KOTA PALEMBANG, cimutnews.co.id — Kunjungan dua wakil menteri ke RSUD Palembang BARI, Senin (24/8/2026), bukan sekadar agenda peninjauan fasilitas kesehatan. Sejumlah layanan penting rumah sakit rujukan milik Pemerintah Kota Palembang itu ikut diperiksa, mulai dari layanan rujukan, radiologi, hingga penanganan Tuberkulosis (TB).
Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus datang langsung melihat kondisi layanan di rumah sakit tersebut. Keduanya didampingi Wali Kota Palembang Ratu Dewa beserta jajaran terkait.
Peninjauan itu memunculkan satu pertanyaan penting: sejauh mana kesiapan rumah sakit rujukan daerah benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat ketika beban layanan terus meningkat?
Layanan Rujukan hingga Radiologi Dicek Langsung
Rombongan meninjau sejumlah titik pelayanan utama RSUD Palembang BARI. Selain layanan rujukan dan radiologi atau imaging, perhatian juga diarahkan pada layanan Tuberkulosis (TB), ruang perawatan umum, serta sejumlah fasilitas penunjang lainnya.
Wamenkes dan Wamendagri juga menyusuri sejumlah ruangan untuk melihat kondisi peralatan, alur pelayanan, hingga kesiapan tenaga kesehatan.
Langkah tersebut menjadi penting karena rumah sakit daerah tidak hanya dituntut memiliki gedung dan peralatan, tetapi juga harus mampu memastikan seluruh komponen pelayanan bekerja dalam satu sistem.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan peninjauan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan fasilitas kesehatan rujukan di daerah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Ini bagian dari upaya kami memastikan fasilitas kesehatan rujukan di daerah siap dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Ratu Dewa di sela peninjauan.
TB Jadi Salah Satu Fokus Pemerintah
Dari sejumlah layanan yang diperiksa, penanganan TB menjadi salah satu perhatian utama dalam kunjungan tersebut.
Pemerintah pusat ingin memastikan rumah sakit daerah mempunyai kapasitas yang memadai untuk menangani penyakit menular sekaligus mendukung sistem rujukan secara berjenjang.
Di sinilah persoalannya menjadi lebih luas.
Penanganan TB tidak berhenti pada tersedianya ruang pelayanan atau alat diagnostik. Kecepatan menemukan kasus, memastikan pasien memperoleh pengobatan, kesinambungan pemantauan, hingga koordinasi antara fasilitas kesehatan menjadi bagian yang tidak kalah penting.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, kesiapan fasilitas kesehatan pada akhirnya harus diukur dari kemampuan layanan tersebut menjangkau dan melayani pasien secara nyata, bukan hanya dari keberadaan sarana dan prasarana.
Ada Alat Baru, Tetapi Apakah Pelayanan Otomatis Lebih Cepat?
RSUD Palembang BARI disebut menjadi salah satu rumah sakit rujukan utama di Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang juga berharap dukungan alat kesehatan baru dan penguatan sumber daya manusia dapat membuat pelayanan semakin cepat dan merata.
Target tersebut tentu terdengar positif.
Tetapi keberadaan peralatan baru belum otomatis menjawab seluruh persoalan pelayanan kesehatan. Alat harus didukung tenaga yang mampu mengoperasikan, sistem pemeliharaan yang berjalan, ketersediaan bahan pendukung, serta alur pelayanan yang tidak membuat pasien harus menunggu terlalu lama.
Di sisi lain, layanan rujukan juga sangat bergantung pada koordinasi antara fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit pengirim, rumah sakit penerima, hingga ketersediaan ruang perawatan.
Artinya, satu rumah sakit yang memiliki fasilitas memadai tetap bisa menghadapi persoalan apabila sistem rujukan secara keseluruhan belum berjalan optimal.
Yang Belum Terjawab dari Peninjauan
Peninjauan Wamenkes dan Wamendagri setidaknya menunjukkan adanya perhatian pemerintah pusat terhadap kesiapan layanan kesehatan daerah.
Namun, masih ada sejumlah hal yang belum dijelaskan secara rinci kepada publik.
Misalnya, bagaimana kondisi aktual waktu tunggu pasien rujukan di RSUD Palembang BARI? Seberapa optimal pemanfaatan alat diagnostik yang tersedia? Berapa kapasitas layanan TB yang dapat ditangani? Dan apakah penambahan peralatan serta SDM telah sebanding dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani rumah sakit tersebut?
Hingga kini, belum semua pertanyaan itu mendapatkan penjelasan rinci dalam informasi yang disampaikan terkait peninjauan tersebut.
Hal ini menimbulkan pertanyaan lebih jauh mengenai indikator keberhasilan yang akan digunakan pemerintah setelah kunjungan berlangsung.
Sebab, masyarakat pada akhirnya tidak hanya membutuhkan rumah sakit yang terlihat siap dari sisi fasilitas. Mereka membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah diakses, aman, dan mampu memberikan kepastian ketika membutuhkan penanganan medis.
Tantangan Tidak Berhenti Setelah Peninjauan
Kunjungan pejabat pusat dan daerah dapat menjadi momentum untuk melihat kembali kesiapan layanan kesehatan di Palembang.
Tetapi pekerjaan berikutnya justru berada setelah rombongan meninggalkan rumah sakit.
Evaluasi harus diterjemahkan menjadi perbaikan yang bisa dirasakan pasien. Jika ditemukan kekurangan dalam sistem rujukan, misalnya, maka perlu ada tindak lanjut yang terukur. Begitu pula jika terdapat kebutuhan terhadap alat diagnostik, tenaga kesehatan, atau penguatan layanan TB.
Terlebih, rumah sakit rujukan memiliki posisi penting ketika fasilitas kesehatan lain membutuhkan dukungan layanan spesialistik.
Terungkapnya kondisi fasilitas melalui peninjauan langsung tentu menjadi langkah awal. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang berubah setelah peninjauan itu dilakukan.
Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan bukan semata-mata jumlah pejabat yang datang atau fasilitas yang diperiksa. Ukurannya adalah apakah pasien mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, lebih tepat, dan lebih merata.
Pada akhirnya, penguatan RSUD Palembang BARI akan diuji bukan hanya melalui kesiapan fasilitas, tetapi melalui pengalaman masyarakat yang datang sebagai pasien.
Apakah perhatian pemerintah pusat dan daerah kali ini benar-benar akan berujung pada peningkatan kualitas layanan yang terasa hingga tingkat pasien, atau masih menyisakan pekerjaan rumah dalam sistem rujukan dan penanganan TB? (Poerba)
Berita Terkait :
Disorot Publik, Bangunan Tanpa PBG Marak di Palembang, Penegakan Perda Dipertanyakan
H. Devi Suhartoni Resmi Pimpin DPD PDI Perjuangan Sumsel 2025–2030, Tegaskan Konsolidasi dan Keberpihakan pada Wong Cilik
Polda Sumsel Matangkan Operasi Lilin Musi 2025, Fokus Keamanan, Kenyamanan, dan Kelancaran Nataru
Terungkap! Sumsel Kantongi Regulasi Karbon Baru, Namun Manfaat Nyatanya Masih Menjadi Pertanyaan
