Nilai organisasi disebut jadi fondasi pelayanan publik yang adil, kolaboratif, dan berdampak bagi masyarakat
Bandung Barat, cimutnews.co.id — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan pentingnya penguatan nilai-nilai pegawai sebagai kunci peningkatan kualitas layanan publik, termasuk dalam layanan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Penegasan itu disampaikan dalam Forum Diskusi Layanan Penggunaan TKA di BBPKK Bandung Barat, Jumat (30/1/2026).
Menurut Yassierli, pelayanan publik yang profesional dan berkeadilan harus dibangun dari fondasi integritas dan profesionalisme aparatur, disertai kepedulian terhadap persoalan di lapangan. Nilai-nilai tersebut kemudian bermuara pada pekerjaan yang bermakna, melampaui kewajiban formal, serta diperkuat oleh semangat kebersamaan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
“Nilai-nilai ini menjadi fondasi untuk pelayanan publik yang profesional, adil, dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Yassierli.
Ia menjelaskan konsep Meaningful Work: Beyond the Duty, yakni makna kerja yang tidak semata ditentukan oleh jabatan, melainkan oleh cara seseorang menjalankan tugas sehari-hari, baik yang terlihat maupun tidak. Ketika pekerjaan dilakukan melampaui kewajiban formal dan memberi dampak nyata, maka akan muncul energi, komitmen, serta kekuatan organisasi dalam jangka panjang.
“Ketika dampak itu dirasakan, makna muncul. Hal ini memberi energi, komitmen, dan memperkuat organisasi dalam jangka panjang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yassierli menekankan prinsip Satu Tim, Satu Kapal dalam tata kelola organisasi. Ia menilai seluruh unit kerja harus bergerak sebagai satu kesatuan tanpa ego sektoral, dengan tujuan bersama dan kesadaran menghadapi tantangan yang sama. Kolaborasi, kata dia, harus menjadi prioritas dibandingkan kompetisi internal.
“Kolaborasi harus dikedepankan, bukan kompetisi. Kebersamaan itu indah,” tegasnya.
Dalam aspek pengelolaan sumber daya manusia, Yassierli juga menyoroti prinsip Right Person, Right Position. Penempatan pegawai, menurutnya, harus didasarkan pada kompetensi, potensi, dan kinerja, dengan integritas serta moralitas sebagai syarat utama. Pendekatan meritokrasi dinilai lebih relevan dibandingkan senioritas, termasuk melalui penugasan strategis, proyek penting, maupun stretch assignment. Selain itu, akses pengembangan diberikan secara adil melalui talent pool, mentoring, dan rotasi lintas fungsi.
“Pendekatan ini meningkatkan keterlibatan, memunculkan talenta tersembunyi, dan memperkuat kepercayaan karena promosi dan penugasan dilakukan secara rasional dan transparan,” kata Yassierli.
Pada kesempatan yang sama, ia memperkenalkan konsep People-Centric Organization yang menempatkan martabat dan kebanggaan aparatur sebagai pusat perhatian. Melalui semangat The Power of One, sistem kerja berbasis peran (role-based), serta metode kerja yang lincah (agile) dan meritokratis, lingkungan kerja diharapkan menjadi ruang aman bagi pegawai untuk berkembang, berinovasi, dan menyampaikan gagasan secara terbuka.
“Spirit organisasi kita adalah A Nice Place to Grow, tempat para pegawai bisa berkembang, berinovasi, dan merasa bangga dalam bekerja. Semua ini dibangun di atas fondasi nilai organisasi dan kepemimpinan yang kuat,” ucapnya.
Penguatan nilai organisasi tersebut diharapkan berdampak langsung pada kualitas layanan publik ketenagakerjaan, termasuk pengelolaan penggunaan TKA yang profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (Timred/CN)
Demikian keterangan tertulis Biro Humas Kemnaker.
Berita Terkait :
Aktor Senior Epy Kusnandar Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun, Indonesia Berduka
KDM Yakin Pajak dan Obligasi Daerah Jadi Kunci Pertumbuhan Pembangunan Jabar
Presiden Prabowo Pastikan Anggaran Pemulihan Bencana Tersedia, Ajak Diaspora dan Komunitas Beri Bantuan Sesuai Mekanisme
Kapolres Sleman Dinonaktifkan Sementara, Polemik Kasus Hogi Minaya Jadi Sorotan Nasional
