Di ruang kuliah yang dinginnya tak pernah berubah, dinding-dinding tua menyimpan ratusan kutipan tentang keadilan. Kata-kata itu terbingkai rapi, seolah menjadi perisai moral bagi kami, para mahasiswa hukum yang masih percaya bahwa tinta bisa lebih tajam dari pedang. Tapi justru di ruangan itu pula aku belajar satu pelajaran paling jujur tentang hukum—pelajaran yang tak pernah diajarkan dosen mana pun:
“Pasal adalah karet.”
Ia melar, menyusut, atau bahkan putus, tergantung siapa yang menariknya dan seberapa kuat tangan itu menggenggam kekuasaan.
Di luar kampus, pelajaranku menjadi semakin nyata.
Hukum tampak seperti penjaga gerbang megah—bermantel hitam, berwajah dingin. Ia tersenyum ramah pada mereka yang datang membawa kartu nama berlapis emas, tetapi meringis sinis pada mereka yang tangannya penuh kapalan dan bau keringat. Seolah-olah keadilan dilahirkan bukan dari nurani, melainkan dari mesin cetak uang.
Paradoks itu pertama kali menusukku saat menyadari satu hal sederhana:
Pasal tidak pernah berbunyi sama bagi semua orang.
Untuk mereka yang miskin, ia seperti tali panjang yang menjerat. Untuk mereka yang kaya, ia seperti karet gelang lentur yang bisa dipilin sesuka hati tanpa pernah putus.
Nenek dan Palu Hakim
Suatu hari, di sebuah ruang sidang kecil yang lampunya menggantung redup, seorang nenek berdiri dengan punggung membungkuk. Ia dituduh mencuri sesuatu yang nilainya tak sebanding dengan harga bensin mobil hakim menuju pengadilan.
Ia berdiri seperti tanda tanya tanpa jawaban.
Suaranya bergetar seperti daun kering yang siap jatuh kapan saja.
Jaksa membacakan dakwaan dengan suara tegas, sementara nenek itu menunduk, seolah memikul seluruh kesalahan dunia.
Ketika palu hakim diketuk, suaranya bergema keras—bukan hanya di ruangan itu, tapi juga di hatiku. Dentang itu terdengar sangat sah. Sangat legal. Sangat prosedural. Namun juga… sangat menyakitkan.
Di saat yang bersamaan, di rak-rak penyimpanan yang jauh dari sorotan kamera, berkas perkara bernilai miliaran rupiah tertidur pulas. Berselimut debu, menunggu prioritas yang tak kunjung datang. Menunggu waktu menghapus jejaknya perlahan, seperti kabut yang menelan pagi. Dan ironisnya, semua proses itu tetap disebut: penegakan hukum.
Aku bertanya dalam hati, dengan getir yang sulit kusembunyikan:
Sejak kapan keadilan membutuhkan saldo rekening untuk bisa bernapas?
Asas yang Indah, Realitas yang Buram
Di kampus, kami menghafal asas equality before the law—semua orang sama di hadapan hukum. Kalimat itu indah, seperti lirik lagu yang menghibur hati. Tapi kenyataannya jauh berbeda.
Ya, semua orang memang sama di hadapan hukum.
Bedanya, sebagian orang duduk di kursi hakim,
sementara sebagian lainnya dipaksa duduk di kursi terdakwa.
Ada buruh yang kehilangan pekerjaan karena berani bersuara.
Ada mahasiswa yang dibungkam karena terlalu kritis.
Ada rakyat kecil yang cepat diseret karena terlalu lemah untuk melawan.
Sementara mereka yang kaya dan berkuasa?
Cukup bersikap sopan di ruang sidang.
Cukup membaca permintaan maaf dengan suara lembut.
Atau jika ingin lebih anggun, cukup mengatakan:
“Itu hanya kesalahpahaman administratif.”
