Beranda Nasional Mendagri Soroti Urbanisasi, Kota Besar Terancam Jadi Pusat Krisis

Nasional

Mendagri Soroti Urbanisasi, Kota Besar Terancam Jadi Pusat Krisis

Oleh

Senin, 20 April 2026

banda aceh 2 — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat memberikan arahan dalam Raker Komwil I APEKSI di Banda Aceh. (Foto::Puspen Kemendagri/CN)

BANDA ACEH, cimutnews.co.id — Arus urbanisasi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.

Kota-kota besar tumbuh cepat sebagai pusat ekonomi dan tujuan masyarakat mencari pekerjaan serta kehidupan yang lebih baik.

Namun di balik pertumbuhan tersebut, muncul ancaman yang mulai disorot pemerintah pusat: apakah kota-kota di Indonesia benar-benar siap menghadapi ledakan urbanisasi?

Peringatan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Banda Aceh, Senin (20/4/2026).

Kota Disebut Bisa Jadi Sumber Masalah Baru

Dalam arahannya, Mendagri menegaskan kota memiliki peran strategis sebagai pusat ekonomi nasional.

Namun di sisi lain, kota juga menjadi wilayah paling rentan terhadap persoalan sosial jika pertumbuhannya tidak dikendalikan.

“Kalau tidak dikelola dengan baik, mereka akan menjadi korban. Pendidikan tidak cukup, tidak mampu bersaing, akhirnya bisa masuk ke kejahatan,” ujar Tito Karnavian.

Menurutnya, urbanisasi yang tidak terkendali dapat memicu munculnya kawasan kumuh, kriminalitas, tingginya biaya hidup, hingga menurunnya kualitas hidup masyarakat perkotaan.

Ia juga menegaskan pentingnya disiplin tata ruang dan ruang terbuka hijau agar kota tidak tumbuh “semaunya”.

Meski pembangunan kota terus digencarkan di berbagai daerah, berdasarkan temuan di lapangan, sejumlah kota besar di Indonesia masih menghadapi persoalan klasik.

Kemacetan, banjir, kawasan padat penduduk, hingga minimnya ruang terbuka hijau masih menjadi keluhan warga perkotaan.

Sejumlah warga mengaku kualitas hidup di kota memang menawarkan peluang ekonomi lebih besar, namun biaya hidup juga semakin tinggi.

“Kerja di kota memang lebih banyak peluang, tapi kebutuhan hidup juga makin berat,” ujar salah satu warga urban.

Namun fakta di lapangan menunjukkan urbanisasi tetap sulit dibendung karena kota dianggap sebagai pusat harapan ekonomi bagi masyarakat daerah.

Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan sebagian warga yang mulai merasa lingkungan perkotaan semakin padat dan tidak nyaman untuk ditinggali.

Ruang Hijau dan Tata Kota Jadi Sorotan

Mendagri juga menyinggung kebijakan tata ruang yang dinilai sering berubah demi kepentingan komersial.

Menurutnya, perubahan ruang hijau menjadi kawasan bisnis diduga menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko banjir di perkotaan.

“Kota yang bagus adalah kota yang memiliki desain. Bukan kota yang tumbuh semaunya,” tegasnya.

Ia mencontohkan Singapura sebagai negara yang berhasil menjaga kualitas hidup masyarakat melalui ruang hijau dan fasilitas publik yang baik.

Namun hal ini menimbulkan pertanyaan: mengapa banyak kota di Indonesia masih kesulitan menghadirkan ruang publik dan tata kota yang nyaman bagi masyarakat?

Ancaman Kota Masa Depan

Pengamat tata kota menilai persoalan urbanisasi bukan hanya soal kepadatan penduduk.

Ada dampak sosial lain yang diduga ikut meningkat, seperti ketimpangan ekonomi, kriminalitas, hingga tekanan psikologis akibat tingginya biaya hidup.

Berdasarkan temuan di lapangan, sejumlah kawasan perkotaan juga mulai mengalami penyusutan ruang terbuka akibat pembangunan yang terus meluas.

Hingga kini, belum semua kota mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup masyarakat.

Meski demikian, pemerintah daerah didorong untuk lebih disiplin dalam tata ruang dan pembangunan berkelanjutan agar kota tidak berubah menjadi pusat masalah baru.

Apakah kota-kota di Indonesia nantinya mampu menjadi ruang hidup yang nyaman dan manusiawi, atau justru semakin padat dan penuh tekanan sosial, masih menjadi perhatian banyak pihak. (Timred/CN)

Sumber : Puspen Kemendagri