PRABUMULIH, cimutnews.co.id — Pemerintah Kota Prabumulih kembali menerima apresiasi tingkat regional.
Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, meraih Penghargaan Apresiasi Pemerintah Berprestasi Tahun 2026 pada kategori Pengendalian Inflasi (25/4/2026).
Penghargaan itu disebut sebagai bentuk keberhasilan pemerintah daerah menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Namun di tengah capaian tersebut, sejumlah warga justru masih mempertanyakan kondisi harga kebutuhan pokok di lapangan.
Lalu, apakah penghargaan ini sudah benar-benar sejalan dengan kondisi yang dirasakan masyarakat sehari-hari?
Penghargaan diberikan sebagai pengakuan atas upaya Pemerintah Kota Prabumulih dalam mengendalikan inflasi daerah di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung.
Pemerintah daerah menilai keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor distribusi dan pengawasan harga pasar.
Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, menyampaikan apresiasi kepada daerah-daerah yang dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi.
“Semoga capaian ini dapat terus dipertahankan dan menjadi inspirasi bagi daerah lainnya,” ujarnya.
Wali Kota Prabumulih menyebut penghargaan tersebut sebagai hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah.
Menurutnya, pengendalian inflasi menjadi bagian penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, khususnya terkait kebutuhan dasar.
“Penghargaan ini adalah milik seluruh masyarakat Prabumulih. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih baik,” kata H. Arlan.
Pemerintah Kota Prabumulih juga menegaskan komitmennya menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, sebagian masyarakat masih mengeluhkan fluktuasi harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional.
Sejumlah warga mengaku harga bahan pangan tertentu masih mengalami kenaikan pada waktu-waktu tertentu, terutama menjelang hari besar dan akhir pekan.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan pedagang kecil yang menyebut daya beli masyarakat belum sepenuhnya stabil meski inflasi daerah mendapat apresiasi.
“Kalau dibilang harga stabil, ada yang memang turun. Tapi beberapa bahan kadang masih naik turun,” ujar seorang ibu rumah tangga di kawasan pasar Prabumulih.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah indikator keberhasilan pengendalian inflasi sudah benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat lapisan bawah?
Berdasarkan temuan di lapangan, sejumlah pedagang mengaku distribusi barang memang relatif lebih lancar dibanding beberapa tahun sebelumnya.
Namun mereka juga menyebut perubahan harga masih terjadi pada komoditas tertentu seperti cabai, bawang, dan minyak goreng.
“Kadang pembeli tetap ngeluh karena harga cepat berubah. Jadi masyarakat masih sensitif soal kebutuhan pokok,” kata seorang pedagang sembako.
Sementara itu, beberapa warga berharap penghargaan tersebut diikuti dengan pengawasan pasar yang lebih konsisten agar stabilitas harga benar-benar dirasakan merata.
Penghargaan pengendalian inflasi yang diterima Kota Prabumulih menunjukkan adanya capaian administratif dan koordinasi ekonomi daerah yang dinilai positif pemerintah pusat.
Namun di sisi lain, realita di pasar tradisional memperlihatkan bahwa persepsi masyarakat terhadap stabilitas harga belum tentu sama dengan indikator resmi pemerintah.
Kondisi ini diduga terjadi karena masyarakat lebih merasakan langsung perubahan harga harian dibanding data makro ekonomi.
Hingga kini, belum semua warga merasa daya beli sepenuhnya pulih, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Jika pengawasan distribusi dan stabilisasi harga terus diperkuat, penghargaan tersebut bisa menjadi momentum memperkuat kepercayaan publik.
Namun pertanyaannya, apakah keberhasilan di atas kertas nantinya benar-benar bisa dirasakan hingga ke dapur masyarakat kecil? (Indra)
Berita Terkait :
