PALEMBANG, cimutnews.co.id – RSUD Siti Fatimah Sumsel memasuki usia delapan tahun dengan membawa tantangan baru untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Momentum peringatan hari jadi tersebut dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menegaskan pentingnya pelayanan yang semakin transparan, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, didampingi Wakil Gubernur H. Cik Ujang, menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-8 RSUD Siti Fatimah Az-Zahra Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Selasa (7/7/2026). Dalam kesempatan itu, Herman Deru meminta seluruh jajaran rumah sakit menjadikan usia delapan tahun sebagai titik evaluasi sekaligus awal transformasi pelayanan kesehatan yang lebih maju.
RSUD Siti Fatimah Diminta Jaga Reputasi Akreditasi A
Menurut Herman Deru, keberhasilan RSUD Siti Fatimah meraih predikat Akreditasi A bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan amanah besar yang harus diwujudkan melalui pelayanan nyata kepada masyarakat.
Ia menekankan bahwa kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh tenaga medis, tetapi juga seluruh unsur rumah sakit, mulai dari petugas pelayanan di bagian depan hingga petugas keamanan yang menjadi wajah pertama rumah sakit.
“Predikat A ini merupakan tanggung jawab moral kepada masyarakat. Karena itu, setiap petugas harus menghadirkan pelayanan yang ramah, cepat, hangat, dan profesional,” ujar Herman Deru.
Gubernur menilai pengalaman pasien ketika pertama kali datang ke rumah sakit akan sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pemerintah.
Transparansi Tarif Jadi Tantangan Baru
Salah satu arahan yang mendapat perhatian dalam peringatan HUT tersebut adalah dorongan agar RSUD Siti Fatimah mulai menerapkan transparansi tarif pelayanan kepada masyarakat.
Herman Deru meminta manajemen segera melakukan kajian mengenai kemungkinan menampilkan daftar biaya berbagai layanan kesehatan secara terbuka agar masyarakat memperoleh kepastian informasi sebelum menjalani pengobatan.
Menurutnya, keterbukaan informasi biaya merupakan bagian dari reformasi pelayanan publik yang semakin dibutuhkan di era digital.
“Saya berharap rumah sakit berani menampilkan harga layanan tertentu secara terbuka sehingga masyarakat mengetahui jenis pelayanan yang akan diterima beserta estimasi biayanya. Transparansi akan meningkatkan kepercayaan publik,” katanya.
Ia menambahkan, keterbukaan tersebut juga dapat mengurangi kebingungan pasien serta memperkuat akuntabilitas rumah sakit sebagai institusi pelayanan milik pemerintah daerah.
Transformasi Digital Jadi Prioritas Pelayanan
Direktur RSUD Siti Fatimah Az-Zahra Provinsi Sumatera Selatan, dr. Syamsuddin Isaac Suryamanggala, Sp.OG., MARS., CHRA., menegaskan pihaknya berkomitmen menjadikan rumah sakit sebagai institusi kesehatan yang unggul, inovatif, dan akuntabel.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui slogan pelayanan “Bersama Melayani, Bersama Berinovasi”, yang menjadi arah pengembangan rumah sakit dalam beberapa tahun ke depan.
Untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin cepat dan praktis, rumah sakit akan menghadirkan sejumlah inovasi digital, antara lain:
- Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM).
- Aplikasi SIMANTAP FATIMAH.
- Sistem pendaftaran pasien berbasis digital yang terintegrasi.
- Penyederhanaan proses administrasi untuk mengurangi antrean pelayanan.
Melalui sistem tersebut, pasien diharapkan dapat melakukan registrasi secara lebih mudah sehingga waktu tunggu pelayanan menjadi lebih singkat dibandingkan proses konvensional.
Health Tourism untuk Menekan Pasien Berobat ke Luar Daerah
Selain digitalisasi pelayanan, RSUD Siti Fatimah juga mulai mengembangkan program Health Tourism sebagai salah satu strategi meningkatkan daya saing layanan kesehatan di Sumatera Selatan.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat layanan unggulan rumah sakit sehingga masyarakat tidak perlu lagi mencari layanan kesehatan hingga ke luar provinsi bahkan ke luar negeri apabila fasilitas dan kompetensi tenaga medis tersedia di daerah sendiri.
Langkah tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah daerah memperkuat sistem kesehatan regional sekaligus menjaga perputaran ekonomi sektor kesehatan tetap berada di Sumatera Selatan.
Pelayanan Berkualitas Menjadi Tuntutan Rumah Sakit Modern
Transformasi pelayanan rumah sakit saat ini tidak lagi hanya diukur dari kelengkapan fasilitas medis, tetapi juga dari keterbukaan informasi, kemudahan akses layanan, dan pengalaman pasien selama menjalani proses pengobatan.
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai rumah sakit pemerintah di Indonesia mulai menerapkan digitalisasi pendaftaran, rekam medis elektronik, hingga sistem antrean daring sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik di sektor kesehatan.
Kebijakan yang didorong Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui RSUD Siti Fatimah menunjukkan bahwa peningkatan mutu pelayanan kini bergerak menuju tata kelola yang lebih transparan dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.
Transparansi Tarif Dapat Meningkatkan Kepercayaan Publik
Dorongan Gubernur Herman Deru mengenai keterbukaan tarif menjadi salah satu langkah yang relatif progresif dalam pengelolaan rumah sakit daerah. Selama ini, masyarakat sering kali menghadapi keterbatasan informasi mengenai estimasi biaya layanan sebelum menjalani pemeriksaan atau tindakan medis tertentu.
Apabila diterapkan secara bertahap dan disertai penjelasan mengenai komponen biaya, transparansi tarif tidak hanya meningkatkan kepercayaan pasien, tetapi juga memperkuat akuntabilitas institusi pelayanan publik. Di sisi lain, kebijakan tersebut perlu disusun secara hati-hati mengingat variasi biaya pelayanan dapat dipengaruhi kondisi medis masing-masing pasien.
Momentum ulang tahun kedelapan RSUD Siti Fatimah bukan sekadar perayaan institusi, melainkan penanda perubahan paradigma pelayanan kesehatan daerah. Fokus pemerintah kini tidak hanya membangun gedung dan fasilitas kesehatan, tetapi juga memperkuat transparansi informasi, digitalisasi layanan, serta pengalaman pasien sebagai indikator utama kualitas rumah sakit modern.
Ke depan, keberhasilan transformasi tersebut akan sangat bergantung pada konsistensi implementasi inovasi digital dan kemampuan seluruh sumber daya manusia rumah sakit menjaga standar pelayanan yang telah ditetapkan.
Sebagai rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, RSUD Siti Fatimah diharapkan mampu menjadi rujukan pelayanan kesehatan yang semakin dipercaya masyarakat sekaligus menjadi contoh pengelolaan rumah sakit daerah yang profesional, terbuka, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. (Poerba)
Berita Terkait :
Wawako Palembang Beri Ultimatum: Tak Loyal? Silakan Pergi
Pemkot Palembang Siapkan 23 Posko Mudik Lebaran 2026, 500 Personel Gabungan Disiagakan
📰 Wali Kota Palembang Ratu Dewa Bagikan Takjil Ramadan di Tangga Takat, Ratusan Warga Antusias
Respons Cepat Polda Sumsel Selamatkan Perempuan di Jembatan Ampera, Layanan 110 dan CCTV Jadi Kunci
