
PALI, cimutnews.co.id — Program ketahanan pangan terus digaungkan pemerintah hingga ke tingkat desa. Namun di lapangan, produktivitas pertanian masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak selalu terlihat dari seremoni program.
Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), jajaran kepolisian kini ikut turun langsung memantau lahan pertanian jagung milik warga. Langkah ini memunculkan pertanyaan: apakah pendampingan aparat mampu membantu menjaga produktivitas pangan daerah?
Polsek Penukal Abab melakukan pengecekan lahan jagung di Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Sabtu (2/5/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.
Kegiatan tersebut mewakili Kapolsek Penukal AKP Dedi Kurnia dan dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Aipda Zulkarnain.
Lahan yang diperiksa memiliki luas sekitar dua hektare dan disebut menjadi bagian dari program ketahanan pangan yang tengah didorong pemerintah.
Dalam kegiatan itu, polisi juga berdialog langsung dengan petani untuk memantau perkembangan tanaman jagung serta mendengar kendala yang dihadapi di lapangan.
Kapolsek Penukal menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh program ketahanan pangan melalui keterlibatan aktif personel di desa.
“Polsek Penukal berkomitmen mendukung program ketahanan pangan. Kehadiran Bhabinkamtibmas diharapkan mampu memberikan semangat kepada petani sekaligus memastikan lahan tetap produktif,” ujarnya.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, sektor pertanian di sejumlah daerah masih menghadapi tantangan mulai dari cuaca, biaya produksi, hingga kestabilan harga hasil panen.
Sejumlah petani mengaku pendampingan memang membantu memberikan perhatian lebih terhadap aktivitas pertanian. Meski demikian, mereka berharap dukungan tidak hanya sebatas monitoring lapangan.
“Yang paling berat biasanya biaya pupuk sama hasil jual panen. Kalau harga turun, petani juga bingung,” ujar seorang petani di wilayah Penukal.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan sebagian petani yang menyebut kehadiran aparat di lahan pertanian memberi rasa diperhatikan, terutama saat program ketahanan pangan mulai digalakkan pemerintah.
Berdasarkan temuan di lapangan, keterlibatan lintas sektor dalam pertanian kini semakin sering dilakukan karena isu ketahanan pangan dinilai berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi masyarakat desa.
Pendekatan humanis melalui Bhabinkamtibmas juga disebut menjadi strategi untuk membangun komunikasi lebih dekat dengan warga.
Namun, efektivitas program ketahanan pangan tetap bergantung pada keberlanjutan pendampingan, distribusi bantuan pertanian, hingga kepastian pasar hasil panen petani.
Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah pengawasan rutin dan pendampingan lapangan cukup untuk menjaga produktivitas pertanian dalam jangka panjang?
Hingga kini, belum semua persoalan petani dapat diselesaikan hanya melalui monitoring dan kunjungan lapangan.
Sementara masyarakat berharap program ketahanan pangan benar-benar memberi dampak nyata, bukan sekadar agenda simbolis semata.
Apakah kolaborasi aparat dan petani ini mampu memperkuat ketahanan pangan daerah, atau tantangan lama justru masih akan terus berulang? (Edi)

















