
Palembang, cimutnews.co.id — Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, menegaskan bahwa inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) bukan hanya soal kompetisi, tetapi kebutuhan strategis yang harus dijalankan setiap kabupaten/kota di Sumsel. Hal ini disampaikannya dalam acara Pemberian Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Disdukcapil se-Sumatera Selatan yang digelar di Graha Bina Praja, Kamis (11/12/2025).
Acara tahunan ini merupakan ruang apresiasi bagi Disdukcapil yang mampu menghadirkan terobosan pelayanan, sekaligus menjadi tolok ukur evaluasi kualitas layanan adminduk di berbagai daerah.
Inovasi Bukan Sekadar Kompetisi, tetapi Kebutuhan Publik
Dalam sambutannya, Herman Deru menekankan bahwa inovasi harus menjadi budaya kerja, bukan sesuatu yang lahir karena kejar penghargaan. Menurutnya, pelayanan kependudukan adalah layanan dasar negara yang harus diberikan secara cepat, tepat, dan inklusif agar seluruh masyarakat Sumsel merasakan kehadiran pemerintah.
“Inovasi bukan buat gaya, tapi kebutuhan. Layanan harus semakin cepat, akurat, dan menjangkau semua lapisan masyarakat,” tegas Deru.
Salah satu inovasi yang terus ditekankan adalah pelayanan jemput bola. Ia meminta Disdukcapil kabupaten/kota aktif turun ke desa-desa, terutama wilayah terpencil dan daerah dengan kesulitan akses agar masyarakat tidak terhambat dalam memenuhi hak administrasi mereka.
Kesadaran Warga dalam Mengurus KTP-el Masih Rendah
Deru juga menyoroti pola perilaku sebagian masyarakat yang baru mengurus KTP-el ketika sedang membutuhkan layanan tertentu seperti kesehatan, bantuan sosial, atau saat mengurus pendidikan.
Menurutnya, kebiasaan itu dapat menimbulkan masalah serius dalam upaya menjaga validitas data kependudukan yang menjadi basis utama semua kebijakan pembangunan.
“Data kependudukan adalah tulang punggung. Kalau datanya tidak valid, maka kebijakan pembangunan pasti meleset—baik itu bantuan sosial, infrastruktur, sampai pelayanan kesehatan,” tegasnya.
Ia juga mendorong aparatur pemerintah daerah dan desa/kelurahan untuk meningkatkan sosialisasi adminduk secara massif. Bahkan, Gubernur Deru mengusulkan agar edukasi tentang kewajiban memiliki KTP diberikan sejak tingkat sekolah menengah, agar kesadaran administrasi tertanam sejak dini.
Sinergi Lintas Sektor untuk Layanan yang Lebih Sempurna
Pada acara yang sama, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bapenda Sumsel dan RSUD Siti Fatimah dengan Disdukcapil Provinsi Sumsel. Kerja sama ini mencakup pemanfaatan data kependudukan untuk mempercepat serta meningkatkan akurasi layanan lintas sektor.
Kerja sama ini diharapkan memperkuat integrasi data antarinstansi, sekaligus mempercepat layanan publik yang selama ini sangat bergantung pada validitas data adminduk.
Sementara itu, Zainudin, S.Fil., M.Si, Perencana Ahli Muda Setditjen Dukcapil, menegaskan bahwa inovasi yang dinilai unggul adalah inovasi yang berkelanjutan, memberikan manfaat nyata, serta bisa direplikasi oleh daerah lain sebagai model pelayanan.
Penghargaan Inovasi Disdukcapil Sumsel 2025
Dalam kompetisi tahun ini, sejumlah daerah berhasil masuk dalam Top 3 Inovasi Disdukcapil dan Top 3 Inovator Disdukcapil. Mereka dinilai telah melakukan percepatan layanan, memaksimalkan teknologi, serta memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Top 3 Inovasi Disdukcapil 2025:
- Kota Pagaralam
- Kota Prabumulih
- Kabupaten Lahat
Top 3 Inovator Disdukcapil 2025:
- Kabupaten OKU Selatan
- Kabupaten Musi Banyuasin
- Kabupaten Muara Enim
Penghargaan diberikan langsung oleh Gubernur Herman Deru sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras daerah yang konsisten meningkatkan kualitas pelayanan.
Harapan Deru: Sumsel Jadi Provinsi dengan Layanan Adminduk Terbaik
Menutup acara, Herman Deru memberikan selamat kepada seluruh pemenang dan mendorong agar budaya inovasi terus tumbuh di seluruh kabupaten/kota.
“Inovasi harus terus hidup di setiap daerah. Kita ingin Sumsel menjadi provinsi dengan tata kelola administrasi kependudukan terbaik di Indonesia,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat desa, dan masyarakat untuk menjaga validitas data dan mempercepat pelayanan di seluruh lini.
Dengan komitmen tersebut, Sumatera Selatan diharapkan dapat menjadi model nasional dalam tata kelola adminduk dan pelayanan publik berbasis inovasi. (Poerba)

















