
MUARA ENIM, cimutnews.co.id — Pemerintah Kabupaten Muara Enim kembali membuka pelatihan kerja untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.
Program ini disebut menjadi bagian dari upaya menciptakan sumber daya manusia yang siap bersaing di dunia industri. Namun di tengah optimisme tersebut, muncul pertanyaan yang mulai ramai dibicarakan masyarakat.
Apakah pelatihan seperti ini benar-benar mampu membuka lapangan kerja nyata bagi warga lokal, atau hanya menjadi agenda rutin tanpa dampak besar?
Sebanyak 80 peserta mengikuti pelatihan berbasis unit kompetensi yang dibuka langsung oleh Bupati Muara Enim H Edison di Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans Kabupaten Muara Enim, Senin (27/4/2026).
Peserta dibagi ke dalam lima bidang kejuruan, yakni otomotif mekanik dasar kendaraan ringan, elektronika service AC, administrasi perkantoran, komputer desain grafis, dan tata kecantikan.
Dalam sambutannya, Bupati menyebut program tersebut sejalan dengan visi Muara Enim Bangkit, Rakyat Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan (MEMBARA).
Ia berharap para peserta nantinya dapat terserap di dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri.
“Tenaga kerja terampil menjadi modal penting untuk mendukung pembangunan daerah,” ujar Edison.
Selain pelatihan, pemerintah daerah juga tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal.
Regulasi itu disebut bertujuan memperkuat posisi tenaga kerja lokal agar menjadi bagian utama dalam pembangunan daerah.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, persoalan tenaga kerja lokal di Muara Enim bukan hanya soal keterampilan.
Berdasarkan temuan di lapangan, sejumlah pencari kerja mengaku masih kesulitan menembus dunia industri, terutama di sektor perusahaan besar yang beroperasi di wilayah tersebut.
Sejumlah warga bahkan menilai peluang kerja sering kali dianggap belum sepenuhnya berpihak kepada tenaga lokal.
“Pelatihan memang bagus, tapi yang paling penting itu setelah selesai apakah benar ada peluang kerja,” ujar seorang pemuda pencari kerja di Muara Enim.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan sebagian peserta yang melihat pelatihan ini sebagai kesempatan penting untuk menambah keterampilan di tengah persaingan kerja yang semakin ketat.
Mereka berharap perusahaan-perusahaan di Muara Enim benar-benar membuka ruang lebih luas bagi tenaga kerja daerah.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah penyusunan Raperda dan pelatihan kerja nantinya cukup kuat menjawab persoalan pengangguran lokal?
Bupati sendiri mengajak seluruh perusahaan di Kabupaten Muara Enim ikut mendukung program pelatihan dan perekrutan tenaga kerja lokal.
Menurutnya, semakin banyak perusahaan terlibat, maka semakin besar peluang masyarakat memperoleh pelatihan dan pekerjaan.
Peserta pelatihan juga telah difasilitasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan kerja.
Namun hingga kini, belum ada penjelasan rinci terkait target serapan kerja pasca pelatihan maupun mekanisme pengawasan terhadap keterlibatan perusahaan dalam memprioritaskan tenaga lokal.
Pengamat ketenagakerjaan menilai, pelatihan berbasis kompetensi memang penting.
Tetapi tanpa sinkronisasi kebutuhan industri dan komitmen perekrutan nyata, program pelatihan diduga berisiko hanya menghasilkan tenaga siap kerja tanpa kepastian penempatan.
Hingga kini, persoalan tenaga kerja lokal masih menjadi perhatian masyarakat di daerah penghasil energi dan industri seperti Muara Enim.
Apakah pelatihan ini akan benar-benar menjadi jalan pembuka bagi tenaga kerja lokal, atau justru kembali menjadi program yang belum sepenuhnya menjawab harapan warga? (Eko)

















