KOTA PALEMBANG, cimutnews.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memperkuat literasi digital perempuan sebagai salah satu langkah pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Upaya tersebut dilakukan melalui Pelatihan Literasi Digital bagi Perempuan untuk Pencegahan KBGO yang digelar di Ruang Parameswara, Rabu (5/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua TP PKK Kota Palembang Dewi Sastrani Ratu Dewa, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Palembang, serta peserta dari berbagai unsur perempuan. Pelatihan diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga membangun kesadaran mengenai keamanan, privasi, dan risiko kekerasan di ruang digital.
KBGO bukan sekadar persoalan di dunia maya
Hasil penelusuran CimutNews.co.id berdasarkan bahan kegiatan dan perkembangan data resmi menunjukkan, penguatan literasi digital menjadi semakin relevan karena KBGO telah berkembang menjadi persoalan perlindungan perempuan yang memiliki dampak hingga ke kehidupan nyata.
Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2025 mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025. Angka tersebut meningkat 14,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Komnas Perempuan juga mencatat KBGO tetap menjadi salah satu bentuk kekerasan yang dominan dalam pengaduan di ranah publik.
Sebelumnya, data Komnas Perempuan menunjukkan terdapat 1.791 kasus KBGO yang dilaporkan pada 2024. Jumlah itu meningkat sekitar 40,8 persen dibandingkan 2023. Data tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa ruang digital bukan lagi sekadar tempat berkomunikasi, tetapi telah menjadi ruang sosial yang membutuhkan sistem perlindungan serius.
Kementerian Komunikasi dan Digital juga mencatat 1.791 kasus KBGO pada 2024 dan menyebut jumlah tersebut meningkat 48 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Perbedaan persentase dalam sejumlah publikasi resmi perlu dibaca berdasarkan basis data dan metode pencatatan masing-masing lembaga, namun keduanya menunjukkan kecenderungan yang sama: risiko kekerasan digital terhadap perempuan terus menjadi perhatian
Pelatihan di Palembang menyasar kemampuan pencegahan
Dalam pelatihan di Palembang, peserta mendapatkan materi mengenai bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender di ruang digital, langkah pencegahan, serta upaya perlindungan dan penanganan ketika seseorang menghadapi kekerasan secara daring.
Materi tersebut penting karena KBGO dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pelecehan melalui media sosial, ancaman, penyebaran informasi pribadi, penyalahgunaan konten pribadi hingga bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik.
Kementerian PPPA sebelumnya juga menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial yang semakin masif membuka ruang munculnya berbagai bentuk KBGO, termasuk cyber grooming, pelecehan online, peretasan, pelanggaran privasi, hingga ancaman penyebaran foto atau video pribadi.
Ketua TP PKK Kota Palembang Dewi Sastrani Ratu Dewa menekankan pentingnya perempuan menjadi pengguna internet yang cerdas dan kritis.
“Dengan literasi digital yang baik, perempuan tidak hanya terlindungi, tetapi juga bisa menjadi agen perubahan dalam menciptakan ruang digital yang sehat,” ujarnya.
Pesan tersebut memperlihatkan bahwa literasi digital tidak ditempatkan semata-mata sebagai kemampuan teknis menggunakan perangkat atau aplikasi. Lebih jauh, perempuan didorong memahami risiko sebelum membagikan informasi, mengenali bentuk kekerasan, serta mengetahui langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi ancaman di ruang digital.
Data nasional menunjukkan persoalan tidak berhenti pada angka laporan
Persoalan KBGO juga memiliki dimensi yang lebih luas. Dalam laporan Kemen PPPA mengenai sinergi database kekerasan terhadap perempuan, sepanjang Januari-Desember 2024 terdapat 785 korban KBGO yang tercatat melalui layanan SAPA 129 dan Komnas Perempuan. Dari jumlah tersebut, 674 merupakan perempuan dewasa atau sekitar 85,9 persen, sedangkan anak perempuan tercatat 104 korban atau sekitar 13,2 persen.
Data tersebut menjadi penting bagi pemerintah daerah karena pencegahan tidak cukup dilakukan setelah sebuah kasus terjadi. Masyarakat perlu dibekali kemampuan mengenali risiko sejak awal, sementara sistem layanan harus mampu memberikan respons ketika korban membutuhkan perlindungan dan pendampingan.
Kemen PPPA pada 2026 menegaskan bahwa ruang digital yang tidak aman dapat berdampak terhadap reputasi, kesehatan mental, pendidikan, keselamatan, serta partisipasi perempuan dalam ruang publik digital. Karena itu, perlindungan tidak dapat hanya mengandalkan literasi, tetapi juga membutuhkan sistem keamanan, mekanisme pelaporan, perlindungan privasi, dan layanan yang responsif terhadap korban
Tantangan berikutnya: memperluas literasi hingga tingkat akar rumput
Pemkot Palembang berencana mendorong kegiatan serupa agar menjangkau lebih banyak komunitas perempuan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Langkah ini penting karena kemampuan menghadapi risiko digital tidak selalu merata di setiap kelompok masyarakat.
Pelatihan di tingkat kota dapat menjadi titik awal, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ketika pengetahuan tersebut diteruskan ke keluarga, komunitas, lingkungan kerja, organisasi perempuan, hingga kelompok masyarakat di tingkat kelurahan.
Dengan demikian, perempuan bukan hanya diposisikan sebagai kelompok yang harus dilindungi dari risiko digital, tetapi juga sebagai bagian dari solusi. Perempuan yang memiliki kecakapan digital dapat membantu keluarga mengenali penipuan, menjaga privasi, menyaring informasi, serta mencegah penyebaran konten yang berpotensi merugikan orang lain. (Poerba)
Berita Terkait :
Wafatnya Alex Noerdin, Heri Amalindo Ungkap Sosok Pemimpin Disiplin dan Kompas Moral Pengabdian
Polda Sumsel Gelar Apel dan Halalbihalal Hari Pertama Kerja Usai Idulfitri 1447 H
97 Kandidat Berebut Kursi Ketua DPC di Tengah Sorotan Kinerja Partai
Forum Komite Pertama di Indonesia Ini Langsung Dihadapkan Persoalan Sensitif
