CIREBON, cimutnews.co.id — Program bantuan pembiayaan untuk masyarakat kecil terus digaungkan.
Namun di tengah berbagai skema kredit yang disebut ramah rakyat, praktik bank emok dan pinjaman online ilegal disebut masih banyak ditemukan di lapangan.
Lalu, mengapa masyarakat kecil masih bergantung pada pinjaman berbunga tinggi?
Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Bank BJB memperkuat peran sosial ekonomi melalui perluasan dukungan terhadap pelaku UMKM dan penyediaan alternatif pembiayaan yang lebih mudah dijangkau masyarakat.
Dorongan itu disampaikan usai kunjungan kerja Komisi III DPRD Jabar ke Kantor Cabang BJB Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis (7/5/2026).
Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, H Jajang Rohana, menegaskan bahwa Bank BJB tidak hanya berorientasi pada keuntungan daerah, tetapi juga harus hadir membantu masyarakat kecil yang kesulitan akses modal usaha.
“Kami mendorong agar program Kredit Mesra dan dukungan terhadap UMKM terus diperkuat. Ini penting agar Bank BJB benar-benar hadir sebagai solusi bagi masyarakat kecil,” ujar Jajang.
Program Kredit Mesra sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu skema pembiayaan tanpa agunan yang menyasar pelaku usaha mikro.
Pemerintah daerah berharap program tersebut mampu menjadi alternatif agar masyarakat tidak terjebak pinjaman ilegal maupun praktik bank emok yang dinilai memberatkan.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, praktik pinjaman informal dengan bunga tinggi masih banyak ditemukan di sejumlah wilayah.
Sejumlah pelaku UMKM mengaku akses pembiayaan formal terkadang masih dianggap rumit, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki kelengkapan administrasi atau usaha yang belum stabil.
“Kalau butuh cepat, biasanya orang cari yang gampang cair walaupun bunganya tinggi,” ujar salah satu pedagang kecil di wilayah Cirebon.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan sebagian pelaku usaha yang mengaku program kredit perbankan memang membantu, tetapi belum sepenuhnya menjangkau masyarakat lapisan bawah.
Berdasarkan temuan di lapangan, praktik bank emok masih menjadi persoalan yang sulit dihilangkan karena sistem pencairan cepat dan pendekatan langsung ke lingkungan masyarakat.
Pengamat ekonomi daerah menilai persoalan ini tidak hanya soal ketersediaan program kredit, tetapi juga menyangkut literasi keuangan masyarakat dan kemudahan akses layanan perbankan.
Selain itu, pelaku UMKM di sektor informal dinilai masih banyak yang kesulitan memenuhi syarat administrasi perbankan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah program pembiayaan yang ada sudah benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan?
Atau justru masyarakat kecil masih memilih jalur pinjaman informal karena prosesnya dianggap lebih cepat dan mudah?
Hingga kini, belum ada penjelasan rinci terkait langkah konkret perluasan akses pembiayaan hingga ke kelompok masyarakat yang selama ini rentan terjerat pinjaman ilegal.
Sementara itu, dorongan agar Bank BJB memperkuat fungsi sosial ekonomi diperkirakan akan terus menjadi perhatian di tengah meningkatnya kebutuhan modal usaha masyarakat kecil.
Apakah penguatan Kredit Mesra nantinya benar-benar mampu menekan praktik bank emok dan pinjaman ilegal, atau persoalan ini akan terus berulang di tengah masyarakat? (Holil)
Berita Terkait :
