LAHAT, cimutnews.co.id — Baru resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat, Izromaita langsung menggelar rapat perdana bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pertemuan yang berlangsung di ruang op room Sekretariat Pemerintah Kabupaten Lahat, Jumat (24/4/2026), itu disebut menjadi langkah awal memperkuat koordinasi birokrasi daerah.
Namun di balik agenda konsolidasi tersebut, muncul perhatian publik terhadap sejauh mana perubahan nyata akan dirasakan masyarakat.
Lalu, apakah rapat perdana ini hanya sebatas seremoni birokrasi, atau benar-benar menjadi awal pembenahan?
Dalam rapat tersebut, Izromaita didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Rudi Thambrin, serta Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
Di hadapan seluruh kepala OPD, ia menegaskan pentingnya menyatukan persepsi dan komitmen untuk menjalankan program pembangunan daerah secara terukur.
Izromaita menyebut posisi Sekda bukan sekadar jabatan administratif, melainkan penghubung utama agar program kepala daerah berjalan efektif.
Ia juga menyoroti pentingnya konsep pembangunan “menata kota, membangun desa” agar tidak hanya menjadi slogan semata.
Dalam arahannya, Izromaita meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan profesionalisme dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pemerintahan sangat ditentukan oleh soliditas kerja tim serta koordinasi antar-OPD.
“Program kerja harus dijalankan secara terarah, terukur, dan akuntabel,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa birokrasi daerah harus mampu bekerja lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal awal bahwa kepemimpinan Sekda baru akan fokus pada pembenahan koordinasi internal pemerintahan.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, harapan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik di Lahat masih cukup tinggi.
Sejumlah warga mengaku pelayanan administrasi di beberapa instansi daerah masih kerap dikeluhkan, mulai dari proses yang dinilai lambat hingga koordinasi antarinstansi yang belum maksimal.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan sebagian masyarakat yang berharap pergantian pejabat strategis mampu membawa perubahan nyata, bukan hanya perubahan di level rapat formal.
“Yang penting pelayanan lebih cepat dan jelas. Jangan hanya rapat terus, tapi masyarakat belum merasakan perubahan,” ujar salah satu warga Lahat.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah penguatan koordinasi OPD benar-benar akan berdampak langsung pada pelayanan publik?
Berdasarkan temuan di lapangan, isu efektivitas birokrasi masih menjadi perhatian di tengah masyarakat.
Beberapa pelaku usaha kecil mengaku masih menghadapi kendala administrasi yang dinilai membutuhkan proses panjang.
Sementara itu, sejumlah aparatur sipil negara berharap kepemimpinan baru dapat memperkuat komunikasi lintas OPD agar program pembangunan berjalan lebih sinkron.
“Kadang program bagus, tapi pelaksanaannya kurang nyambung antarinstansi,” kata seorang ASN yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Rapat perdana yang dipimpin Izromaita dinilai menjadi momentum penting untuk membaca arah baru birokrasi Kabupaten Lahat.
Di satu sisi, penekanan soal akuntabilitas dan profesionalisme menunjukkan adanya dorongan memperbaiki pola kerja pemerintahan.
Namun di sisi lain, tantangan terbesar justru berada pada implementasi di lapangan.
Sebab, berdasarkan berbagai keluhan masyarakat selama ini, persoalan birokrasi sering kali bukan hanya soal program, tetapi juga konsistensi pelaksanaan dan pengawasan.
Hingga kini, belum semua masyarakat merasakan pelayanan publik yang cepat dan efektif di seluruh sektor pemerintahan daerah.
Jika koordinasi antar-OPD benar-benar diperkuat, bukan tidak mungkin visi pembangunan daerah bisa berjalan lebih maksimal.
Namun pertanyaannya, apakah perubahan tersebut akan benar-benar terasa hingga ke tingkat pelayanan masyarakat sehari-hari? (Antoni)
Berita Terkait :
