jika rekrutmen tidak terbuka, maka berpotensi melanggar prinsip hukum yang berlaku.
Lima Tuntutan Utama Disampaikan
Koalisi Masyarakat Lematang merumuskan lima tuntutan utama:
- Rekrutmen tenaga kerja wajib terbuka melalui Disnakertrans PALI
- Kontraktor wajib sosialisasi ke desa sekitar
- Transparansi penggunaan dana CSR
- Pembukaan kembali lowongan tenaga keamanan
- Rekrutmen tenaga non-skill di seluruh rig
Perwakilan massa, Abu Rizal, menegaskan aksi lanjutan akan dilakukan jika tuntutan tidak direspons.
Respons Perusahaan
Komitmen Evaluasi Sistem Rekrutmen
Perwakilan humas Adera Field, Samuel, menyatakan pihak perusahaan menerima aspirasi tersebut sebagai bahan evaluasi.
“Ke depan, sistem rekrutmen akan diperbaiki agar lebih terbuka dan melibatkan pemerintah desa serta masyarakat,” ujarnya.
Perusahaan juga berkomitmen memperbaiki mekanisme sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Dampak bagi Masyarakat Lokal
Ketertutupan informasi rekrutmen dinilai berdampak pada:
- Terbatasnya akses kerja warga lokal
- Munculnya kecemburuan sosial
- Menurunnya kepercayaan terhadap perusahaan
Padahal, keberadaan industri migas di daerah diharapkan memberi efek ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar.
Perbandingan dengan Tren Nasional
Fenomena tuntutan transparansi rekrutmen di sektor industri besar bukan hal baru. Di berbagai daerah penghasil migas dan tambang, isu serupa kerap muncul.
Secara nasional:
- Konflik tenaga kerja lokal vs tenaga luar daerah meningkat
- Tuntutan keterbukaan rekrutmen makin kuat
- Peran pemerintah daerah dalam pengawasan mulai diperketat
Kasus di PALI mencerminkan pola yang sama dalam pengelolaan industri berbasis sumber daya alam.
Antara Kepentingan Industri dan Keadilan Sosial
Dalam jangka pendek, aksi ini menjadi tekanan publik bagi perusahaan untuk segera memperbaiki sistem rekrutmen. Respons cepat akan menentukan stabilitas hubungan antara perusahaan dan masyarakat.
Dalam jangka panjang, transparansi menjadi kunci keberlanjutan industri. Tanpa keterbukaan, potensi konflik sosial dapat meningkat dan mengganggu operasional perusahaan itu sendiri.
Keterlibatan pemerintah daerah juga penting untuk memastikan distribusi manfaat ekonomi berjalan adil.
Transparansi Rekrutmen sebagai Isu Strategis Daerah Migas
Kasus ini menunjukkan bahwa transparansi rekrutmen bukan sekadar isu administratif, tetapi telah menjadi isu strategis di daerah penghasil migas.
Ketika masyarakat lokal merasa tidak dilibatkan, legitimasi sosial perusahaan bisa melemah, meskipun secara hukum operasional tetap berjalan.
Isu transparansi tenaga kerja ini juga berkaitan dengan berbagai kasus serupa di sektor industri energi yang menuntut keterlibatan masyarakat lokal secara lebih luas.
Aksi demonstrasi di Adera Field PALI menegaskan pentingnya transparansi dalam rekrutmen tenaga kerja, khususnya di sektor strategis seperti migas. Komitmen perusahaan untuk melakukan evaluasi menjadi langkah awal, namun implementasi nyata akan menjadi penentu kepercayaan publik ke depan.
Keterbukaan, kolaborasi, dan pengawasan menjadi kunci agar keberadaan industri benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. (Edi)

















