Ogan Komering Ilir, cimutnews.co.id – Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) kembali menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi. Berdasarkan pemutakhiran data Monitoring Centre for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 5 Desember 2025, Pemkab OKI mencatat nilai capaian 81,5 poin, menempatkannya pada peringkat 85 nasional dan peringkat kedua tertinggi se-Sumatera Selatan hingga batas waktu pemenuhan dokumen dan verifikasi.
Capaian ini menggambarkan keseriusan Pemkab OKI dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan melalui delapan area intervensi MCP. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ), pelayanan publik (Yanblik), manajemen ASN, manajemen aset daerah (BMD), optimalisasi pendapatan daerah (OPD), hingga penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Dua indikator bahkan mencatat performa paling gemilang, yaitu:
- Perencanaan: 95,1%
- Optimalisasi Pendapatan Daerah: 91,3%
Sementara itu, indikator APIP menunjukkan capaian 72,7%, dengan 82 dari total 84 dokumen dinyatakan telah memenuhi unggahan dan verifikasi.
Bupati Muchendi: “Target kami bukan hanya angka, tapi pemerintahan yang bersih.”
Capaian MCP ini disampaikan dalam momentum puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Ruang Rapat Bende Seguguk II, Selasa (9/12/2025). Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, memberikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Angka 81,5 ini adalah bukti kerja bersama memastikan pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel. Tapi kami tidak berpuas diri. Target kami bukan hanya angka, melainkan terwujudnya pemerintahan yang benar-benar bersih dan bebas dari praktik korupsi,” tegas Bupati Muchendi.
Ia juga menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam pengawasan. Salah satu langkah nyata yang terus diperkuat adalah kanal pengaduan resmi “Lapor Bupati” yang kini menjadi sarana kontrol sosial bagi masyarakat.
“Platform ini bukan hanya wadah bagi masyarakat menyampaikan aduan, tetapi juga alat penting dalam mendorong akuntabilitas sekaligus memastikan layanan publik berjalan sesuai standar,” tambahnya.
KPK OKI: APIP Harus Lebih Kuat untuk Deteksi Potensi Penyimpangan
Ketua Pelaksana sekaligus Satgas MCSP KPK Kabupaten OKI, Ir. Asmar Wijaya, menyampaikan bahwa fokus MCP tahun ini adalah memperkuat peran APIP sebagai garda terdepan pengawasan internal pemerintah daerah.
“Penguatan APIP adalah kunci utama. Semakin kuat dan independen APIP, semakin cepat potensi penyimpangan dapat dideteksi dan dicegah,” kata Asmar dalam pemaparan teknisnya.
Meski memberikan apresiasi, Asmar juga mengingatkan agar Pemkab OKI mempercepat perbaikan pada sejumlah area yang masih belum optimal, di antaranya:
- Anggaran: 77,1%
- Manajemen Aset Daerah (BMD): 59,7%
Ia menegaskan bahwa dukungan dan komitmen kepala daerah akan menjadi faktor penentu dalam keberlanjutan reformasi tata kelola pemerintahan.
“Perbaikan berkelanjutan wajib dilakukan, terutama pada area BMD dan Anggaran. Ini penting agar transformasi birokrasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung pada pelayanan masyarakat,” ujarnya.
OKI Menuju Daerah Rujukan Tata Kelola dan Antikorupsi
Capaian MCP tahun ini bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan transformasi birokrasi yang terus bergerak ke arah lebih baik. Dengan hampir seluruh dokumen MCP telah lengkap diunggah dan berbagai indikator strategis meningkat, OKI kini berada pada jalur yang lebih kuat menuju pemerintahan berbasis integritas, transparansi, dan kinerja yang terukur.
Pemkab OKI menargetkan peningkatan nilai MCP di tahun berikutnya, sekaligus memastikan setiap kebijakan, program, dan implementasi dilakukan berdasarkan prinsip good governance serta zero tolerance terhadap korupsi.
Prestasi yang diraih pada tahun ini menjadi sinyal bahwa Kabupaten OKI siap tumbuh sebagai salah satu daerah rujukan antikorupsi di Sumatera Selatan, sekaligus memperkuat budaya birokrasi yang profesional dan berintegritas. (Asep)
Berita Terkait :
Pemkab OKI Catat Nilai MCP 81.5, Terbaik Kedua di Sumsel: Pemerintahan Bersih Jadi Target Utama
Pemkab OKI Serahkan DPA 2026: Bupati Muchendi Tekankan Efisiensi, Transparansi, dan Percepatan Realisasi Anggaran
Bupati Muchendi Tinjau Warga Terdampak Banjir di Lempuing: Pemerintah Pastikan Pemulihan Cepat dan Terukur
Polemik Parkir Shopping Centre Kayuagung Memanas, Keluarga Pengelola Lama Minta Kepastian Hukum
