PALI, cimutnews.co.id — Hasil penelusuran CimutNews.co.id berdasarkan klarifikasi dari sejumlah pihak, termasuk aktivis Sumatera Selatan, mengungkap bahwa proyek Danau Tanjung Kurung di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) diduga menyisakan persoalan serius, mulai dari kerusakan ekosistem hingga potensi penyimpangan anggaran sebesar Rp39,4 miliar. Kondisi ini memicu desakan publik agar aparat penegak hukum segera melakukan investigasi menyeluruh, Sabtu (21/3/2026).
Proyek yang awalnya diharapkan menjadi sumber penghidupan masyarakat kini justru menjadi sorotan. Danau Tanjung Kurung dinilai tidak memberikan manfaat signifikan, bahkan menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan warga sekitar.
Ekosistem Rusak, Manfaat Dipertanyakan
Berdasarkan hasil penelusuran, kondisi Danau Tanjung Kurung saat ini jauh dari tujuan awal pembangunan. Sejumlah warga menyebut ekosistem di sekitar danau mengalami kerusakan, yang berdampak pada menurunnya sumber penghidupan masyarakat.
Aktivis Sumatera Selatan menilai proyek ini tidak hanya gagal secara fungsi, tetapi juga menyisakan tanda tanya besar terkait pengelolaan anggaran.
“Ini bukan sekadar proyek gagal. Ini menyangkut rusaknya ekosistem dan hilangnya sumber ekonomi masyarakat. Publik berhak tahu ke mana anggaran Rp39,4 miliar itu digunakan,” ujar salah satu aktivis kepada CimutNews.co.id.
Dugaan Penyimpangan Anggaran
Lebih lanjut, aktivis menyoroti belum adanya transparansi terkait penggunaan anggaran proyek tersebut. Hingga kini, pertanggungjawaban dinilai belum jelas, baik dari sisi teknis pembangunan maupun dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi mengarah pada dugaan penyimpangan, kelalaian, hingga praktik koruptif yang harus segera diusut.
“Tidak boleh ada pembiaran. Jika ada indikasi pelanggaran, maka harus diusut tuntas tanpa tebang pilih,” tegasnya.
Desakan Audit dan Investigasi Mendalam
Aktivis dan masyarakat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga pengawas, untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh dan investigasi mendalam.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik proyek Danau Tanjung Kurung, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Penegakan hukum yang transparan dan profesional dianggap sebagai kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Risiko Preseden Buruk
Jika kasus ini tidak ditangani serius, aktivis menilai akan muncul preseden buruk dalam tata kelola proyek pemerintah. Proyek bernilai besar dikhawatirkan dapat gagal tanpa konsekuensi hukum, sementara kepentingan masyarakat terabaikan.
Selain itu, lemahnya pengawasan juga dapat membuka ruang bagi praktik serupa di masa mendatang.
Harapan Penegakan Hukum
Masyarakat PALI kini menaruh harapan besar kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas persoalan ini. Transparansi, akuntabilitas, dan keberanian dalam menegakkan hukum menjadi hal yang dinantikan publik.
Di akhir keterangannya, aktivis menegaskan bahwa penegakan hukum bukan sekadar mencari pihak yang disalahkan, melainkan memastikan keadilan dan tanggung jawab atas penggunaan uang rakyat.
“Saatnya negara hadir. Saatnya hukum berbicara. Kebenaran atas proyek ini harus dibuka seterang-terangnya,” pungkasnya. (Timred/CN)
Berita Terkait :
Investigasi: Dugaan Korupsi Dana Desa dan Intimidasi Wartawan di OKU Selatan Mandek, Aktivis Angkat Suara
Dugaan Sumur Minyak Ilegal di Muba Terungkap, CimutNews Lakukan Penelusuran dan Klarifikasi Sejumlah Pihak
Investigasi CimutNews: Aktivis Sumsel Soroti Dugaan Penghalangan Kerja Pers di Dinas Kesehatan Ogan Ilir
Investigasi CimutNews: Lampu Jalan Mati Berbulan-Bulan di Gandus, Warga Terancam Gelap & Kriminalitas — Pemkot Diminta Bertindak
