
MUARA ENIM, cimutnews.co.id – Pembangunan flyover Muara Enim memasuki babak baru setelah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Kabupaten Muara Enim, PT Bukit Asam (PTBA), PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan Kementerian Pekerjaan Umum resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembangunan dua flyover di perlintasan sebidang JPL 99 Belimbing Pendopo dan JPL 111 Ujan Mas.
Penandatanganan yang berlangsung di Balai Agung Serasan Sekundang, Kabupaten Muara Enim, Senin (6/7/2026), menjadi langkah strategis dalam menjawab persoalan kemacetan yang selama ini terjadi akibat tingginya intensitas perjalanan kereta api batu bara sekaligus memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan.
Pembangunan Flyover Menjadi Solusi Kemacetan Perlintasan Sebidang
Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menegaskan proyek tersebut bukan sekadar pembangunan infrastruktur fisik, tetapi merupakan bentuk integrasi kepentingan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
Menurut Herman Deru, kebutuhan akan flyover semakin mendesak seiring meningkatnya aktivitas angkutan batu bara serta rencana pengembangan sistem logistik regional.
“Pembangunan ini mengintegrasikan seluruh kepentingan, baik masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah. Dengan target pengembangan Dermaga Keramasan yang diarahkan mampu melayani angkutan hingga 100 juta ton batu bara, keberadaan flyover menjadi sangat penting agar mobilitas masyarakat tetap lancar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keberadaan jalan layang tersebut diproyeksikan mampu mempercepat waktu perjalanan masyarakat, menekan biaya distribusi barang, serta meningkatkan efisiensi transportasi di kawasan Muara Enim yang merupakan salah satu pusat produksi energi nasional.
Selain itu, Herman Deru meminta seluruh pemangku kepentingan segera melakukan koordinasi teknis agar pelaksanaan pembangunan tidak menemui hambatan sosial maupun administratif.
Lima Pihak Berkolaborasi Mewujudkan Infrastruktur Strategis
Kesepakatan pembangunan flyover melibatkan lima institusi utama, yakni:
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- PT Bukit Asam Tbk (PTBA);
- PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- Kementerian Pekerjaan Umum.
Kolaborasi tersebut dinilai menjadi contoh pembangunan infrastruktur berbasis sinergi antarlembaga, terutama pada kawasan yang memiliki aktivitas industri dan transportasi tinggi.
Hadir dalam penandatanganan PKS tersebut unsur Forkopimda, pimpinan BUMN, jajaran perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan, serta pejabat Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Bagian dari Lima Prioritas Flyover Kabupaten Muara Enim
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., mengatakan dua flyover yang mulai diproses melalui PKS merupakan bagian dari lima proyek prioritas pemerintah daerah.
Kelima lokasi tersebut meliputi:
- Flyover JPL 99 Belimbing;
- Flyover JPL 111 Ujan Mas;
- Flyover JPL 123 BBPJN;
- Flyover Gunung Megang 1 (JPL 104);
- Flyover Gunung Megang 2 (JPL 106).
Menurut Sumarni, peningkatan volume angkutan batu bara selama beberapa tahun terakhir telah berdampak pada meningkatnya kepadatan kendaraan di sejumlah perlintasan sebidang.
“Flyover merupakan solusi konkret agar aktivitas masyarakat tidak lagi terganggu oleh antrean panjang ketika kereta melintas. Di sisi lain, distribusi logistik tetap berjalan tanpa mengurangi aspek keselamatan,” katanya.
Penutupan Perlintasan Enam Menit Picu Antrean Kendaraan
Direktur Portofolio Management dan Teknologi Informasi PT KAI, I Gede Darmayusa, mengungkapkan bahwa berdasarkan data operasional perusahaan, setiap perjalanan kereta api batu bara menyebabkan penutupan pintu perlintasan rata-rata selama enam menit.
Durasi tersebut tampak singkat, namun pada jam-jam sibuk mampu memicu antrean kendaraan yang cukup panjang, terutama di jalur nasional maupun jalan penghubung antarkecamatan.
Kondisi itu tidak hanya memperlambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap distribusi barang, layanan publik, hingga potensi meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang.
PT Bukit Asam Siap Mendukung Pelaksanaan Proyek
Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Letjen TNI (Purn.) Bambang Ismawan, menyampaikan komitmen perusahaan untuk mendukung penuh pelaksanaan pembangunan flyover.
Menurutnya, setelah penandatanganan kerja sama, tahapan implementasi di lapangan diharapkan dapat segera dimulai sesuai perencanaan.
“Kami berkomitmen memberikan dukungan terbaik agar pembangunan flyover berjalan lancar. Sinergi ini menjadi investasi jangka panjang bagi kelancaran transportasi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Infrastruktur Diproyeksikan Perkuat Daya Saing Ekonomi Daerah
Pembangunan flyover tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan lalu lintas, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan sistem logistik Sumatera Selatan.
Muara Enim selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia sehingga memiliki intensitas pergerakan kereta barang yang tinggi. Di sisi lain, kawasan tersebut juga menjadi jalur utama mobilitas masyarakat menuju berbagai wilayah di Sumatera Selatan.
Keberadaan flyover diperkirakan mampu mengurangi waktu tunggu kendaraan, meningkatkan efisiensi distribusi hasil tambang maupun komoditas lainnya, serta menciptakan akses transportasi yang lebih aman.
Infrastruktur Tidak Lagi Berdiri Sendiri
Pembangunan dua flyover di Muara Enim menunjukkan perubahan pendekatan pembangunan infrastruktur yang kini lebih menekankan kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan dunia usaha. Model seperti ini memungkinkan pembagian tanggung jawab pembiayaan, percepatan pelaksanaan proyek, sekaligus memperkuat manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Dalam jangka pendek, proyek ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas di titik-titik perlintasan yang selama ini menjadi sumber kemacetan. Sementara dalam jangka panjang, peningkatan konektivitas diperkirakan akan memperkuat daya tarik investasi, memperlancar rantai pasok logistik, serta mendukung pertumbuhan kawasan industri di Kabupaten Muara Enim.
Flyover di Muara Enim bukan hanya menjadi solusi atas kemacetan akibat kereta api batu bara, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menyeimbangkan kepentingan industri strategis nasional dengan kebutuhan mobilitas masyarakat. Pendekatan kolaboratif seperti ini berpotensi menjadi model pembangunan perlintasan sebidang di daerah-daerah lain yang memiliki karakteristik serupa. (Eko)

















