Bangka Belitung, cimutnews.co.id — Penetapan tersangka terhadap seorang wartawan di Bangka Belitung oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung menuai polemik luas di kalangan insan pers. Langkah tersebut dinilai sarat persoalan prosedural dan mencerminkan lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sorotan tajam itu disampaikan Ketua Umum Pro Jurnalismedia Siber (PJS), Mahmud Marhaba, yang juga merupakan Ahli Pers Dewan Pers. Ia secara tegas memaparkan sejumlah kekeliruan mendasar dalam penanganan perkara yang kini menjadi perhatian publik tersebut.
Bermula dari Laporan Pejabat Publik
Kasus ini bermula dari laporan seorang anggota DPR RI berinisial RT yang mempermasalahkan konten pada akun TikTok resmi sebuah media online. Konten tersebut dinilai sebagai bentuk pencemaran nama baik atau penyerangan kehormatan pejabat negara.
Namun, menurut Mahmud, kesalahan paling mendasar dalam perkara ini adalah aparat keliru menempatkan objek hukum. Konten yang dipersoalkan berasal dari akun resmi media yang terintegrasi langsung dengan website perusahaan pers, sehingga secara hukum termasuk produk jurnalistik, bukan unggahan pribadi wartawan.
“Jika kontennya bersumber dari berita media dan dikelola redaksi, maka status hukumnya jelas sebagai karya jurnalistik. Tidak bisa diperlakukan seperti unggahan individu,” tegas Mahmud.
Melompati Mekanisme Sengketa Pers
Kesalahan prosedural berikutnya, lanjut Mahmud, adalah dilanggarnya mekanisme penyelesaian sengketa pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers. Setiap pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan wajib menempuh jalur hak jawab dan hak koreksi terlebih dahulu.
Dalam kasus ini, menurutnya, mekanisme etik belum dijalankan secara utuh. Namun, aparat justru langsung membawa perkara ke ranah pidana.
“Ini jelas melompati tahapan. Aparat seharusnya menghormati mekanisme penyelesaian sengketa pers sebelum masuk ke proses hukum pidana,” ujarnya.
Abaikan Kewenangan Dewan Pers
Mahmud juga menyoroti diabaikannya kewenangan Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pers. Dewan Pers memiliki mandat untuk menilai apakah suatu karya jurnalistik melanggar kode etik atau tidak.
Tanpa adanya penilaian dari Dewan Pers, aparat dinilai tidak memiliki dasar yang sah untuk menetapkan wartawan sebagai tersangka pidana. Tindakan tersebut disebut Mahmud sebagai bentuk pengambilalihan kewenangan etik oleh aparat penegak hukum.
Putusan MK Tak Digubris
Kesalahan berikutnya adalah diabaikannya putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memperkuat perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik. Putusan tersebut menegaskan bahwa produk jurnalistik tidak dapat langsung dipidanakan selama masih berada dalam koridor jurnalistik dan belum diuji melalui mekanisme Dewan Pers.
“Putusan MK itu mengikat. Ketika diabaikan, maka yang terjadi adalah kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik,” tegas Mahmud.
Pejabat Publik dan Ambang Kritik
Mahmud juga menilai aparat keliru memahami posisi pejabat publik dalam sistem demokrasi. Dalam hukum pers, pejabat publik memiliki ambang kritik yang lebih luas dibanding warga biasa dan tidak semestinya menggunakan instrumen pidana untuk merespons kritik media.
“Kritik pers adalah bagian dari fungsi kontrol sosial. Pejabat publik tidak boleh anti kritik,” katanya.
Etik Bukan Pidana
Kesalahan lainnya adalah kegagalan membedakan antara pelanggaran etik dan perbuatan pidana. Jika terdapat kekurangan dalam keberimbangan atau verifikasi, penyelesaiannya adalah melalui mekanisme etik, bukan pidana.
“Etik diuji dengan etik. Pidana adalah ultimum remedium. Ini prinsip dasar hukum yang harus dipahami aparat,” ujar Mahmud.
Ancaman Efek Gentar bagi Pers
Mahmud memperingatkan adanya potensi chilling effect atau efek gentar terhadap kebebasan pers. Penetapan tersangka terhadap wartawan tanpa mekanisme Dewan Pers dinilai dapat menciptakan ketakutan struktural, khususnya bagi jurnalis di daerah.
“Jika praktik ini dibiarkan, semua wartawan bisa dibungkam dengan laporan pidana. Ini sangat berbahaya bagi demokrasi lokal,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Mahmud menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan untuk melemahkan institusi Polri, melainkan untuk meluruskan arah penegakan hukum agar tetap berada dalam rel konstitusi.
“Pers boleh dikritik, wartawan bisa keliru. Tapi negara tidak boleh salah prosedur. Ketika negara salah prosedur, yang rusak bukan hanya satu kasus, tapi seluruh sistem,” pungkasnya. (Timred/CN)
Berita Terkait :
Polemik Penetapan Tersangka Wartawan di Babel Disorot, Ahli Pers Nilai Mekanisme Sengketa Pers Harus Dikedepankan
Musda II PJS Bangka Belitung Tegaskan Konsolidasi Organisasi, Rikky Permana Kembali Pimpin Periode 2026–2027
Solidaritas Wartawan Babel Menguat, Serukan Penegakan Hukum Sejalan UU Pers dan Mekanisme Dewan Pers
JNE Buka Layanan Gratis Ongkir untuk Korban Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar: Ajak Masyarakat Bergerak Bersama
