Beranda Palembang Pemerintah Akui Masih Ada Ketimpangan dan Ketergantungan Daerah

Pemerintah Akui Masih Ada Ketimpangan dan Ketergantungan Daerah

Oleh

Senin, 27 April 2026

ratu dewa 2 — Wali Kota Palembang Ratu Dewa memimpin Upacara Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di halaman Setda Kota Palembang.(Foto:Poerba/cimutnews.co.id)

KOTA PALEMBANG, cimutnews.co.id – Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 di Kota Palembang kembali menegaskan pentingnya pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Namun di tengah semangat desentralisasi yang sudah berjalan puluhan tahun, muncul pertanyaan yang masih relevan hingga kini: apakah otonomi daerah benar-benar sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat?

Upacara Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 digelar di halaman Sekretariat Daerah Kota Palembang, Senin (27/4/2026), dipimpin langsung Wali Kota Palembang Ratu Dewa.

Dalam kesempatan tersebut, Ratu Dewa membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang menyoroti berbagai tantangan serius dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Otonomi Disebut Bukan Sekadar Kewenangan

Dalam amanatnya, Ratu Dewa menegaskan bahwa otonomi daerah tidak boleh dimaknai hanya sebagai pembagian kewenangan administratif antara pusat dan daerah.

Menurutnya, otonomi harus menjadi instrumen untuk mempercepat pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

“Otonomi daerah adalah instrumen dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” demikian kutipan sambutan Mendagri.

Pemerintah pusat juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah agar program pembangunan berjalan optimal.

Namun Fakta di Lapangan Menunjukkan…

Meski otonomi daerah telah berjalan selama tiga dekade, berdasarkan temuan di lapangan, sejumlah warga mengaku pelayanan publik di beberapa sektor masih belum sepenuhnya sesuai harapan.

Persoalan akses kesehatan, kualitas pendidikan, hingga layanan administrasi disebut masih menjadi keluhan di sejumlah wilayah.

“Kadang masyarakat masih merasa pelayanan lambat atau belum merata,” ujar salah satu warga Palembang.

Namun fakta di lapangan menunjukkan pemerintah daerah juga menghadapi tantangan besar, mulai dari keterbatasan anggaran hingga tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.

Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan sebagian masyarakat yang menilai beberapa layanan publik kini memang lebih mudah dibanding beberapa tahun sebelumnya, terutama melalui digitalisasi pelayanan.

Pemerintah Akui Banyak Tantangan

Dalam sambutan Mendagri, disebutkan sejumlah persoalan mendasar yang masih menjadi tantangan pelaksanaan otonomi daerah.

Di antaranya integrasi perencanaan dan penganggaran yang dinilai belum optimal, budaya birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi hasil, hingga lemahnya kolaborasi antar daerah.

Selain itu, ketimpangan layanan dasar di wilayah tertentu juga menjadi perhatian pemerintah pusat.

Hal ini menimbulkan pertanyaan: mengapa setelah 30 tahun otonomi daerah, ketimpangan pelayanan publik masih menjadi persoalan di berbagai daerah?

Antara Kemandirian dan Ketergantungan

Pemerintah daerah juga didorong untuk lebih mandiri melalui penguatan ekonomi lokal, pengembangan kewirausahaan, serta pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

Namun berdasarkan temuan di lapangan, sejumlah daerah diduga masih sangat bergantung pada transfer anggaran dari pemerintah pusat.

Kondisi tersebut dinilai membuat ruang gerak pembangunan daerah belum sepenuhnya mandiri.

Mendagri juga mengingatkan agar penggunaan anggaran daerah tidak sekadar berorientasi pada penyerapan, tetapi benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.

Refleksi 30 Tahun Otonomi

Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 menjadi momentum refleksi bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.

Hingga kini, belum semua tujuan desentralisasi dirasakan merata oleh masyarakat di berbagai sektor pelayanan publik.

Namun di sisi lain, otonomi daerah tetap dianggap membuka peluang percepatan pembangunan jika dikelola secara efektif dan transparan.

Apakah otonomi daerah ke depan benar-benar mampu mempercepat kesejahteraan masyarakat secara nyata, atau justru masih terjebak pada persoalan birokrasi dan ketergantungan anggaran, masih menjadi perhatian publik. (Poerba)