Hukum berjalan lambat untuk mereka—bahkan berhenti sejenak, menunggu agar publik lupa. Hukum memberi mereka waktu untuk menyusun strategi, mengganti pengacara mahal, atau menunggu ada berita nasional yang lebih heboh agar kasus mereka tenggelam.
Di negeri ini, tampaknya keadilan punya banyak kaki—tetapi selalu berjalan pincang ke arah yang sama.
Hukum yang Tinggi, Tapi Tak Selalu Tegak
Hukum bukan tidak ada.
Ia ada—utuh, lengkap, tebal, tersusun indah di perpustakaan.
Namun sering kali, fungsinya seperti pedang yang tumpul di satu sisi dan tajam menusuk di sisi lainnya.
Ia cepat menghukum,
tapi lambat melindungi.
Ia cekatan mengejar mereka yang tak punya kuasa,
tapi begitu sabar kepada mereka yang mampu membeli waktu, kelonggaran, dan peluang.
Keadilan tidak buta.
Ia hanya memilih menutup mata pada hal-hal tertentu.
Yang membuatku semakin terkejut, bahkan kampus—tempat kami berharap keadilan dipelajari secara murni—perlahan ikut terpapar logika yang sama.
Bukan gagasan terbaik yang menang,
melainkan akses terbaik.
Bukan argumen paling kuat yang didengar,
melainkan relasi paling dekat.
Bukan siapa yang benar,
melainkan siapa yang kenal siapa.
Di titik itu aku sadar, hukum tidak selalu soal benar atau salah.
Ia lebih sering soal siapa yang bisa bertahan lebih lama di dalam proses yang panjang, melelahkan, dan menguras segalanya: tenaga, waktu, tabungan, bahkan harapan.
Pada akhirnya, keadilan bukan lagi tentang menang atau kalah.
Tapi tentang siapa yang masih mampu berdiri ketika sidang terakhir berakhir.
Amarah yang Masih Membuktikan Hidup
Namun, meski getir, aku menolak untuk pasrah.
Aku menolak tenggelam dalam sinisme.
Karena jika hukum di negeri ini benar-benar mati, kita bahkan tidak punya alasan lagi untuk marah.
Dan amarah—betapapun kecilnya—adalah tanda bahwa di dalam dada kita, masih ada sesuatu yang hidup.
Selama masih ada mahasiswa yang berani bertanya,
buruh yang bersuara,
rakyat kecil yang menolak diam,
dan nurani yang masih gelisah…
Maka keadilan, betapapun pincangnya, masih berjalan.
Mungkin hanya selangkah sehari.
Mungkin terseok dengan tongkat dan perban.
Mungkin kerap jatuh dan tersandung.
Tapi ia tidak berhenti.
Ia bergerak oleh keberanian orang-orang kecil—orang-orang yang tidak punya apa-apa, kecuali tekad yang tidak bisa dibeli.
Di negeri ini, keberanian adalah mata uang terakhir mereka yang tak pernah merasa benar-benar aman.
Pasal Memang Karet — Tapi Nurani Tidak
Aku kembali ke ruang kuliah.
Dindingnya masih penuh kutipan tentang keadilan.
Bedanya, kini aku membacanya bukan sebagai janji manis,
melainkan sebagai pengingat:
ada sesuatu yang harus diperjuangkan,
meski perlahan, meski pahit, meski sering terasa sia-sia.
Karena benar—pasal memang tak pernah sama panjangnya.
Ia bisa ditarik sekehendak hati.
Ia bisa melukai, bisa juga menyembuhkan.
Namun kita masih punya pilihan:
menariknya untuk kepentingan sendiri,
atau menahannya agar tidak melukai orang lain.
Dan pilihan itu, untungnya,
tidak membutuhkan gelar, jabatan, atau kekayaan.
Hanya membutuhkan satu hal:
Hati nurani.
Yang, ironisnya,
di negeri ini sering kali menjadi barang paling mahal.
Berita Terkait :
