
PALEMBANG, cimutnews.co.id — Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 resmi dimulai di Sumatera Selatan. Pendataan yang dilakukan secara door to door oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS) ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran riil kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha di daerah.
Namun, keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada petugas lapangan. Keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi juga menjadi faktor utama yang menentukan kualitas data yang akan dihasilkan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah seluruh pelaku usaha dan masyarakat benar-benar siap berpartisipasi secara terbuka dalam pendataan yang akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan?
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menerima kunjungan Kepala BPS Sumsel Moh. Wahyu Yulianto di Griya Agung Palembang, Senin (15/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi penanda dimulainya pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh wilayah Sumatera Selatan.
Dalam kesempatan itu, Herman Deru menyampaikan harapannya agar proses sensus berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat untuk mendukung pembangunan daerah.
Menurutnya, kualitas data sangat dipengaruhi oleh ketepatan responden yang memberikan informasi kepada petugas.
“Semoga koresponden yang tepat akan menghasilkan hasil yang akurat. Kami meminta para petugas untuk mengajak masyarakat agar terbuka dalam merespons setiap pertanyaan,” ujar Herman Deru.
Ia juga mengingatkan petugas agar melakukan pendataan dengan pendekatan yang humanis dan tidak menimbulkan kesan formal yang berlebihan saat berinteraksi dengan masyarakat.
“Bagi para petugas, lakukan pendataan dengan serius tapi santai, jangan tegang dalam mendata masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Sumsel Moh. Wahyu Yulianto menjelaskan bahwa sejak hari pertama pelaksanaan, petugas sensus telah bergerak melakukan pendataan langsung ke rumah-rumah maupun lokasi usaha masyarakat.
Menurutnya, perlindungan terhadap data responden menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan sensus tahun ini.
“Kami pastikan bahwa kerahasiaan data dalam pendataan ini dijaga ketat, sehingga masyarakat tidak perlu ragu dan merasa aman saat disensus,” katanya.
Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa tantangan sensus ekonomi tidak selalu sederhana.
Dalam berbagai pelaksanaan pendataan sebelumnya, masih ditemukan sebagian masyarakat yang enggan memberikan informasi secara lengkap karena khawatir data mereka digunakan untuk kepentingan lain di luar tujuan statistik.
Di sisi lain, pelaku usaha mikro dan usaha rumahan yang jumlahnya sangat besar sering kali menjadi kelompok yang paling sulit terdata secara menyeluruh, terutama apabila aktivitas usaha dilakukan secara informal atau tidak memiliki identitas usaha yang jelas.
Berdasarkan temuan di lapangan, masih banyak usaha kecil yang beroperasi dari rumah tanpa papan nama maupun administrasi yang terdokumentasi dengan baik. Kondisi ini berpotensi menjadi tantangan tersendiri bagi petugas saat melakukan verifikasi data.
Sejumlah warga mengaku masih belum sepenuhnya memahami manfaat langsung dari sensus ekonomi terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Akibatnya, tingkat partisipasi dalam beberapa kegiatan pendataan sering kali bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap petugas maupun instansi penyelenggara.
Di sisi lain, data hasil sensus memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, termasuk pemetaan sektor usaha, penyaluran program bantuan ekonomi, hingga perencanaan investasi daerah.
Apabila data yang terkumpul tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, maka berbagai kebijakan yang disusun berpotensi kurang tepat sasaran.
Karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS semata, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat, pelaku usaha, serta pemerintah daerah.
Hingga kini, belum semua tantangan yang mungkin muncul selama proses pendataan mendapat penjelasan rinci kepada publik, termasuk bagaimana strategi menjangkau sektor usaha informal yang jumlahnya cukup besar di Sumatera Selatan.
Apakah Sensus Ekonomi 2026 mampu menghadirkan potret ekonomi yang benar-benar utuh dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, atau masih menyisakan celah data yang belum terjangkau? Pertanyaan itu masih akan terjawab seiring berjalannya proses pendataan di lapangan. (Poerba)

















