PANGKALAN BALAI, cimutnews.co.id – Permasalahan antrean panjang BBM bersubsidi Banyuasin menjadi salah satu fokus utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelesaian Antrean Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) se-Provinsi Sumatera Selatan yang digelar secara virtual, Sabtu.
Rakor dipimpin langsung Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru dan diikuti seluruh kepala daerah kabupaten/kota. Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, SH., MH mengikuti rapat dari Pangkalan Balai didampingi Asisten III sekaligus Plt Kepala Dinas Perhubungan Zakirin, Kepala Dinas Koperindag Adam Ibrahim, serta Plt Kepala Dinas Kominfo-SP Ida Bahagia.
Pertemuan tersebut menjadi langkah cepat pemerintah daerah menyikapi meningkatnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang tidak hanya menghambat kelancaran lalu lintas, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Antrean BBM Bersubsidi Menjadi Persoalan Bersama di Sumatera Selatan
Dalam arahannya, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa penyelesaian persoalan distribusi BBM bersubsidi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja.
Distribusi Harus Tepat Sasaran
Menurutnya, diperlukan sinergi antara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), PT Pertamina, aparat penegak hukum, pemerintah kabupaten/kota hingga pengelola SPBU agar distribusi Biosolar dan Pertalite benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga mengusulkan perubahan mekanisme pembagian kuota BBM subsidi sehingga alokasi tidak hanya ditetapkan secara global, tetapi dirinci hingga tingkat SPBU yang mengalami kekurangan pasokan.
Skema tersebut dinilai lebih adaptif terhadap kebutuhan riil di lapangan sehingga distribusi dapat berlangsung lebih merata.
Kuota BBM Dinilai Belum Seimbang dengan Kebutuhan Daerah
Selisih Usulan dan Realisasi Masih Tinggi
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rakor, usulan kuota BBM bersubsidi Provinsi Sumatera Selatan tahun ini mencapai sekitar 2,8 juta kiloliter.
Namun realisasi kuota yang disetujui hanya berkisar 630 ribu kiloliter.
Perbedaan yang cukup besar tersebut menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya antrean di berbagai SPBU.
Selain keterbatasan kuota, pemerintah juga mengidentifikasi sejumlah penyebab lain, di antaranya:
- Migrasi pengguna BBM non-subsidi ke Biosolar akibat selisih harga yang cukup tinggi.
- Jumlah SPBU penyalur yang belum sebanding dengan kebutuhan kendaraan.
- Kendala implementasi sistem pembayaran digital.
- Posisi Sumatera Selatan sebagai jalur strategis Lintas Sumatera dengan mobilitas kendaraan yang sangat tinggi.
Untuk memperkuat pengawasan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Distribusi BBM yang melibatkan Satpol PP dan Dinas Perhubungan.
Satgas tersebut akan bertugas memantau distribusi di lapangan sekaligus mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Banyuasin Minta Penambahan Kuota karena Karakteristik Wilayah
Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani menilai daerahnya memiliki karakteristik yang berbeda dibanding wilayah lain.
Jalur Lintas dan Daerah Produksi Pangan
Kabupaten Banyuasin merupakan bagian dari Jalan Lintas Timur Sumatera, sehingga setiap hari dilalui kendaraan logistik antarprovinsi.
Selain itu, Banyuasin juga dikenal sebagai salah satu sentra produksi beras terbesar di Indonesia dengan aktivitas pertanian yang sangat bergantung pada pasokan BBM, termasuk sektor perikanan yang menjadi mata pencaharian masyarakat pesisir.
“Kami siap bersinergi dan menindaklanjuti arahan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Banyuasin memiliki mobilitas kendaraan yang tinggi, baik transportasi darat maupun perairan. Karena itu kami berharap adanya perhatian khusus terhadap kebutuhan kuota BBM subsidi di daerah ini,” kata Askolani.
Menurutnya, koordinasi dengan organisasi perangkat daerah, Polres Banyuasin, hingga pengelola SPBU akan segera dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan tertib.
Strategi Pemkab Banyuasin Mengatasi Antrean BBM
Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengurangi antrean sekaligus memperbaiki tata kelola distribusi BBM bersubsidi.
Digitalisasi Distribusi
Pemkab akan mendorong penerapan Full QR Code Subsidi Tepat di seluruh SPBU guna mengurangi praktik pengisian berulang maupun penyalahgunaan identitas kendaraan.
Penataan Lalu Lintas
Bersama Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Banyuasin, pemerintah akan mengatur jalur antrean kendaraan terutama pada SPBU yang berada di sepanjang Jalan Lintas Timur Sumatera agar tidak mengganggu arus kendaraan.
Pengawasan Terpadu
Tim monitoring akan dibentuk bersama Satpol PP, Dinas Koperindag dan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan rutin terhadap distribusi BBM serta mencegah praktik penimbunan maupun penyimpangan distribusi.
Distribusi BBM Menjadi Penopang Aktivitas Ekonomi Daerah
Ketersediaan BBM bersubsidi tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan transportasi masyarakat.
Di Banyuasin, distribusi energi memiliki hubungan langsung dengan sektor pertanian, perikanan, distribusi logistik hingga perdagangan antardaerah.
Ketika antrean terjadi dalam waktu lama, dampaknya dapat meluas terhadap biaya operasional petani, nelayan, angkutan barang hingga distribusi hasil panen.
Karena itu, efektivitas pengawasan distribusi menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Persoalan Tidak Hanya Soal Kuota
Penambahan kuota memang menjadi salah satu solusi yang diharapkan pemerintah daerah. Namun pengalaman di berbagai wilayah menunjukkan bahwa peningkatan pasokan belum tentu menghilangkan antrean apabila pengawasan distribusi belum berjalan optimal.
Implementasi sistem digital melalui QR Code, pengawasan lapangan yang konsisten, serta validasi kendaraan penerima subsidi menjadi faktor penting agar BBM benar-benar dinikmati kelompok masyarakat yang berhak.
Dalam jangka panjang, penguatan tata kelola distribusi juga akan membantu pemerintah memperoleh data konsumsi energi yang lebih akurat. Data tersebut dapat menjadi dasar dalam mengusulkan kebutuhan kuota BBM subsidi pada tahun berikutnya sehingga lebih sesuai dengan kondisi riil daerah. (Noto)
Berita Terkait :
Jaksa Agung ST Burhanuddin Kunjungi Kejari Banyuasin
Polres Banyuasin Ungkap 15 Kasus Narkoba dan Terima 10 Senpi Rakitan, Wujud Sinergi Publik Demi Keamanan
Terungkap, Program Air Bersih Digencarkan Tapi Belum Sepenuhnya Dirasakan
Wabup Banyuasin Ikut Sensus Ekonomi, Akurasi Data Jadi Harapan di Tengah Dinamika Usaha Warga
