LUBUKLINGGAU, cimutnews.co.id – Gelombang kekecewaan menyelimuti aksi unjuk rasa mahasiswa di Gedung DPRD Kota Lubuklinggau, Rabu (13/5/2026). Demonstrasi yang berlangsung damai itu berubah menjadi sorotan publik setelah pimpinan legislatif kota tersebut tidak hadir menemui massa aksi yang datang membawa sejumlah tuntutan terkait persoalan pendidikan dan kesejahteraan guru.
Hasil penelusuran CimutNews.co.id berdasarkan hasil klarifikasi di lapangan menunjukkan bahwa mahasiswa menilai ketidakhadiran Ketua DPRD Kota Lubuklinggau bukan sekadar persoalan teknis protokoler, melainkan mencerminkan minimnya sensitivitas lembaga legislatif terhadap aspirasi masyarakat.
Massa aksi yang didominasi mahasiswa dari berbagai organisasi kampus itu sejak awal berharap adanya ruang dialog terbuka bersama pimpinan DPRD. Namun hingga aksi berlangsung beberapa jam, Ketua DPRD tidak terlihat menemui peserta demonstrasi.
Situasi tersebut memicu kekecewaan dari mahasiswa yang menganggap momentum penyampaian aspirasi publik seharusnya menjadi prioritas bagi wakil rakyat.
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas PGRI Silampari, Lia Zahara, menegaskan bahwa demonstrasi yang mereka lakukan merupakan bagian dari kontrol sosial yang dijamin dalam sistem demokrasi.
“Kami datang membawa keresahan masyarakat, membawa suara rakyat, dan menyampaikan tuntutan secara damai serta terbuka. Namun sangat disayangkan Ketua DPRD Kota Lubuklinggau justru tidak hadir menemui massa aksi. Ini menjadi tanda tanya besar bagi kami tentang sejauh mana keseriusan wakil rakyat dalam mendengar aspirasi publik,” ujar Lia Zahara saat menyampaikan orasi.
Mahasiswa menilai isu pendidikan yang mereka suarakan bukan persoalan kecil. Dalam tuntutannya, massa menyinggung berbagai persoalan yang dinilai masih membebani dunia pendidikan, termasuk perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.
Menurut peserta aksi, ketidakhadiran pimpinan DPRD justru memperlihatkan adanya jarak komunikasi antara lembaga legislatif dengan masyarakat, khususnya kelompok intelektual muda yang selama ini aktif mengawal kebijakan publik.
Hasil penelusuran CimutNews.co.id juga menemukan bahwa sebagian mahasiswa mempertanyakan komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi representasi rakyat apabila ruang dialog terhadap kritik publik tidak dibuka secara langsung.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa berulang kali menegaskan bahwa demonstrasi bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah maupun legislatif. Mereka menyebut aksi itu sebagai panggilan moral agar para pemangku kebijakan lebih peka terhadap persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
“Ruang demokrasi semestinya menjadi tempat dialog terbuka. Bukan sekadar formalitas kelembagaan tanpa keberanian untuk mendengar langsung suara masyarakat,” ungkap salah satu peserta aksi.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan relatif kondusif. Meski demikian, absennya pimpinan DPRD tetap menjadi sorotan utama yang memunculkan kritik luas di kalangan mahasiswa.
Mahasiswa berharap ke depan tidak ada lagi sikap abai terhadap gerakan rakyat maupun aspirasi publik. Sebab, menurut mereka, demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh ketika pemegang kekuasaan memiliki keberanian untuk mendengar kritik secara langsung, bukan menghindarinya. (Timred/CN)
Berita Terkait :
DPRD OKI Didemo Mahasiswa dan OKP, Aliansi Soroti Buruh, Pupuk Subsidi hingga Janji Politik Kepala Daerah
Kejari Lubuk Linggau Tetapkan Dua Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan APAR Desa se-Muratara
Gubernur Sumsel Tinjau Pembangunan Jalan Kenanga II Lubuk Linggau, Pastikan Infrastruktur Merata dan Tepat Sasaran
Safari Jumat di Masjid Anniyaturohimin, Gubernur Herman Deru Serap Aspirasi dan Serahkan Bantuan Pembangunan
