PALEMBANG, cimutnews.co.id — Pemerintah Kota Palembang memperkuat koordinasi lintas instansi untuk menjaga stabilitas harga pangan dan inflasi Palembang, terutama komoditas beras yang masih menjadi salah satu penyumbang tekanan harga.
Langkah itu dibahas dalam rapat koordinasi Forum Lintas Instansi di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Jalan Tasik, Senin (14/9/2026). Pertemuan melibatkan Bank Indonesia, Bulog, Satgas Ketahanan Pangan, dan Badan Pusat Statistik untuk memastikan pasokan pangan tetap aman sekaligus mengantisipasi risiko kenaikan harga menjelang akhir tahun.
Inflasi Palembang dan Tantangan Harga Pangan
Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan tekanan inflasi di daerahnya mengalami perubahan sepanjang 2026. Dalam pemaparan pemerintah kota, angka inflasi yang disebut pada triwulan I mencapai 5,91 persen dan kemudian turun menjadi 5,71 persen pada triwulan II.
Ratu Dewa menekankan, beras memang memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan harga pangan secara nasional. Namun, dalam struktur penyumbang inflasi Palembang yang dibahas dalam rapat, beras berada di urutan kedua.
“Harga beras secara nasional memang cukup berpengaruh. Namun untuk Kota Palembang, komoditas beras berada di urutan kedua penyumbang inflasi,” ujar Ratu Dewa.
Pemerintah kota kini tidak hanya melihat persoalan dari sisi ketersediaan barang, tetapi juga dari biaya yang membentuk harga hingga sampai ke konsumen.
Pasokan Beras Aman, Harga Masih Dipengaruhi Biaya Produksi
Bulog memastikan stok beras di Palembang dalam kondisi aman. Persoalan yang masih menjadi perhatian adalah tingginya biaya produksi serta keterbatasan bahan baku yang ikut menekan harga.
Menurut Ratu Dewa, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi pangan tidak cukup dilakukan dengan memastikan barang tersedia di pasar.
“Dari Bulog menyampaikan ketersediaan beras tidak ada masalah. Hanya saja biaya produksi dan ketersediaan bahan baku yang membuatnya menjadi tinggi,” jelasnya.
Artinya, pemerintah menghadapi dua pekerjaan sekaligus: menjaga agar pasokan tidak terganggu dan memastikan biaya sepanjang rantai pasok tidak mendorong harga konsumen terlalu tinggi.
BI Minta Operasi Pasar Lebih Dioptimalkan
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Bambang Pramono mengapresiasi langkah Pemkot Palembang dalam menjaga inflasi. Ia menyebut inflasi year on year (yoy) Kota Palembang berada di angka 2,6 persen.
“Kota Palembang sudah melakukan yang terbaik dalam pengendalian inflasi dengan capaian yoy 2,6 persen,” kata Bambang.
Namun, capaian tersebut tidak membuat risiko ke depan diabaikan. BI meminta operasi pasar yang telah dilakukan pemerintah daerah terus dioptimalkan, terutama untuk komoditas pangan yang memiliki pengaruh terhadap inflasi.
Ratu Dewa mengatakan BI juga memberikan sejumlah catatan agar strategi pengendalian harga berjalan lebih efektif.
“Bank Indonesia mencatat agar operasi pasar lebih dioptimalkan lagi. Peran perusahaan daerah masing-masing juga perlu ditingkatkan,” katanya.
BUMD Didorong Tidak Sekadar Menjadi Penyangga
Catatan mengenai BUMD menjadi penting karena perusahaan daerah dapat mengambil peran lebih langsung dalam memastikan komoditas strategis tersedia ketika terjadi tekanan pasokan.
Dengan begitu, pengendalian inflasi tidak hanya bertumpu pada operasi pasar yang bersifat intervensi ketika harga mulai naik. Perusahaan daerah dapat diarahkan menjadi bagian dari rantai pasok, mulai dari pengadaan, distribusi hingga menjaga ketersediaan komoditas tertentu.
Pola tersebut sejalan dengan pendekatan pengendalian inflasi daerah yang menempatkan koordinasi pemerintah, lembaga keuangan, pelaku distribusi dan sektor pangan sebagai satu kesatuan.
