PALEMBANG, cimutnews.co.id – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta jajaran Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumsel periode 2026–2031 menjalankan amanah secara istiqomah, konsekuen, dan aktif berada di tengah masyarakat.
Pesan itu disampaikan Herman Deru seusai menyaksikan pengukuhan Pengurus MUI Sumsel periode 2026–2031 di Griya Agung Palembang, Rabu (23/9/2026). Momentum tersebut sekaligus menandai dimulainya masa khidmat kepengurusan baru selama lima tahun ke depan.
Pengukuhan MUI Sumsel Menandai Babak Baru Kepengurusan
Pengukuhan pengurus MUI Sumsel dilakukan setelah rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) XI yang berlangsung pada 7–9 Agustus 2026 di Asrama Haji Palembang.
Dalam Musda tersebut, Dr. KH. Supadmi Kohar, M.M., ditetapkan sebagai Ketua Umum MUI Sumsel periode 2026–2031. Proses pemilihan sebelumnya berlangsung melalui mekanisme organisasi, dengan Supadmi memperoleh delapan suara dan KH Rasyidin Hasan enam suara dalam pemungutan suara tim formatur
Setelah proses tersebut, MUI Pusat menetapkan susunan dan personalia kepengurusan melalui SK Nomor Kep-94/DP-MUI/IX/2026 yang ditetapkan di Jakarta pada 1 September 2026.
Pengukuhan di Griya Agung kemudian menjadi tahapan formal untuk mengawali pelaksanaan mandat organisasi periode baru.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Pusat Buya Dr. KH. Anwar Abbas, Wasekjen Dewan Pimpinan MUI Pusat Prof. Dr. Armain Arif, M.A., Ketua Umum DP MUI Provinsi Sumsel Dr. KH. Supadmi Kohar, M.M., jajaran Forkopimda Sumsel serta Dewan Pertimbangan DP MUI Sumsel.
Herman Deru Minta MUI Konsisten Jalankan Amanah
Pesan Herman Deru memiliki konteks yang lebih luas daripada sekadar ucapan selamat atas terbentuknya kepengurusan baru.
Menurut dia, MUI Sumsel harus mampu menjalankan amanah secara konsisten dan konsekuen serta tidak berjarak dengan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Kehadiran MUI di tengah masyarakat menjadi penting karena persoalan keumatan saat ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan ibadah, tetapi juga menyentuh pendidikan, ekonomi, keluarga, sosial, perkembangan teknologi informasi hingga kerukunan masyarakat.
Karena itu, keberadaan organisasi ulama dituntut mampu memberikan panduan keagamaan sekaligus menjadi bagian dari upaya mencari solusi terhadap berbagai persoalan tersebut.
Dari Musda XI ke Kepengurusan 2026–2031
Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, kepengurusan baru MUI Sumsel merupakan kelanjutan dari siklus organisasi lima tahunan.
Musda XI tidak hanya membahas pergantian kepemimpinan, tetapi juga mengevaluasi masa khidmat 2021–2026 dan menyusun program kerja untuk periode 2026–2031. Agenda tersebut mencakup laporan pertanggungjawaban, sidang komisi, rekomendasi strategis, pemilihan ketua umum, Dewan Pertimbangan hingga pembentukan kepengurusan baru.
Dalam konteks ini, ukuran keberhasilan kepengurusan baru nantinya bukan hanya dapat dilihat dari lengkapnya struktur organisasi, tetapi dari seberapa jauh program yang disusun dapat diterjemahkan menjadi kegiatan yang dirasakan masyarakat.
Struktur Baru dan Bidang Strategis
MUI Sumsel periode 2026–2031 memiliki sejumlah bidang yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, antara lain fatwa, ukhuwah, dakwah, pendidikan dan kader, pengkajian, ekonomi, hukum dan HAM, informatika, kerukunan, pemberdayaan serta seni dan budaya.
