OKI, cimutnews.co.id — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terus memperkuat langkah sistematis dalam upaya pencegahan korupsi. Hal ini terlihat dari capaian terbaru Monitoring Centre for Prevention (MCP) tahun 2025 yang menunjukkan peningkatan signifikan. Per 5 Desember 2025, Pemkab OKI mencatat nilai 81.5, menduduki peringkat 85 secara nasional dan menjadi tertinggi kedua se-Sumatera Selatan hingga batas unggah dokumen dan verifikasi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (KPP).
Dalam wawancara eksklusif bersama cimutnews.co.id, Bupati Ogan Komering Ilir, H. Muchendi Mahzareki, menegaskan bahwa capaian tersebut bukan sekadar angka, melainkan bukti kesungguhan Pemkab OKI dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
“Nilai 81.5 ini adalah hasil kerja keras kita semua dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel. Tapi kami tidak berhenti di sini. Target kami bukan sekadar angka, melainkan terwujudnya pemerintahan yang benar-benar bersih,” ujarnya pada Puncak Hakordia di Ruang Rapat Bende Seguguk II, Selasa (9/12).
Perbaikan Signifikan di Delapan Area MCP
MCP merupakan instrumen evaluasi nasional yang memotret capaian pencegahan korupsi melalui delapan area intervensi. Untuk tahun ini, Pemkab OKI menunjukkan peningkatan di sebagian besar area, terutama:
- Perencanaan Pembangunan – 95,1%
- Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) – 91,3%
- Manajemen ASN – stabil dalam zona hijau
- Pelayanan Publik (Yanblik) – terus meningkat
- Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) – membaik signifikan
- APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) – 72,7% dengan 82 dari 84 dokumen telah diverifikasi
Meski demikian, masih terdapat area yang perlu perhatian lebih, seperti Anggaran (77.1%) dan Manajemen Aset Daerah (BMD) (59.7%).
Ketua Satgas MCP KPK Kabupaten OKI, Ir. Asmar Wijaya, mengungkapkan bahwa progres tersebut merupakan sinyal positif keberhasilan komitmen pencegahan korupsi. Namun ia mengingatkan agar Pemkab OKI terus menjaga konsistensi.
“Kami mengapresiasi progres Pemkab OKI. Namun area seperti BMD dan Anggaran perlu optimalisasi. Perbaikan berkelanjutan sangat penting agar seluruh aspek tata kelola mencapai standar maksimal,” jelas Asmar.
APIP Jadi Garda Terdepan Pengawasan
Dalam wawancara dengan cimutnews.co.id, Asmar menegaskan bahwa penguatan peran APIP melalui Inspektorat Daerah menjadi kunci utama keberhasilan pencegahan korupsi di OKI.
“APIP yang kuat dan independen memastikan pengawasan internal berjalan efektif. Dengan begitu, deteksi dini terhadap potensi penyimpangan bisa dilakukan lebih cepat,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan MCP tidak hanya terletak pada kelengkapan dokumen, tetapi juga implementasi nyata pengawasan yang berkelanjutan, sistematis, dan didukung penuh oleh pimpinan daerah.
‘Lapor Bupati’: Gerbang Transparansi dan Partisipasi Publik
Untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi, Pemkab OKI juga menghadirkan platform integratif bernama “Lapor Bupati”. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan, keluhan layanan, atau potensi masalah birokrasi secara cepat dan mudah.
Bupati Muchendi menilai platform tersebut menjadi wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun pemerintahan yang transparan.
“Platform ini memudahkan publik ikut mengawasi. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tapi juga bagian dari pengawasan. Ini yang kami dorong,” ujarnya.
Hingga saat ini, “Lapor Bupati” tercatat sebagai kanal aduan aktif yang membantu pemerintah mengidentifikasi permasalahan secara lebih cepat, sekaligus mempercepat tindak lanjut di tingkat organisasi perangkat daerah.
Komitmen Politik Jadi Penentu Keberhasilan
Ketua Satgas MCP KPK, Asmar Wijaya, menyoroti pentingnya komitmen politik dalam memastikan keberlanjutan upaya pencegahan korupsi. Dukungan pimpinan daerah dianggap krusial dalam menggerakkan seluruh perangkat pemerintahan agar bekerja selaras dengan prinsip integritas dan profesionalisme.
“Komitmen politik dari Pemkab OKI sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan ini. Tanpa dukungan penuh dari pimpinan, pengawasan internal tidak akan maksimal,” katanya.
Asmar juga menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor—mulai dari Bappeda, BPKAD, Inspektorat, hingga seluruh OPD—harus terus dipertahankan untuk menjaga konsistensi capaian MCP pada tahun-tahun berikutnya.
Harapan OKI Menuju Pemerintahan Bebas Korupsi
Dengan capaian MCP 81.5 dan posisi strategis sebagai peringkat kedua terbaik se-Sumsel, Pemkab OKI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola yang baik (good governance). Pemerintah menargetkan peringkat yang lebih tinggi di tingkat nasional pada tahun mendatang.
Bupati Muchendi menutup wawancara eksklusif dengan pesan optimis:
“Kami akan terus memperbaiki setiap kekurangan. OKI harus menjadi daerah yang maju, bersih, dan bebas dari praktik korupsi. Itu amanah masyarakat, dan itu yang terus kami perjuangkan.” (Asep)
Berita Terkait :
OKI Catat Nilai MCP 81,5 dan Jadi yang Terbaik Kedua di Sumsel, Bupati Muchendi Tegaskan Komitmen Antikorupsi
Pemkab OKI Alokasikan Bonus Rp1,1 Miliar untuk Atlet Berprestasi Porprov XV Sumsel 2025
Operasi Lilin Musi 2025 di OKI: Pengamanan Nataru Diperketat, Ancaman Cuaca Ekstrem Jadi Perhatian Serius
Banjir Rendam Empat Kecamatan di OKI, Ribuan Warga Terdampak dan Pemerintah Bergerak Cepat
