JENEWA, cimutnews.co.id – Indonesia mencatat pencapaian penting dalam forum ketenagakerjaan global setelah selama dua tahun berturut-turut tidak masuk dalam daftar kasus negara yang menjadi sorotan pada Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC).
Capaian tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat menghadiri rangkaian kegiatan ILC ke-114 di Jenewa, Swiss, Selasa (9/6/2026). Menurutnya, keberhasilan Indonesia keluar dari long list maupun short list of country cases menjadi indikator positif atas kualitas hubungan industrial nasional yang terus membaik.
Indonesia Perkuat Posisi di Forum Ketenagakerjaan Internasional
Yassierli menegaskan bahwa tidak masuknya Indonesia dalam daftar kasus ILC selama dua tahun beruntun bukan sekadar capaian administratif. Keberhasilan itu mencerminkan meningkatnya efektivitas dialog sosial antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Menurut Menaker, hubungan industrial yang harmonis menjadi fondasi penting bagi stabilitas dunia usaha dan perlindungan tenaga kerja. Ketika seluruh pihak memiliki ruang komunikasi yang terbuka, berbagai potensi konflik dapat dikelola lebih cepat dan konstruktif.
“Capaian ini mencerminkan dialog sosial di Indonesia terwujud serta terpeliharanya hubungan industrial yang harmonis dan konstruktif di antara para pemangku kepentingan ketenagakerjaan,” kata Yassierli dalam pertemuan bersama Delegasi Tripartit Indonesia di sela-sela ILC ke-114.
Hubungan Industrial Kondusif Berdampak Langsung pada Dunia Kerja
Penyelesaian Perselisihan Lebih Terarah
Menaker menjelaskan bahwa manfaat hubungan industrial yang kondusif tidak hanya dirasakan pemerintah atau pelaku usaha, tetapi juga pekerja secara langsung.
Ketika mekanisme dialog berjalan baik, penyelesaian perselisihan hubungan kerja dapat dilakukan melalui saluran yang jelas. Di sisi lain, keberlangsungan usaha tetap terjaga sehingga risiko pemutusan hubungan kerja dapat diminimalkan.
Kondisi tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga iklim investasi dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Apresiasi untuk Pekerja dan Pengusaha
Dalam kesempatan itu, Yassierli juga menyampaikan apresiasi kepada unsur pekerja/buruh dan pengusaha yang dinilai berkontribusi menjaga stabilitas hubungan industrial nasional.
Salah satu indikatornya terlihat pada pelaksanaan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 yang berlangsung aman, tertib, dan kondusif di berbagai daerah.
Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, situasi tersebut menunjukkan semakin kuatnya budaya dialog dibandingkan pendekatan konfrontatif dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan.
Soliditas Tripartit Jadi Kunci Menghadapi Perubahan Dunia Kerja
Tantangan AI hingga Ekonomi Platform
Di hadapan delegasi Indonesia, Menaker menekankan pentingnya memperkuat kemitraan tripartit yang terdiri atas pemerintah, pekerja, dan pengusaha.
Menurutnya, dunia kerja saat ini sedang mengalami transformasi besar yang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:
- Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI)
- Pertumbuhan ekonomi platform atau gig economy
- Transisi menuju ekonomi hijau
- Perubahan struktur demografi tenaga kerja
- Digitalisasi proses bisnis dan industri
Perubahan tersebut menghadirkan tantangan baru terkait perlindungan pekerja, penciptaan pekerjaan layak, hingga keberlanjutan usaha.
Perlu Strategi Adaptif
Karena itu, Indonesia mendorong transformasi dunia kerja yang lebih inklusif melalui penguatan dialog sosial, peningkatan kompetensi tenaga kerja, perluasan perlindungan sosial, dan penerapan standar ketenagakerjaan yang sejalan dengan norma internasional.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar pekerja tidak tertinggal dalam perubahan teknologi sekaligus memastikan dunia usaha tetap kompetitif.
Agenda Strategis ILC 2026 Jadi Perhatian Indonesia
Dalam ILC ke-114, sejumlah isu strategis global menjadi fokus pembahasan dan mendapat perhatian khusus dari Indonesia.
Beberapa agenda utama meliputi standar kerja layak bagi pekerja platform digital, kesetaraan gender di tempat kerja, penguatan dialog sosial dan tripartisme, serta evaluasi implementasi konvensi dan rekomendasi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
Berdasarkan keterangan Kementerian Ketenagakerjaan, keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut tidak hanya bertujuan menyampaikan kepentingan nasional, tetapi juga memperkuat kontribusi Indonesia dalam pembentukan tata kelola ketenagakerjaan global yang lebih adil dan inklusif.
Dibandingkan Tahun-Tahun Sebelumnya, Posisi Indonesia Makin Positif
Citra Internasional Menguat
Dalam praktik ILO, negara yang masuk daftar kasus biasanya menjadi perhatian khusus karena dinilai menghadapi persoalan terkait implementasi standar ketenagakerjaan internasional.
Tidak masuknya Indonesia selama dua tahun berturut-turut menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan komunitas internasional terhadap upaya perbaikan tata kelola ketenagakerjaan nasional.
Kondisi ini juga menjadi sinyal positif bagi investor yang menilai stabilitas hubungan industrial sebagai salah satu faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi.
Momentum Penting bagi Reformasi Ketenagakerjaan
Keberhasilan Indonesia bebas dari daftar kasus ILC selama dua tahun beruntun memiliki makna strategis yang lebih luas daripada sekadar pencapaian diplomasi ketenagakerjaan. Di tengah meningkatnya persaingan investasi global, reputasi hubungan industrial yang stabil menjadi salah satu indikator yang diperhatikan pelaku usaha internasional.
Dalam jangka pendek, capaian ini dapat memperkuat kepercayaan investor terhadap kepastian hubungan kerja di Indonesia. Sementara dalam jangka panjang, keberhasilan tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pekerjaan, produktivitas tenaga kerja, dan perlindungan pekerja di sektor-sektor baru yang tumbuh akibat digitalisasi ekonomi.
Yang menarik, isu yang kini menjadi perhatian global bukan lagi semata-mata konflik hubungan industrial konvensional, melainkan bagaimana negara mengatur pekerjaan digital, kecerdasan buatan, dan ekonomi platform. Artinya, tantangan ketenagakerjaan masa depan akan bergeser dari penyelesaian sengketa menuju pengelolaan transformasi teknologi. Negara yang mampu membangun dialog sosial kuat sejak dini berpotensi lebih siap menghadapi perubahan tersebut.
Capaian Indonesia yang dua tahun berturut-turut bebas dari daftar kasus ILC menunjukkan semakin kuatnya praktik dialog sosial dan kemitraan tripartit antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Namun tantangan ke depan tidak semakin ringan. Transformasi teknologi, AI, ekonomi platform, dan transisi hijau menuntut kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan pekerja dan penciptaan pekerjaan layak. (Timred/CN)
Berita Terkait :
Mahfud MD Sindir PKB Bisa Capreskan Jokowi
Integrasi Tol–Pelabuhan Tanjung Carat Dipercepat, Namun Tantangan di Lapangan Belum Terjawab
Sertifikasi Kompetensi MagangHub Dibuka, Kemnaker Perkuat Daya Saing Mahasiswa Menuju Dunia Kerja
LKS Bipartit Jadi Kunci Cegah Perselisihan Hubungan Industrial, Wamenaker Soroti Pentingnya Dialog
