KENDARI, cimutnews.co.id — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan agar tidak lagi memandang tugas sebatas urusan administrasi. Di tengah tantangan tingginya kebutuhan lapangan kerja dan perubahan dunia industri, ASN diminta hadir sebagai bagian dari solusi nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan saat Menaker menghadiri kegiatan Silaturahmi dan Penguatan Pegawai Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari serta Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Kendari di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (5/8/2026).
Ajakan tersebut muncul di tengah berbagai upaya pemerintah memperkuat pendidikan vokasi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Namun, pertanyaan yang masih mengemuka adalah sejauh mana transformasi birokrasi itu benar-benar mampu berdampak langsung terhadap berkurangnya angka pengangguran di berbagai daerah.
Menurut Yassierli, setiap ASN Kemnaker harus memiliki cara pandang yang lebih luas dalam menjalankan tugasnya.
Bukan hanya menyelesaikan pekerjaan sesuai prosedur, tetapi memahami bahwa setiap kebijakan dan program harus berujung pada penyelesaian persoalan ketenagakerjaan nasional.
“Kita harus berpikir sebagai ASN kementerian dengan cara pandang nasional. Tantangan kita adalah bagaimana menghadirkan solusi atas persoalan pengangguran. Setiap individu memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan melalui semangat The Power of One,” ujar Yassierli.
Menaker menjelaskan, perubahan pola pikir tersebut perlu dibangun melalui budaya kerja yang kolaboratif dan inklusif. Ia memperkenalkan konsep Nice Place to Grow, yakni lingkungan kerja yang mendorong pegawai terus berkembang, berani menyampaikan ide, serta menghasilkan inovasi yang memberi manfaat bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti peran strategis balai pelatihan vokasi.
Menurutnya, keberhasilan sebuah balai tidak cukup hanya diukur dari jumlah pelatihan yang berhasil diselenggarakan. Lebih penting lagi adalah bagaimana lulusan pelatihan benar-benar memperoleh pekerjaan atau mampu menciptakan peluang usaha baru.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, persoalan ketenagakerjaan di berbagai daerah masih menyisakan tantangan yang kompleks. Sejumlah lulusan pelatihan vokasi di berbagai wilayah masih menghadapi persaingan kerja yang ketat, keterbatasan lowongan sesuai kompetensi, hingga kebutuhan industri yang terus berubah mengikuti perkembangan teknologi.
Kondisi tersebut membuat efektivitas program pelatihan tidak hanya bergantung pada kualitas pembelajaran, tetapi juga keterhubungan dengan dunia usaha dan dunia industri.
Karena itu, Kemnaker berencana terus memperkuat fungsi balai pelatihan, termasuk BPVP Kendari, menjadi Talent & Innovation Hub.
Konsep ini menempatkan balai bukan sekadar lokasi pelatihan, melainkan pusat pengembangan talenta, konsultasi usaha, peningkatan produktivitas, kolaborasi dengan industri, hingga penyedia layanan ketenagakerjaan berbasis digital.
Di sisi lain, sejumlah pengamat ketenagakerjaan selama ini menilai keberhasilan program vokasi akan lebih optimal apabila diikuti peningkatan investasi, pertumbuhan industri padat karya, serta pemerataan kesempatan kerja hingga ke daerah. Tanpa dukungan tersebut, pelatihan berisiko hanya menghasilkan tenaga kerja yang tetap kesulitan memperoleh pekerjaan sesuai kompetensinya.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah transformasi birokrasi yang sedang dibangun Kemnaker mampu mempercepat penyerapan tenaga kerja secara lebih luas, atau masih membutuhkan penguatan kolaborasi lintas sektor agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Yassierli menegaskan bahwa setiap ASN harus menjadikan pekerjaannya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.
Menurutnya, ukuran keberhasilan kementerian bukanlah banyaknya program yang dijalankan, melainkan manfaat nyata yang diterima masyarakat, termasuk dalam mempercepat penurunan angka pengangguran.
Ia juga menyebut transformasi yang dilakukan Kemnaker mulai mendapat dukungan lebih besar dari pemerintah, terutama dalam pengembangan program vokasi dan MagangHub, yang diharapkan semakin membuka akses masyarakat terhadap peningkatan kompetensi sekaligus peluang kerja.
Selain mendorong perubahan budaya kerja, Menaker memberikan penekanan khusus terhadap aspek integritas birokrasi.
Ia meminta seluruh jajaran menjaga kejujuran, moralitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
“Kita bangun birokrasi yang bersih. Saya tidak akan menoleransi praktik manipulasi anggaran dan tidak akan melindungi siapa pun yang terjerat kasus hukum,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa reformasi birokrasi tidak hanya berbicara mengenai inovasi pelayanan, tetapi juga konsistensi dalam menjaga integritas aparatur negara.
Hingga kini, berbagai program peningkatan kompetensi tenaga kerja terus diperluas pemerintah. Meski demikian, tantangan besar masih berada pada bagaimana memastikan lulusan pelatihan benar-benar terserap di dunia kerja serta mampu menjawab kebutuhan industri yang terus berkembang.
Apakah transformasi budaya kerja ASN dan penguatan balai vokasi mampu mempercepat penurunan pengangguran secara nyata di seluruh daerah, atau masih menyisakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama? Waktu dan implementasi di lapangan akan menjadi jawabannya. (timred/CN)
Berita Terkait :
Satma AMPI Madina Desak Penindakan: Dugaan PETI yang Dikaitkan dengan Muklis Disebut Bebas Menggarap Lahan Haji Daud di Rantobi”
Paguyuban Sumut–Riau Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Wilayah Tabagsel dan Sekitarnya
Wapres Gibran Tinjau Tahap Akhir Jembatan Musi V, Tol Palembang–Betung Ditargetkan Beroperasi Akhir 2026
Terungkap, AI Jadi Andalan Kemnaker, Namun Kesiapan SDM Belum Sepenuhnya Terjawab
