OKI, cimutnews.co.id — Pancasila kembali digaungkan sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa. Namun di tengah derasnya arus informasi digital dan meningkatnya polarisasi sosial, muncul pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab: sejauh mana nilai-nilai itu benar-benar hidup dalam keseharian masyarakat?
Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) pada Selasa (2/6) menjadi momentum pemerintah daerah menegaskan kembali pentingnya menjaga persatuan di tengah tantangan zaman yang terus berubah.
Apel yang digelar di Lapangan Kantor Bupati OKI itu dipimpin langsung Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki. Dalam amanatnya, ia mengingatkan bahwa Pancasila tidak boleh berhenti sebagai simbol atau sekadar hafalan dalam ruang seremonial.
“Pancasila bukan sekadar slogan atau hafalan. Nilainya harus hidup dalam tindakan sehari-hari,” ujar Muchendi di hadapan peserta apel.
Ia menilai keberagaman Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa justru harus menjadi kekuatan utama bangsa, bukan sumber perpecahan. Karena itu, pemerintah daerah mendorong seluruh elemen masyarakat, mulai dari aparatur pemerintahan, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan hingga pelaku usaha, untuk menjadikan nilai Pancasila sebagai dasar dalam bekerja dan melayani publik.
Menurut Muchendi, pembangunan daerah tidak cukup hanya mengejar infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan pentingnya pembangunan karakter, kepedulian sosial, hingga keberpihakan terhadap masyarakat kecil.
Namun fakta di lapangan menunjukkan tantangan menjaga persatuan tidak sesederhana pidato seremoni. Derasnya arus media sosial, penyebaran hoaks, hingga polarisasi akibat perbedaan pilihan politik maupun pandangan sosial masih kerap muncul di ruang publik, termasuk di daerah.
Sejumlah warga mengaku perdebatan di media sosial kini semakin mudah memicu konflik antarkelompok. Bahkan, berdasarkan temuan di lapangan, sebagian generasi muda dinilai lebih akrab dengan konten viral dibanding pemahaman mendalam soal nilai kebangsaan dan toleransi.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan sejumlah tenaga pendidik yang mengaku penguatan karakter berbasis Pancasila belum sepenuhnya berjalan maksimal di sekolah maupun lingkungan sosial. Pendidikan moral disebut masih sering kalah oleh derasnya pengaruh konten digital yang cepat menyebar tanpa filter.
Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah penguatan nilai Pancasila selama ini sudah benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat, atau masih dominan berada di level seremoni tahunan?
Muchendi sendiri menyoroti ancaman hoaks dan fitnah yang dinilai dapat memecah persaudaraan jika tidak disikapi secara bijak. Ia meminta masyarakat tidak mudah terpancing isu provokatif yang berkembang di ruang digital.
“Perbedaan jangan menjadi alasan perpecahan. Justru harus menjadi kekuatan untuk memperkuat persaudaraan dan kebersamaan,” katanya.
Sorotan juga diarahkan kepada generasi muda yang dinilai menjadi kelompok paling rentan terpengaruh arus informasi digital. Pemerintah Kabupaten OKI berharap lahir generasi yang bukan hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat.
Meski demikian, sejumlah pengamat sosial menilai tantangan terbesar bukan pada kurangnya slogan persatuan, melainkan konsistensi implementasi nilai keadilan sosial di tengah realitas ekonomi masyarakat yang masih timpang. Ketika kesenjangan sosial masih dirasakan, nilai persatuan dinilai berpotensi hanya menjadi narasi formal tanpa dampak nyata.
Hingga kini, penguatan nilai Pancasila di tengah era digital masih menjadi pekerjaan besar bagi banyak daerah, termasuk OKI. Di tengah ambisi membangun masyarakat yang harmonis dan berdaya saing, publik tentu menunggu apakah langkah yang disuarakan benar-benar mampu berjalan hingga level akar rumput, atau kembali berhenti sebagai agenda tahunan semata.
Informasi dihimpun dari keterangan resmi Pemerintah Kabupaten OKI dan hasil penelusuran lapangan. (Asep)
Berita Terkait :
