PALEMBANG, CimutNews.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang kembali melakukan penyegaran birokrasi dalam skala besar. Wali Kota Palembang Ratu Dewa resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 127 pejabat di lingkungan Pemkot Palembang dalam upacara yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota, Jumat (26/6/2026).
Pelantikan tersebut mencakup pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau Eselon II, Pejabat Administrator (Eselon III), Pejabat Pengawas (Eselon IV), serta tujuh Kepala Puskesmas. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat efektivitas organisasi, mempercepat pelayanan publik, sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan.
Rotasi kali ini menarik perhatian karena melibatkan sejumlah pejabat yang menduduki posisi strategis, terutama pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang berhubungan langsung dengan perencanaan pembangunan, pengelolaan pendapatan daerah, administrasi kependudukan, hingga pengembangan aparatur sipil negara.
Enam Kepala OPD Bergeser ke Posisi Strategis
Dalam pelantikan tersebut, enam pejabat eselon II mendapat penugasan baru.
Mereka adalah:
- Jamiah Haryanti, dari Kepala Inspektorat menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang.
- Yanurpan Yany, dari Kepala BKPSDM menjadi Kepala Bappeda Kota Palembang.
- Adi Zahri, dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi Kepala BKPSDM.
- Kemas Haikal, dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Dr. Korlena, dari Kepala Bappeda menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
- Sulaiman Amin, dari Kepala Dinas Kebudayaan menjadi Asisten I Sekretariat Daerah Kota Palembang.
Perubahan komposisi pimpinan OPD tersebut dinilai menjadi bagian dari strategi penyesuaian organisasi agar setiap perangkat daerah mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Wali Kota: Bukan Sekadar Mutasi, tetapi Percepatan Kinerja
Dalam arahannya, Ratu Dewa menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar agenda administratif ataupun rutinitas birokrasi.
Menurutnya, rotasi jabatan merupakan instrumen untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat, responsif, dan profesional.
“Saya berharap dengan pelantikan ini, pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan berjalan lebih maksimal. Khusus untuk para Kepala Puskesmas, berikanlah pelayanan terbaik demi mewujudkan Palembang Sehat,” ujar Ratu Dewa.
Ia juga meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas masing-masing tanpa menunggu masa transisi yang panjang.
Kepala Puskesmas Diminta Tingkatkan Pelayanan Kesehatan
Perhatian khusus diberikan kepada tujuh kepala puskesmas yang baru dilantik.
Ratu Dewa meminta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama tersebut terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mendukung program promotif dan preventif di bidang kesehatan.
Peran puskesmas dinilai semakin strategis karena menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat, mulai dari pelayanan ibu dan anak, imunisasi, pengendalian penyakit menular, hingga penanganan stunting.
Sejalan dengan arah kebijakan nasional, Kementerian Kesehatan terus mendorong transformasi layanan primer agar puskesmas menjadi pusat pelayanan kesehatan yang lebih terintegrasi, berkualitas, dan mudah diakses masyarakat.
Camat Diminta Terapkan Sistem Jemput Bola
Selain sektor kesehatan, Wali Kota juga memberikan instruksi khusus kepada seluruh camat.
Ia meminta para camat lebih aktif turun langsung ke tengah masyarakat untuk mengetahui persoalan yang dihadapi warga.
“Untuk para camat, saya minta kalian sering-sering turun ke lapangan. Lakukan sistem jemput bola ke masyarakat. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan warga Palembang secara langsung,” tegasnya.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pelayanan publik di tingkat kelurahan dan kecamatan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Reformasi Birokrasi Menjadi Agenda Prioritas Nasional
Rotasi pejabat yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional yang terus didorong pemerintah pusat.
Melalui Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional dan Road Map Reformasi Birokrasi, pemerintah menargetkan birokrasi yang profesional, adaptif, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) juga menekankan bahwa mutasi dan promosi jabatan harus berbasis kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Di tingkat daerah, penyegaran organisasi menjadi salah satu instrumen untuk memastikan target pembangunan daerah berjalan sesuai rencana, termasuk peningkatan investasi, kualitas layanan publik, dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Optimalisasi Pendapatan Daerah Jadi Tantangan Baru
Penempatan Jamiah Haryanti sebagai Kepala Bapenda menjadi salah satu rotasi yang cukup strategis.
Badan Pendapatan Daerah memiliki peran penting dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan kota.
Di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan perkotaan, pemerintah daerah dituntut mampu menggali potensi pajak dan retribusi secara optimal tanpa membebani masyarakat.
Optimalisasi digitalisasi sistem perpajakan daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perluasan basis pajak menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh jajaran Bapenda ke depan.
Rotasi Besar Menunjukkan Penyesuaian Strategi Pemerintahan
Pelantikan 127 pejabat menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palembang sedang melakukan penyesuaian strategi organisasi untuk menghadapi target pembangunan yang semakin kompleks.
Alih-alih hanya mengganti pejabat, rotasi lintas OPD memberikan kesempatan bagi aparatur yang telah memiliki pengalaman di bidang berbeda untuk membawa perspektif baru dalam pengelolaan pemerintahan.
Di sisi lain, efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada kecepatan adaptasi pejabat yang baru dilantik. Pergantian jabatan tidak otomatis meningkatkan kinerja apabila tidak diikuti penguatan koordinasi, target yang jelas, serta sistem evaluasi berbasis capaian.
Bagi masyarakat, keberhasilan rotasi birokrasi akan diukur dari hasil nyata, seperti pelayanan administrasi yang lebih cepat, kemudahan mengurus dokumen kependudukan, peningkatan layanan kesehatan di puskesmas, hingga percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan pemerintahan.
Ke depan, konsistensi dalam menerapkan sistem merit, evaluasi berkala terhadap kinerja pejabat, serta pemanfaatan teknologi digital akan menjadi faktor penting agar penyegaran birokrasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Palembang. (Poerba)
Berita Terkait :
PCM Kayuagung Ogan Komering Ilir Adakan Audiensi dengan PW Muhammadiyah Sumsel di Gedung Dakwah Muhammadiyah Palembang
Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto Ajak Masyarakat Sambut Tahun 2026 dengan Optimisme dan Semangat Baru
Polemik Diskotik DA Club 41: Setelah Disegel Satpol PP Sumsel, Pemkot Palembang Tempelkan Izin Resmi Bar & Resto
KAI Divre III Palembang Catat 1,09 Juta Penumpang Sepanjang 2025, Naik 5 Persen Dibanding Tahun Lalu
