BANDUNG, CimutNews.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru resmi memperkuat kolaborasi dalam pengembangan transformasi digital melalui penandatanganan perjanjian kerja sama yang mencakup pengembangan layanan publik berbasis teknologi serta penataan jaringan fiber optik sebagai fondasi infrastruktur kota cerdas.
Kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang sebelumnya ditandatangani kedua pemerintah daerah di Balai Kota Bandung pada 8 Juli 2026. Kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat digitalisasi pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menciptakan tata kelola infrastruktur telekomunikasi yang lebih tertata dan berkelanjutan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan penataan jaringan utilitas, khususnya kabel fiber optik, menjadi salah satu agenda strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan wajah kota yang lebih rapi, aman, dan mendukung pengembangan ekosistem digital.
“Saat ini salah satu pekerjaan yang cukup krusial adalah penataan jaringan kabel. Kita sedang berupaya menurunkan kabel utilitas agar kota menjadi lebih tertata. Ini membutuhkan koordinasi yang sangat kompleks,” ujar Farhan.
Menurut Farhan, pengalaman Kota Bandung dalam menata jaringan utilitas tidak hanya berorientasi pada estetika perkotaan, tetapi juga bertujuan meningkatkan keandalan infrastruktur telekomunikasi, meminimalkan risiko gangguan layanan akibat cuaca maupun pekerjaan konstruksi, serta mempermudah pengelolaan jaringan dalam jangka panjang.
Ia berharap praktik yang telah dijalankan Bandung dapat menjadi referensi bagi Kota Pekanbaru, sekaligus membuka ruang pertukaran inovasi digital antardaerah.
Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan pemerintahannya ingin mempelajari berbagai aspek tata kelola jaringan fiber optik yang telah diterapkan Kota Bandung, mulai dari sistem perizinan, mekanisme pengawasan hingga pengelolaan infrastruktur telekomunikasi.
“Kami ingin belajar bagaimana sistem perizinannya, bagaimana pengawasannya, termasuk pengelolaan jaringan fiber optik yang dilakukan Kota Bandung,” kata Agung.
Tidak hanya belajar, Pekanbaru juga menawarkan inovasi digital yang telah dikembangkan daerahnya. Salah satunya adalah aplikasi layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang mampu memangkas proses perizinan dari sebelumnya membutuhkan waktu berbulan-bulan menjadi sekitar satu setengah jam.
Menurut Agung, inovasi tersebut menjadi contoh bagaimana digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi birokrasi sekaligus memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat maupun pelaku usaha.
Kolaborasi Mendukung Arah Transformasi Digital Nasional
Kerja sama kedua pemerintah daerah sejalan dengan arah kebijakan transformasi digital nasional yang terus didorong pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah pusat menempatkan digitalisasi birokrasi sebagai salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi administrasi, serta transparansi tata kelola pemerintahan.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta agenda Indonesia Emas 2045, pembangunan infrastruktur digital dan penguatan pemerintahan berbasis elektronik menjadi bagian dari strategi meningkatkan daya saing daerah sekaligus mempercepat pemerataan layanan publik.
Selain itu, pengembangan kota cerdas (smart city) juga menjadi salah satu prioritas nasional yang mengintegrasikan teknologi informasi, infrastruktur digital, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, mobilitas perkotaan, hingga keberlanjutan lingkungan.
Penataan Fiber Optik Menjadi Tantangan Kota-Kota Besar
Penataan jaringan fiber optik saat ini menjadi tantangan yang dihadapi banyak pemerintah daerah di Indonesia. Pertumbuhan kebutuhan internet berkecepatan tinggi mendorong semakin banyak pembangunan jaringan telekomunikasi, namun di sisi lain juga memunculkan persoalan kabel udara yang semrawut apabila tidak dikelola secara terpadu.
Sejumlah kota besar mulai mengembangkan konsep utilitas bawah tanah (underground utility) sebagai solusi jangka panjang. Selain meningkatkan estetika kota, pendekatan tersebut dinilai mampu mengurangi risiko kerusakan jaringan akibat cuaca ekstrem, kecelakaan lalu lintas, maupun pekerjaan pembangunan infrastruktur.
Di sisi lain, penataan jaringan membutuhkan koordinasi lintas sektor karena melibatkan pemerintah daerah, operator telekomunikasi, perusahaan utilitas, penyedia layanan internet, hingga regulator terkait.
Digitalisasi Perizinan Dorong Kemudahan Investasi
Inovasi layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diperkenalkan Pekanbaru juga mencerminkan arah reformasi birokrasi nasional yang menitikberatkan pada penyederhanaan proses perizinan melalui pemanfaatan teknologi digital.
Percepatan layanan perizinan memiliki dampak strategis terhadap peningkatan iklim investasi daerah karena memberikan kepastian waktu pelayanan bagi masyarakat maupun dunia usaha. Digitalisasi juga mengurangi potensi praktik administrasi yang tidak efisien sekaligus meningkatkan transparansi proses pelayanan.
Berbagai pemerintah daerah kini berlomba menghadirkan layanan publik berbasis elektronik sebagai bagian dari upaya meningkatkan indeks SPBE sekaligus memperkuat daya saing wilayah dalam menarik investasi.
Kolaborasi Antardaerah Menjadi Model Akselerasi Inovasi
Kerja sama antara Bandung dan Pekanbaru menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya bergantung pada pembangunan teknologi, tetapi juga pada mekanisme berbagi pengalaman dan praktik terbaik antarpemerintah daerah. Model kolaborasi seperti ini dinilai lebih efektif dibandingkan setiap daerah mengembangkan sistem secara terpisah karena dapat menghemat waktu, biaya, dan sumber daya.
Bagi Bandung, pengalaman dalam penataan jaringan utilitas menjadi modal penting untuk mendukung pembangunan kota yang lebih modern dan tertata. Sementara bagi Pekanbaru, adopsi praktik terbaik tersebut berpotensi mempercepat penyusunan regulasi maupun implementasi kebijakan pengelolaan infrastruktur digital.
Dalam jangka panjang, kolaborasi semacam ini dapat memperkuat interoperabilitas sistem pemerintahan digital antardaerah. Hal tersebut menjadi penting mengingat layanan publik ke depan semakin menuntut integrasi data, efisiensi birokrasi, serta pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan.
Selain itu, keberhasilan transformasi digital daerah tidak hanya diukur dari jumlah aplikasi yang dimiliki pemerintah, melainkan sejauh mana teknologi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mempercepat pelayanan, mendukung investasi, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. (Siti)
Berita Terkait :
Tekab 308 Presisi Polres Lampung Tengah Tangkap Pelaku Curat Lintas Kabupaten, Delapan TKP Terungkap
Bupati Rijanto Pimpin Kerja Bakti di Wlingi, Hidupkan Lagi Semangat Adipura
Refleksi Satu Tahun, Wabup Blitar Tegaskan Infrastruktur Jalan Tetap Prioritas, SDM dan Olahraga Fokus Lanjutan
Kasus Dugaan Rangkap Jabatan Guru Honorer di Probolinggo Berujung Penahanan, Ahli Nilai Lebih Tepat Diselesaikan Administratif
