PALEMBANG, cimutnews.co.id — Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 kini memasuki tahap evaluasi politik di DPRD. Fraksi-fraksi mulai menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, sebuah proses yang menjadi tolok ukur sejauh mana program pemerintah benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Namun, di balik agenda formal tersebut, muncul pertanyaan yang juga menjadi perhatian publik. Apakah realisasi anggaran selama satu tahun terakhir sudah sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai daerah?
Hal itu menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam Rapat Paripurna ke-37 (XXXVII) DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Jumat (26/6/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Nopianto, dengan agenda utama mendengarkan pandangan umum seluruh fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diwakili Sekretaris Daerah H. Edward Candra bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kehadiran pemerintah dalam forum tersebut menjadi bagian dari mekanisme pembahasan antara eksekutif dan legislatif sebelum dokumen pertanggungjawaban disahkan.
Dalam forum itu, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan berbagai pandangan, masukan, serta catatan terhadap pelaksanaan APBD sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan keuangan daerah.
Pemerintah Provinsi Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi yang baik bersama DPRD guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.
tantangan pembangunan di Sumatera Selatan masih cukup beragam. Di sejumlah wilayah, masyarakat masih berharap peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan dasar, pemerataan pembangunan, hingga efektivitas program yang langsung menyentuh kebutuhan warga.
Sejumlah warga juga mengaku bahwa manfaat sebagian program pembangunan belum dirasakan secara merata, khususnya di wilayah yang masih menghadapi persoalan akses layanan publik maupun pembangunan infrastruktur. Meski demikian, kondisi tersebut memerlukan kajian lebih lanjut karena belum seluruh daerah memiliki karakteristik yang sama.
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai, pembahasan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar agenda administratif. Forum tersebut menjadi momentum penting untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memperbaiki kebijakan pada tahun anggaran berikutnya.
Di sisi lain, besarnya nilai APBD yang dikelola pemerintah daerah juga membawa harapan agar setiap rupiah yang dibelanjakan mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pandangan kritis dari fraksi-fraksi DPRD diharapkan tidak berhenti sebagai catatan sidang, tetapi menjadi bahan evaluasi bersama.
Hingga kini, belum semua indikator keberhasilan pembangunan dapat diukur hanya melalui tingkat serapan anggaran. Yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan dampak dari setiap program yang telah dijalankan.
Tahapan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD selanjutnya masih akan berlanjut melalui penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan fraksi hingga pembahasan pada tingkat berikutnya sebelum diambil keputusan bersama.
Proses tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Meski demikian, hal ini juga menimbulkan pertanyaan yang masih relevan bagi publik: apakah evaluasi APBD kali ini mampu melahirkan perbaikan nyata terhadap kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Sumatera Selatan pada tahun-tahun mendatang? (Poerba)
Berita Terkait :
Sinergi Jelang HUT Bhayangkara ke-79, Polda Sumsel Gandeng DPD PJS Wujudkan Kamtibmas
Fun Game Old Star Sumsel Meriahkan Idul Fitri di Stadion Jakabaring Libatkan Wali Murid
TPPO Palembang: 14 Warga Dipulangkan dari Kamboja, Polda Sumsel Dalami Jaringan
Pengamanan Jumat Agung Sumsel 2026 Berjalan Humanis, 2.671 Personel Jaga 404 Gereja
