Beranda Investigasi Proyek PSU Villa Bukit Indah Banyuasin Diduga Asal Jadi, Warga Minta Investigasi...

Proyek PSU Villa Bukit Indah Banyuasin Diduga Asal Jadi, Warga Minta Investigasi dan Sanksi Tegas

49
0
Kondisi jalan lingkungan Perumahan Villa Bukit Indah yang diduga dikerjakan tidak merata dan tidak sesuai spesifikasi. (Foto: timred/CN)

Banyuasin, cimutnews.co.id – Proyek Peningkatan Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Villa Bukit Indah di Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, kembali menjadi sorotan publik. Hasil penelusuran dan klarifikasi yang dihimpun CimutNews.co.id mengungkap adanya dugaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi serta penggunaan material yang dianggap tidak berkualitas.

Proyek dengan kode paket 10457479000 tersebut dibiayai melalui APBDP Kabupaten Banyuasin dengan pagu anggaran sebesar Rp 200.000.000,00 dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 199.989.705,96. Adapun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Banyuasin bertindak sebagai satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek.

Perusahaan pelaksana, CV Karya Sejati Mandiri, memenangkan tender dengan nilai penawaran sekaligus negosiasi sebesar Rp 199.656.705,96. Namun, pelaksanaan di lapangan menuai kritik dari sejumlah pihak, termasuk media lokal.

Diduga Gunakan Material Tidak Berkualitas

Pimpinan Redaksi Suryanews86.com, Deni Wijaya, yang turut melakukan pemantauan lapangan, menilai bahwa kualitas pekerjaan jauh dari standar perencanaan.

“Kami menemukan banyak kejanggalan dalam proyek ini. Bahan yang digunakan tidak berkualitas, pengerjaannya juga terkesan asal-asalan. Ini jelas merugikan masyarakat,” ujar Deni saat dimintai tanggapan.

Deni menegaskan pihaknya akan terus mengawal dugaan penyimpangan tersebut dan mendorong aparat penegak hukum maupun Inspektorat Kabupaten Banyuasin untuk melakukan investigasi menyeluruh.

“Kami tidak ingin uang rakyat dihambur-hamburkan untuk proyek yang tidak berkualitas. Jika benar ditemukan keteledoran atau pelanggaran, harus ada tindakan tegas,” tambahnya.

Warga Komplek Merasa Dirugikan

Selain kritik dari insan pers, warga setempat juga mengeluhkan hasil pekerjaan proyek yang dinilai tidak merata dan tidak mengikuti ketentuan teknis.

Salah satu warga dengan inisial MJ, ketika ditemui awak media, menjelaskan bahwa konstruksi jalan di lingkungan perumahan tersebut tidak memiliki keseragaman hamparan. Ia menuding adanya kejanggalan penentuan jalur pengerjaan.

Baca juga  Proyek Drainase di Kayuagung Mangkrak, Warga Jua-Jua Terganggu Aktivitas Sehari-Hari

“Jalan ini, Pak, seharusnya dikerjakan satu hamparan. Tapi anehnya, jalan justru dialihkan ke lorong lain. Diduga karena jalur yang seharusnya dilewati berada tepat di depan rumah salah satu pegawai dinas Perkimtan berinisial A,” ujarnya.

MJ mengaku kecewa karena pekerjaan jalan tersebut bukan hanya dialihkan, tetapi juga diduga tidak sesuai spesifikasi dan dikerjakan tanpa kehati-hatian.

“Pembangunannya asal-asalan. Kami sebagai masyarakat tentu sangat kecewa. Kami berharap pemerintah memberi sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak taat aturan. Kalau perlu, blacklist saja dari proyek-proyek di Banyuasin,” tegas MJ.

Belum Ada Respons dari Pihak Terkait

Hingga berita ini diturunkan, CV Karya Sejati Mandiri sebagai pelaksana proyek dan pihak Dinas Perkimtan Kabupaten Banyuasin belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan pengerjaan tidak sesuai standar dan keluhan masyarakat.

CimutNews.co.id masih berupaya meminta klarifikasi lebih lanjut untuk mendapatkan informasi berimbang serta memastikan kebenaran semua tudingan yang beredar.

CimutNews.co.id Akan Terus Melakukan Penelusuran

Sebagai media yang menjunjung tinggi prinsip jurnalistik, CimutNews.co.id akan terus melakukan pemantauan ke lokasi pekerjaan, termasuk menggali keterangan tambahan dari auditor internal pemerintah, konsultan pengawas, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses tender.

Proyek PSU berfungsi sebagai fasilitas publik bagi warga komplek perumahan, sehingga kualitas pengerjaan menjadi aspek vital. Dugaan pekerjaan yang tidak sesuai standar teknis tentu akan berdampak pada kenyamanan, keselamatan, serta efektivitas penggunaan dana publik.

Hingga kini, masyarakat tetap berharap pemerintah daerah turun langsung mengevaluasi kondisi lapangan dan segera mengambil langkah korektif apabila ditemukan pelanggaran.(Timred/CN)