Morowali, cimutnews.co.id — Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, mengungkap adanya sebuah bandara di Indonesia yang beroperasi tanpa memiliki perangkat negara di dalamnya. Temuan tersebut, menurutnya, merupakan kondisi yang tidak lazim dan berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi nasional.
Pernyataan itu disampaikan Sjafrie kepada awak media saat berada di Bandara IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025). Di hadapan wartawan, Menhan menekankan bahwa keberadaan bandara tanpa perangkat negara merupakan sebuah anomali yang harus mendapatkan perhatian serius.
“Ini anomali. Bandara tetapi tidak memiliki perangkat negara di dalamnya. Kondisi seperti itu membuka celah yang membuat kedaulatan ekonomi menjadi rawan,” ujar Sjafrie.
Menurutnya, bandara adalah salah satu objek vital negara yang wajib berada dalam pengawasan sekaligus pengamanan perangkat negara, baik dari sisi regulasi, perizinan, keamanan, hingga pemantauan aktivitas logistik dan mobilitas orang.
Evaluasi Menyeluruh untuk Tutup Celah Kerawanan
Menhan menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan bersama instansi terkait akan melakukan langkah evaluasi terhadap fenomena tersebut. Ia memastikan pemerintah tidak akan membiarkan adanya celah yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi, keamanan, maupun otoritas negara atas fasilitas strategis nasional.
“Masalah ini akan segera kita evaluasi. Semua celah yang berpotensi melemahkan kedaulatan ekonomi harus ditutup dan diatur kembali sesuai regulasi,” ujarnya.
Meski demikian, Sjafrie tidak merinci secara spesifik bandara mana yang ia maksud. Ia menyebut bahwa identitas bandara tersebut masih perlu pendalaman lebih lanjut untuk memastikan data, status, serta aspek operasionalnya.
“Saya tidak bisa menyampaikan bandara mana yang dimaksud dalam pernyataan ini. Namun persoalan tersebut sudah masuk perhatian kami dan akan ditindaklanjuti,” kata Menhan.
Menurut para pengamat keamanan, keberadaan bandara tanpa perangkat negara dapat menimbulkan banyak potensi masalah, mulai dari kerawanan penyelundupan, pengawasan logistik yang lemah, hingga potensi masuknya barang atau orang tanpa prosedur resmi negara.
TNI Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza
Selain membahas persoalan bandara, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin juga mengungkap perkembangan terbaru terkait kesiapan Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Ia memastikan bahwa TNI telah menyiapkan satuan khusus yang akan bertugas di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“TNI sudah mempersiapkan satuannya untuk tugas-tugas perdamaian di bawah bendera PBB,” jelasnya.
Pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung stabilitas keamanan dan misi kemanusiaan internasional. Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang aktif mengirim pasukan pemelihara perdamaian melalui misi UN Peacekeeping.
Sjafrie menambahkan bahwa meskipun PBB sudah memberikan mandat, pemerintah Indonesia masih harus menunggu keputusan politik dari Presiden Prabowo Subianto terkait waktu dan detail pengerahan pasukan tersebut.
“Walaupun sudah mendapat persetujuan dari PBB, kita tetap menunggu keputusan politik pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo. Kita menunggu arahan resmi sebelum melakukan pengiriman pasukan,” tegasnya.
Menurut sejumlah sumber pertahanan, satuan pasukan yang disiapkan untuk misi Gaza telah menjalani serangkaian pelatihan khusus, termasuk simulasi operasi kemanusiaan, evakuasi medis, dan pengamanan wilayah konflik.
Komitmen Indonesia dalam Perdamaian Internasional
Indonesia selama ini aktif mendukung upaya perdamaian dunia sesuai amanat UUD 1945. Kehadiran pasukan perdamaian Indonesia di berbagai negara telah mendapat apresiasi internasional, baik dari PBB maupun negara-negara tuan rumah.
Jika pengerahan pasukan ke Gaza resmi diputuskan, Indonesia akan menjadi salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang terlibat langsung dalam misi stabilisasi wilayah tersebut setelah konflik berkepanjangan.
Tantangan Keamanan dan Kedaulatan Ekonomi
Pernyataan Menhan mengenai bandara tanpa perangkat negara serta kesiapan pengiriman pasukan perdamaian menunjukkan dua fokus utama pemerintah saat ini: pengamanan aset nasional dan kontribusi terhadap keamanan global.
Di satu sisi, pemerintah harus memastikan seluruh fasilitas strategis nasional berada dalam kendali negara. Di sisi lain, Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai negara yang berkomitmen terhadap perdamaian dunia.
Kedua isu tersebut menggambarkan dinamika keamanan nasional yang semakin kompleks, mulai dari ancaman non-tradisional seperti kerawanan ekonomi hingga persoalan internasional seperti konflik Gaza. (Timred/CN)
Berita Terkait :
Mahfud MD Sindir PKB Bisa Capreskan Jokowi
Berkomitmen Tinggi Dalam Transisi Energi, Dirut PLN Diganjar Penghargaan dari Komunitas Wartawan Energi
Kabupaten Muara Enim Berhasil Piala Adipura 14 kali Berturut-turut.
Wiranto Kenang 50 Tahun Kebersamaan dengan Istri Tercinta, Rugaiya Usman: “Kami Baru Merayakan Pernikahan Emas”
