PALEMBANG, cimutnews.co.id — Program konser musik besar yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Mei 2026 awalnya digadang-gadang menjadi hiburan besar bagi masyarakat Palembang.
Namun fakta di lapangan menunjukkan antrean penukaran tiket justru berubah ricuh dan memicu kepanikan calon penonton.
Lalu, apakah penyelenggara benar-benar siap menggelar acara berskala besar di tengah membludaknya massa?
Kericuhan terjadi saat proses penukaran tiket konser yang berlangsung di Palembang, Jumat (22/5/2026). Video suasana saling dorong antarcalon penonton pun beredar luas di media sosial dan menjadi perhatian publik.
Berdasarkan pantauan dari video yang diunggah akun Instagram @sumsela1, antrean panjang terlihat tidak terkendali. Sejumlah penonton tampak berdesakan hingga nyaris kehilangan ruang gerak.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan terkait kesiapan panitia dalam mengatur sistem crowd management atau pengelolaan massa sebelum konser utama digelar.
Padahal, konser tersebut diproyeksikan akan menghadirkan ribuan penonton dari berbagai daerah di Sumatera Selatan.
Janji Hiburan Besar, Namun Pengelolaan Dipertanyakan
Di tengah tingginya antusiasme masyarakat, pihak penyelenggara sebelumnya disebut telah menyiapkan konser dengan konsep besar dan pengamanan tertentu.
Namun hingga kini, belum ada penjelasan rinci mengenai evaluasi sistem antrean setelah kericuhan terjadi.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan sejumlah calon penonton yang mengaku kecewa dengan proses penukaran tiket yang dinilai semrawut.
“Awalnya kami kira sudah ada sistem antrean yang jelas. Tapi pas di lokasi malah saling dorong,” ungkap salah satu calon penonton yang enggan disebut namanya.
Sejumlah warga juga mengaku khawatir apabila situasi serupa kembali terjadi saat konser berlangsung nanti.
Apalagi, kapasitas massa saat hari pelaksanaan diperkirakan jauh lebih besar dibanding proses penukaran tiket.
Predikat Zero Conflict Jadi Sorotan
Kericuhan ini juga menjadi perhatian karena Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, selama ini dikenal menjaga stabilitas keamanan dan predikat zero conflict.
Karena itu, sejumlah pihak mulai mendesak agar aparat keamanan dan pemerintah daerah melakukan evaluasi lebih ketat terhadap kesiapan penyelenggara.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah seluruh aspek keamanan benar-benar telah dipersiapkan secara matang?
Berdasarkan temuan di lapangan dan video yang beredar, titik antrean terlihat minim pengaturan jalur keluar masuk massa.
Selain itu, belum terlihat pembagian antrean yang memadai untuk mengurai kepadatan pengunjung.
Desakan Audit dan Evaluasi Menyeluruh
Muncul dorongan agar aparat kepolisian melakukan audit menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) panitia.
Beberapa langkah yang dinilai perlu segera dilakukan antara lain:
- Evaluasi total sistem pengamanan dan manajemen massa.
- Penghentian sementara penukaran tiket fisik.
- Pengalihan sistem tiket ke mekanisme digital.
- Pembatasan jumlah penonton demi keamanan jalur evakuasi.
Bahkan, sejumlah pihak menilai izin konser perlu ditinjau ulang apabila pihak penyelenggara diduga belum mampu menjamin keamanan secara maksimal.
Namun sampai berita ini ditulis, belum ada keputusan resmi terkait kemungkinan evaluasi izin acara tersebut.
Potensi Dampak Lebih Besar
Pengamat sosial di Palembang menilai kericuhan kecil dalam tahap pra-acara sering kali menjadi indikator lemahnya kesiapan teknis penyelenggara.
Jika tidak segera dibenahi, kondisi ini dikhawatirkan memicu gangguan lebih besar saat konser berlangsung.
Terlebih, euforia penonton konser kerap memunculkan situasi emosional yang sulit dikendalikan apabila sistem keamanan tidak disiplin.
Hingga kini, kekhawatiran publik terhadap keamanan konser masih terus berkembang.
Apakah pihak penyelenggara mampu membenahi situasi sebelum hari pelaksanaan, atau justru polemik ini akan terus berlanjut? (Timres/CN)
Berita Terkait :
