KOTA BANDUNG, cimutnews.co.id — Maraknya aksi begal, pencurian, hingga pencopetan di sejumlah wilayah Jawa Barat kembali menjadi perhatian publik. Di tengah keresahan masyarakat terhadap keamanan di ruang publik, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluncurkan sebuah langkah yang tidak biasa: memberikan hadiah uang tunai bagi warga yang berhasil menangkap pelaku kejahatan jalanan.
Program tersebut langsung menarik perhatian karena hadiah yang dijanjikan tidak berasal dari anggaran pemerintah, melainkan dari dana pribadi gubernur. Namun, muncul pertanyaan yang ikut mengemuka, apakah insentif finansial mampu menjadi solusi efektif menekan kriminalitas, atau justru menyisakan tantangan baru dalam pelaksanaannya?
Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi seusai menghadiri Apel Siaga Pilah Sampah di Sport Center Arcamanik, Kota Bandung, Jumat (24/7/2026).
Menurut Dedi, masyarakat Indonesia memiliki budaya yang cenderung terdorong oleh bentuk apresiasi. Karena itu, pemberian penghargaan dinilai dapat memicu kepedulian warga untuk ikut menjaga keamanan lingkungan.
“Tradisi masyarakat kita adalah tradisi apresiasi. Seperti di sekolah, siswa lebih semangat ketika ada penghargaan. Di masyarakat juga demikian,” ujar Dedi.
Ia menegaskan, hadiah yang disiapkan sepenuhnya menggunakan dana pribadi dan bukan berasal dari APBD maupun anggaran pemerintah.
Nominal hadiah pun cukup besar, mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta, tergantung tingkat kejahatan yang berhasil diungkap warga, mulai dari pencurian, pencopetan hingga pembegalan.
Namun demikian, terdapat syarat yang harus dipenuhi sebelum hadiah diberikan.
Pelaku wajib diserahkan kepada aparat penegak hukum dalam keadaan hidup dan tidak menjadi korban tindakan main hakim sendiri. Selain itu, hadiah baru dapat dicairkan apabila pelaku telah memenuhi unsur hukum dan resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian.
Menurut Dedi, mekanisme tersebut sengaja dibuat agar masyarakat tidak terpancing melakukan persekusi terhadap pelaku kejahatan.
“Daripada dihakimi massa hingga meninggal dunia, lebih baik diserahkan kepada polisi. Kalau ada apresiasi dari saya, masyarakat cukup menangkap lalu menyerahkan kepada aparat,” katanya.
Ia juga menyebut sejak gagasan tersebut disampaikan, koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan jajaran kepolisian semakin intensif. Patroli di sejumlah titik rawan juga diklaim semakin diperkuat.
Meski gagasan tersebut menuai perhatian, persoalan keamanan jalanan sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan keberanian warga menangkap pelaku.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, keresahan masyarakat terhadap aksi begal maupun pencurian masih kerap muncul, terutama di jalur-jalur yang minim penerangan, kawasan pinggiran kota, hingga ruas jalan yang sepi pada malam hari.
Sejumlah warga mengaku, kehadiran patroli memang mulai lebih sering terlihat di beberapa lokasi. Namun mereka berharap peningkatan keamanan tidak hanya bergantung pada partisipasi masyarakat, melainkan juga diikuti pengawasan yang konsisten serta penindakan hukum yang memberi efek jera.
Berdasarkan temuan di lapangan, sebagian masyarakat juga masih memilih menghindari perjalanan malam dibanding mengambil risiko menghadapi tindak kriminal.
Di sisi lain, muncul pula kekhawatiran bahwa antusiasme mengejar hadiah jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman terhadap seseorang yang belum tentu terbukti sebagai pelaku kejahatan.
Karena itu, mekanisme verifikasi hukum yang menjadi syarat pemberian hadiah dinilai menjadi bagian penting agar tidak terjadi penyalahgunaan.
Kapolda Jabar: Jangan Main Hakim Sendiri
Gagasan tersebut mendapat apresiasi dari Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Pipit Rismanto.
Menurutnya, langkah gubernur dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk ikut menjaga keamanan lingkungan.
“Kami menyambut baik keinginan Bapak Gubernur yang memberikan motivasi kepada masyarakat agar ikut menjaga kamtibmas,” ujarnya.
Meski demikian, Pipit menegaskan pemberantasan kejahatan tetap menjadi tugas utama kepolisian.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aksi main hakim sendiri meskipun berhasil menangkap pelaku kejahatan.
Kepolisian, kata Pipit, tetap mengedepankan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Bahkan, Polda Jawa Barat membuka layanan pengawalan bagi masyarakat yang harus beraktivitas hingga larut malam.
Warga yang merasa tidak aman saat hendak pulang malam dipersilakan menghubungi kantor kepolisian terdekat agar mendapatkan pengawalan.
Efektif atau Sekadar Efek Psikologis?
Dari sisi pendekatan sosial, pemberian hadiah memang dapat menjadi stimulus bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar.
Namun efektivitasnya dalam menekan angka kriminalitas masih akan sangat bergantung pada banyak faktor, mulai dari kecepatan respons aparat, kualitas patroli, kondisi ekonomi masyarakat, hingga konsistensi penegakan hukum.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah insentif finansial mampu menjadi solusi jangka panjang terhadap persoalan kriminalitas jalanan, atau hanya menjadi pemicu sementara yang perlu diikuti pembenahan sistem keamanan secara menyeluruh.
Hingga kini, belum semua indikator keberhasilan program tersebut dapat diukur karena implementasinya masih berjalan. Masyarakat pun menunggu apakah langkah yang dinilai inovatif ini benar-benar mampu membuat ruang publik di Jawa Barat menjadi lebih aman, atau masih menyisakan pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan bersama. (Siti)
Berita Terkait :
Plt.Disnaker Kabupaten Blitar Menutup Pelatihan Klaster Kompetensi Skema Barista, Cetak Tenaga Kerja Kompeten Dan Bersertifikat
KDM: Persib Juara, Jawa Barat Istimewa
Judi Online Medan Dibongkar Polda Sumut, 19 Tersangka Terhubung Jaringan Kamboja
Pasca Hari Raya Idulfitri 1447 H, Polisi Blitar Patroli Tempat Wisata di Pantai Serang
