PALEMBANG, cimutnews.co.id — Kuliah Iftitah UIN Raden Fatah Palembang Tahun Akademik 2026/2027 menjadi ruang untuk mempertemukan agenda pendidikan tinggi dengan kebutuhan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di tingkat daerah.
Kegiatan yang digelar Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang pada Sabtu (12/9/2026) di Gedung A Pascasarjana Lantai 3, Jalan Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang, mengangkat tema “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Peningkatan Mutu SDM dan Penguatan Karakter Keislaman di Kota Palembang”.
Pendidikan Tinggi dan Agenda Pembangunan SDM
Staf Ahli Wali Kota Palembang Bidang Ekonomi, Investasi dan Pembangunan, Dr Riza Pahlevi, yang menjadi narasumber utama, menempatkan kegiatan tersebut bukan sekadar agenda pembukaan tahun akademik.
Menurut Riza, pendidikan memiliki posisi strategis dalam membangun kualitas manusia. Karena itu, perguruan tinggi perlu menjadi bagian dari proses pembangunan, bukan hanya sebagai lembaga yang menghasilkan lulusan.
“Kuliah Iftitah bukan sekadar seremoni pembuka perkuliahan, tetapi menjadi momentum krusial untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas manusia melalui pendidikan.”
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan daerah tidak dapat hanya bertumpu pada pembangunan fisik. Infrastruktur memang menjadi fondasi aktivitas ekonomi dan pelayanan publik, tetapi kualitas manusia menentukan seberapa efektif berbagai fasilitas dan kebijakan tersebut dimanfaatkan.
Daya Saing Kota Bergantung pada Kualitas Manusia
Riza mengatakan, kemajuan Palembang harus dilihat secara lebih luas dengan memasukkan aspek kompetensi, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi, serta integritas.
“Kemajuan Kota Palembang tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi sangat bergantung pada kualitas SDM yang kompeten, adaptif, menguasai teknologi, serta memiliki integritas yang tinggi,” katanya.
Perspektif tersebut menjadi penting di tengah perubahan kebutuhan dunia kerja dan pelayanan publik. Pendidikan tinggi tidak lagi hanya dituntut menghasilkan individu dengan kemampuan akademik, tetapi juga manusia yang mampu menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan persoalan konkret.
Palembang Cerdas dan Perluasan Akses Pendidikan
Dalam paparannya, Riza menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Palembang di bawah kepemimpinan Wali Kota Ratu Dewa dan Wakil Wali Kota Prima Salam menempatkan pembangunan SDM sebagai salah satu fondasi melalui program Palembang Cerdas.
Program tersebut mencakup sejumlah kebijakan di sektor pendidikan, antara lain pembangunan dan penambahan ruang kelas, pembebasan berbagai bentuk sumbangan dan pungutan di lingkungan sekolah, serta pemberian subsidi bagi pelajar dengan sasaran yang ditetapkan pemerintah.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu SDM tidak hanya berkaitan dengan kualitas pembelajaran, tetapi juga akses masyarakat terhadap pendidikan.
Ketika hambatan biaya dan keterbatasan fasilitas dapat ditekan, peluang masyarakat untuk memperoleh pendidikan menjadi lebih terbuka. Namun, perluasan akses tetap membutuhkan dukungan terhadap kualitas tenaga pendidik, sarana pembelajaran, serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
Pendidikan Dihubungkan dengan Kemandirian Ekonomi
Riza juga menyinggung upaya pemerintah mendorong generasi muda memiliki kemandirian ekonomi melalui penguatan jiwa kewirausahaan.
Selain itu, pemerintah memberikan ruang bagi talenta muda dan atlet berprestasi untuk berkembang serta menyediakan program beasiswa khusus bagi ASN, guru, dan dokter.
“Melalui program Palembang Cerdas, Pemkot Palembang memastikan pendidikan dapat diakses secara mudah, transparan, dan akuntabel sebagai investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang unggul dan produktif,” jelasnya.
Dengan demikian, pendidikan dalam perspektif pembangunan daerah tidak berdiri sendiri. Pendidikan berkaitan dengan produktivitas, kesempatan ekonomi, kualitas pelayanan publik, hingga kemampuan generasi muda menghadapi perubahan.
Pascasarjana UIN Raden Fatah Diminta Perkuat Riset
Salah satu pesan penting dalam Kuliah Iftitah tersebut diarahkan kepada mahasiswa pascasarjana.
Riza mendorong UIN Raden Fatah Palembang menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghasilkan kajian dan inovasi yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan perkotaan.
