
JAKARTA, Cimutnews.co.id – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat sebagai bagian dari strategi meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mempercepat pembangunan. Langkah tersebut diwujudkan melalui audiensi Bupati OKU Selatan Abusama bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Dalam pertemuan itu, Bupati Abusama didampingi Sekretaris Daerah H. M. Rahmattullah serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) A. Farid Effendi. Audiensi difokuskan pada pembahasan strategi penguatan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kapasitas fiskal, sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Bagi pemerintah daerah, koordinasi dengan Kemendagri menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan seluruh kebijakan pembangunan berjalan sesuai regulasi, memiliki dukungan fiskal yang memadai, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
“Melalui audiensi ini, Pemerintah Kabupaten OKU Selatan berharap dapat terus memperkuat komunikasi dan sinergi bersama Kementerian Dalam Negeri, sehingga berbagai program prioritas pembangunan dapat berjalan optimal sesuai ketentuan dan kebutuhan daerah,” ujar Bupati Abusama.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten OKU Selatan berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, akuntabel, dan transparan melalui penguatan koordinasi dengan kementerian maupun lembaga pemerintah pusat.
Penguatan Fiskal Menjadi Fondasi Pembangunan Daerah
Pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Kapasitas fiskal yang sehat memungkinkan pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan dasar, membangun infrastruktur, serta memperluas program pemberdayaan masyarakat.
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintah daerah, mulai dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengendalian belanja daerah, penguatan pendapatan asli daerah (PAD), hingga peningkatan kualitas tata kelola keuangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Sejalan dengan kebijakan nasional, pemerintah terus mendorong penguatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi belanja, peningkatan kualitas investasi pemerintah, serta penyelarasan program pembangunan dengan prioritas nasional.
Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
Audiensi tersebut juga menjadi momentum untuk memastikan berbagai program pembangunan Kabupaten OKU Selatan dapat terintegrasi dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Asta Cita Pemerintah, serta visi Indonesia Emas 2045.
Sinkronisasi ini dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki peluang lebih besar memperoleh dukungan pendanaan, pendampingan teknis, maupun fasilitasi kebijakan dari pemerintah pusat, terutama dalam pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, penguatan ekonomi daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pemerintah pusat selama beberapa tahun terakhir terus menekankan pentingnya pembangunan yang berbasis hasil (outcome) sehingga setiap belanja daerah diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Infrastruktur Masih Menjadi Prioritas Daerah
Kehadiran Kepala Dinas PUPR dalam audiensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten OKU Selatan.
Pembangunan jalan, jembatan, sarana air bersih, drainase, hingga fasilitas pelayanan publik merupakan infrastruktur dasar yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang memadai juga berkontribusi terhadap peningkatan konektivitas antarwilayah, penurunan biaya logistik, serta kemudahan akses layanan pendidikan dan kesehatan.
Di tingkat nasional, pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan antarwilayah.
Sinergi Fiskal Menentukan Daya Saing Daerah
Penguatan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat bukan sekadar agenda seremonial. Dalam praktik pemerintahan, koordinasi semacam ini menjadi bagian penting untuk memastikan daerah memperoleh pembinaan terhadap berbagai kebijakan fiskal yang terus berkembang.
Bagi daerah seperti OKU Selatan, peningkatan kapasitas fiskal memiliki implikasi langsung terhadap kemampuan pemerintah membiayai pembangunan secara berkelanjutan. Ketika ruang fiskal semakin kuat, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas lebih besar dalam meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan infrastruktur.
Di sisi lain, sinkronisasi program pusat dan daerah juga berpotensi meningkatkan efektivitas penggunaan APBD. Program pembangunan yang selaras dengan kebijakan nasional umumnya memiliki peluang lebih besar mendapatkan dukungan melalui berbagai skema pendanaan maupun program kementerian.
Dalam jangka panjang, tata kelola keuangan daerah yang semakin baik akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan daya tarik investasi. Kepastian perencanaan pembangunan, transparansi anggaran, serta efektivitas belanja daerah menjadi indikator penting dalam menciptakan iklim pembangunan yang sehat. (Agus)

