Risiko El Nino Mulai Diantisipasi
Persoalan pasokan pangan juga memiliki dimensi yang lebih luas karena dipengaruhi kondisi cuaca. Bambang mengingatkan potensi risiko inflasi yang dapat muncul akibat fenomena El Nino.
Bank Indonesia dalam Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Agustus 2026 juga menyebut penguatan fenomena El Nino perlu diwaspadai karena berpotensi mengganggu produktivitas dan pasokan pangan, khususnya ketika memasuki puncak musim kemarau pada Agustus-September.
Risiko tersebut membuat strategi pemerintah daerah tidak bisa hanya menunggu harga bergerak naik. Antisipasi pasokan menjadi semakin penting karena gangguan produksi di daerah sentra dapat merembet melalui rantai distribusi hingga pasar perkotaan.
Tekanan Pangan Bukan Hanya Persoalan Beras
Secara nasional, data Bank Indonesia menunjukkan kelompok volatile food masih menjadi salah satu sumber penting tekanan inflasi. Pada Juni 2026, kelompok tersebut mencatat inflasi tahunan 5,58 persen, dengan beras, bawang merah dan bawang putih antara lain dipengaruhi penurunan produksi di daerah sentra, kenaikan biaya transportasi serta berakhirnya musim panen raya.
Di Sumatera Selatan, BPS mencatat inflasi provinsi pada Juni 2026 sebesar 2,89 persen secara tahunan. Angka tersebut meningkat dibandingkan Mei yang sebesar 2,61 persen
Data itu memberikan konteks bahwa tekanan harga pangan di Palembang perlu dilihat sebagai bagian dari dinamika pasokan yang lebih luas. Harga di tingkat konsumen perkotaan dapat dipengaruhi bukan hanya oleh permintaan masyarakat, tetapi juga produksi, distribusi, biaya transportasi dan kondisi cuaca di daerah pemasok.
Menjelang Akhir Tahun, Stabilitas Pasokan Jadi Kunci
Rapat lintas instansi tersebut menjadi penting karena pemerintah memasuki periode yang membutuhkan pengawasan harga lebih ketat. Menjelang akhir tahun, perubahan permintaan masyarakat berpotensi meningkatkan kebutuhan terhadap sejumlah bahan pangan.
Dalam kondisi seperti itu, operasi pasar dapat menjadi instrumen untuk meredam gejolak harga. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada ketepatan komoditas, waktu pelaksanaan dan kemampuan menjaga pasokan setelah intervensi dilakukan.
Tantangannya Bukan Sekadar Menekan Harga
Dalam jangka pendek, memastikan stok beras tersedia merupakan langkah penting untuk mencegah kelangkaan dan lonjakan harga. Tetapi dalam jangka panjang, persoalan biaya produksi dan bahan baku yang disampaikan Bulog menunjukkan adanya persoalan struktural di sisi pasokan.
Jika biaya produksi terus tinggi, operasi pasar saja berpotensi hanya menjadi solusi sementara. Pemerintah daerah perlu memastikan koordinasi antarlembaga diterjemahkan menjadi penguatan rantai pasok sehingga harga lebih stabil tanpa mengganggu keberlanjutan produksi.
Ada satu hal penting dari rapat tersebut: ketersediaan stok dan keterjangkauan harga merupakan dua persoalan yang berbeda.
Stok beras yang aman dapat mencegah kelangkaan, tetapi harga tetap bisa tinggi apabila biaya produksi, bahan baku dan distribusi meningkat. Karena itu, pengendalian inflasi Palembang membutuhkan pendekatan dari hulu sampai hilir, bukan hanya intervensi di pasar ketika harga sudah bergerak naik.
Pemkot Palembang menyatakan akan terus memperkuat sinergi dengan BI, Bulog dan instansi terkait untuk menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan. Fokus berikutnya adalah memastikan kebutuhan bahan pokok tetap tersedia dan terjangkau, terutama menghadapi potensi risiko cuaca serta periode akhir tahun.
Langkah tersebut akan menjadi penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan penurunan tekanan inflasi tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dirasakan konsumen di pasar. (Poerba)
Berita Terkait :