Mahasiswa pascasarjana, menurut dia, tidak cukup hanya mengejar capaian akademik. Penelitian yang dilakukan di lingkungan kampus diharapkan memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
Dari Kampus untuk Persoalan Perkotaan
Beberapa isu yang disebut Riza antara lain:
- pelayanan publik;
- pengelolaan dan penanganan sampah;
- persoalan banjir;
- transformasi digital; dan
- tata kelola pemerintahan.
“Kami mendorong mahasiswa pascasarjana untuk melahirkan riset dan inovasi yang solutif, khususnya dalam menjawab persoalan pelayanan publik, penanganan sampah, banjir, transformasi digital, hingga tata kelola pemerintahan,” ungkapnya.
Dorongan tersebut menempatkan riset perguruan tinggi sebagai salah satu sumber pengetahuan untuk kebijakan publik. Artinya, hasil penelitian tidak berhenti sebagai karya akademik, tetapi berpeluang diterjemahkan menjadi rekomendasi, inovasi pelayanan, maupun model penyelesaian masalah yang dapat diuji di lapangan.
Karakter Keislaman Jadi Bagian dari Mutu SDM
Tema Kuliah Iftitah juga menekankan penguatan karakter keislaman. Riza mengatakan peningkatan kapasitas intelektual perlu berjalan bersamaan dengan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari.
Nilai kejujuran, disiplin dan amanah, menurut dia, harus diwujudkan dalam tindakan, khususnya oleh mereka yang bekerja di sektor pelayanan publik.
“Peningkatan mutu intelektual harus berjalan seiring dengan penguatan karakter keislaman. Nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan amanah harus diwujudkan dalam kehidupan nyata, terutama dalam memberikan pelayanan publik yang adil dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Pesan tersebut relevan karena kualitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis aparatur. Cara seseorang menjalankan kewenangan, memperlakukan masyarakat dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya juga menjadi bagian dari kualitas pelayanan.
Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Pemerintah
Kuliah Iftitah akhirnya diarahkan pada gagasan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat dinilai perlu memiliki ruang kerja sama untuk memperkuat pembangunan manusia.
Bagi perguruan tinggi, kolaborasi dapat membuka ruang bagi penelitian yang lebih dekat dengan persoalan masyarakat. Sementara bagi pemerintah, kemitraan dengan akademisi dapat memperkaya perspektif dalam merancang maupun mengevaluasi kebijakan.
Tantangannya Bukan Sekadar Akses Pendidikan
Peningkatan mutu SDM memiliki dimensi yang lebih panjang dibandingkan sekadar menambah ruang kelas atau memberikan bantuan pendidikan. Kebijakan tersebut perlu diikuti dengan kualitas proses belajar, relevansi kompetensi, kemampuan digital, kesempatan kerja dan ekosistem yang memungkinkan lulusan mengembangkan potensinya.
Di sisi lain, penguatan karakter keislaman memberikan dimensi tambahan bagi pendidikan di lingkungan UIN Raden Fatah. Tantangannya adalah bagaimana nilai tersebut diterjemahkan menjadi perilaku nyata dalam profesi dan pelayanan masyarakat, bukan berhenti sebagai materi akademik.
titik temu antara kebijakan pemerintah dan riset perguruan tinggi menjadi penting karena banyak persoalan kota—seperti sampah, banjir dan pelayanan publik—bersifat kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu pendekatan. Kampus memiliki kapasitas pengetahuan, sementara pemerintah memiliki kewenangan implementasi; keduanya dapat saling melengkapi ketika bekerja berdasarkan data dan kebutuhan lapangan.
Karena itu, Kuliah Iftitah 2026/2027 dapat dibaca sebagai momentum untuk memperkuat hubungan antara pendidikan tinggi, kebijakan publik dan pembentukan karakter. Tantangan berikutnya adalah memastikan gagasan tersebut menghasilkan kerja sama serta solusi yang dapat dirasakan masyarakat.
Untuk pembaca yang ingin mengikuti isu pendidikan dan pembangunan daerah, CimutNews juga dapat mengembangkan liputan terkait kebijakan pendidikan di Palembang, inovasi perguruan tinggi, serta program peningkatan kualitas SDM daerah. (Poerba)
Berita Terkait :
DPD PJS Sumsel Audiensi ke Ketua DPRD: Siap Gelar UKW dan Perkuat Literasi Media
Gubernur Herman Deru Tampil Memukau di Pagelaran Swarna Songket Nusantara 2025
Olahraga Domino Sumsel Resmi Dikembangkan, Herman Deru Dorong Inklusivitas dan Prestasi Atlet Daerah
Pemusnahan Barang Bukti Kejari Palembang Perkuat Kepastian Hukum dan Transparansi Penanganan Perkara
