Terungkap, Perbukitan Berubah Jadi Perumahan Saat Risiko Longsor Meningkat
BOGOR, cimutnews.co.id — Kerusakan tata ruang di Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan setelah banjir dan longsor terus berulang di sejumlah wilayah.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai perubahan fungsi lahan di kawasan resapan air menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya ancaman bencana.
Namun di tengah pembangunan kawasan permukiman yang terus berkembang, muncul pertanyaan besar: apakah keseimbangan lingkungan mulai terabaikan?
Dedi Mulyadi Soroti Kerusakan Tata Ruang
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa Kabupaten Bogor memiliki peran penting sebagai kawasan penyangga bagi wilayah lain, termasuk Jakarta, Bekasi, dan Karawang.
Menurutnya, perubahan tata ruang yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir diduga memperbesar risiko bencana hidrometeorologi.
“Saya sangat memahami berbagai problem kerusakan alam di Kabupaten Bogor. Banyak banjir dan longsor itu disebabkan perubahan tata ruang,” ujar Dedi, Selasa (5/5/2026).
Ia menyebut lahan hijau yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan kini banyak berubah menjadi kawasan permukiman dan pembangunan baru.
Kawasan Resapan Dinilai Mulai Tergerus
Dedi secara khusus menyoroti kawasan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.
Wilayah perbukitan yang sebelumnya didominasi area hijau disebut mengalami perubahan cukup signifikan akibat pembangunan perumahan.
“Bogor itu bukan hanya untuk masyarakat Bogor. Bogor menjaga Bekasi, Karawang, hingga Jakarta,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai keberadaan kawasan resapan air memiliki peran vital dalam mengurangi potensi banjir di daerah hilir.
Pembangunan Terus Berjalan di Kawasan Perbukitan
Namun fakta di lapangan menunjukkan, pembangunan permukiman di kawasan perbukitan Bogor masih terus berlangsung.
Berdasarkan temuan di lapangan, sejumlah area yang sebelumnya dikenal sebagai kawasan hijau kini mulai dipenuhi pembukaan lahan dan proyek perumahan.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan warga yang tinggal di wilayah rawan longsor maupun daerah hilir yang terdampak luapan air saat hujan deras turun.
Sejumlah warga mengaku debit air dan aliran lumpur terasa semakin besar dibanding beberapa tahun sebelumnya.
“Kalau hujan deras sekarang airnya lebih cepat turun ke bawah,” ujar seorang warga di kawasan Bogor Timur.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, sejauh mana pengawasan tata ruang benar-benar berjalan di tengah pesatnya pembangunan kawasan hunian?
Warga Khawatir Risiko Bencana Meningkat
Beberapa warga mengaku mulai khawatir melihat perubahan kondisi lingkungan di kawasan perbukitan.
Menurut mereka, pembukaan lahan diduga membuat area hijau semakin berkurang.
“Dulu masih banyak pohon besar, sekarang sudah banyak bangunan,” kata seorang warga lainnya.
Sejumlah warga juga berharap pemerintah lebih ketat dalam mengawasi izin pembangunan di kawasan rawan bencana.
Konflik Antara Pembangunan dan Lingkungan
Kabupaten Bogor selama ini menjadi salah satu wilayah penyangga utama di Jawa Barat.
Namun pertumbuhan kawasan hunian dan pembangunan baru diduga terus menekan fungsi ekologis daerah resapan air.
Jika perubahan tata ruang tidak dikendalikan, dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat Bogor, tetapi juga wilayah hilir seperti Bekasi hingga Jakarta.
Hingga kini, belum ada penjelasan rinci terkait sejauh mana evaluasi terhadap pembangunan di kawasan resapan dan perbukitan dilakukan secara menyeluruh.
Karena itu, persoalan tata ruang kini bukan hanya soal pembangunan daerah, tetapi juga menyangkut ancaman bencana jangka panjang.
Apakah ke depan pengawasan tata ruang di Bogor akan diperketat, atau justru pembangunan terus berjalan di tengah meningkatnya risiko banjir dan longsor? (Holil)
Berita Terkait :