Kehadiran Bidang Informatika juga menunjukkan bahwa komunikasi keumatan tidak lagi dapat dilepaskan dari perkembangan media digital.
Di tengah derasnya arus informasi, tantangannya bukan sekadar menyampaikan pesan keagamaan, tetapi memastikan informasi yang disebarkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memperkeruh persoalan sosial.
Tantangan Lima Tahun: Dari Program ke Dampak
Ketua Umum MUI Sumsel Supadmi Kohar sebelumnya telah menyampaikan bahwa kepengurusan baru ingin membangun organisasi yang lebih terbuka, modern dan mampu merespons kebutuhan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya kebersamaan dan komunikasi antarpengurus agar program organisasi dapat berjalan.
Arah tersebut menunjukkan adanya tantangan yang cukup jelas untuk periode 2026–2031. MUI tidak cukup hanya memiliki program kerja, tetapi harus mampu mengukur dampaknya.
Kehadiran di Tengah Umat Menjadi Ukuran Penting
Dalam jangka pendek, konsolidasi internal menjadi pekerjaan awal yang penting. Banyaknya bidang dan unsur dalam kepengurusan membutuhkan koordinasi agar setiap program tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dalam jangka panjang, tantangannya adalah memastikan MUI memiliki kanal yang efektif untuk mendengar persoalan masyarakat sekaligus menyampaikan pandangan keagamaan secara mudah dipahami.
Dengan kata lain, pesan tentang istiqomah dan konsekuen yang disampaikan Herman Deru dapat dibaca sebagai dorongan agar kepengurusan baru tidak berhenti pada legitimasi organisasi.
Masyarakat pada akhirnya akan melihat apakah keberadaan MUI benar-benar terasa ketika muncul persoalan sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi umat maupun tantangan di ruang digital.
Tantangan MUI Kini Bukan Hanya Menjawab, tetapi Cepat Hadir
Salah satu perubahan penting dibanding pola pelayanan umat pada masa sebelumnya adalah kecepatan arus informasi.
Persoalan keagamaan dan sosial dapat berkembang dalam hitungan jam melalui media sosial. Karena itu, keberadaan bidang informatika dan penguatan komunikasi publik menjadi relevan untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan tidak mudah terseret informasi yang belum terverifikasi.
MUI Sumsel sendiri sebelumnya telah menyatakan perhatian terhadap pemanfaatan teknologi dan media digital sebagai sarana dakwah yang edukatif, sejuk dan mencerahkan.
Artinya, tantangan lima tahun ke depan bukan hanya memperbanyak kegiatan, melainkan membangun sistem pelayanan umat yang mampu mengikuti perubahan cara masyarakat memperoleh informasi.
Pengukuhan Bukan Titik Akhir
Pengukuhan di Griya Agung menjadi titik awal bagi Supadmi Kohar bersama seluruh jajaran MUI Sumsel periode 2026–2031 untuk menjalankan mandat organisasi.
Sebelumnya, MUI Sumsel telah menempatkan sejumlah agenda sebagai perhatian, termasuk penguatan dakwah, pendidikan, ekonomi umat, kaderisasi ulama dan generasi muda, kerukunan serta sinergi dengan pemerintah dan berbagai unsur masyarakat.
Karena itu, pesan Gubernur Sumsel agar pengurus menjalankan amanah dengan istiqomah dan konsekuen menjadi relevan untuk diterjemahkan ke dalam kerja nyata.
Lima tahun masa khidmat akan menjadi ruang untuk membuktikan apakah program organisasi mampu bergerak dari dokumen perencanaan menjadi pelayanan yang benar-benar dirasakan umat.
Bagi masyarakat Sumatera Selatan, kepengurusan MUI 2026–2031 bukan hanya soal siapa yang berada dalam struktur organisasi, tetapi seberapa dekat organisasi tersebut dengan persoalan kehidupan masyarakat. (Asep)
Berita Terkait :
