BANDUNG, cimutnews.co.id — Penyalahgunaan BBM subsidi kembali terungkap di Jawa Barat.
Namun di tengah pengungkapan puluhan kasus oleh kepolisian, muncul pertanyaan yang mulai ramai dibicarakan publik.
Bagaimana praktik pembelian BBM subsidi dalam jumlah besar bisa terus berlangsung tanpa terdeteksi lebih awal?
Polda Jawa Barat mengungkap 17 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji subsidi sepanjang Januari hingga Mei 2026.
Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 31 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Polisi menyebut potensi kerugian negara dalam kasus ini mencapai hampir Rp19 miliar.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Wirdhanto Hadicaksono, mengatakan pengungkapan tersebut menjadi bagian dari komitmen aparat dalam memberantas praktik penyalahgunaan di sektor migas.
“Berdasarkan keterangan dari para pelaku, jumlah potensi kerugian negara ini mencapai hampir kurang lebih Rp19 miliar,” ujar Wirdhanto di Bandung, Rabu (14/5/2026).
Menurutnya, kasus yang diungkap terdiri dari penyalahgunaan BBM subsidi dan elpiji subsidi.
Dalam praktik BBM subsidi, pelaku diduga menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi hingga memakai pelat nomor palsu untuk membeli solar subsidi di SPBU.
Modus tersebut dikenal dengan istilah kendaraan “helikopter”.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, praktik penyalahgunaan BBM subsidi sebenarnya sudah lama menjadi keluhan di sejumlah daerah.
Sejumlah warga dan sopir angkutan mengaku kerap menemukan antrean panjang kendaraan yang diduga membeli BBM subsidi secara tidak wajar.
“Kadang ada kendaraan bolak-balik isi solar. Masyarakat biasa malah sering lama antre,” ujar salah satu sopir angkutan yang ditemui di wilayah Jawa Barat.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan masyarakat kecil yang justru mengandalkan BBM subsidi untuk kebutuhan harian dan aktivitas usaha.
Berdasarkan temuan di lapangan, kelangkaan solar subsidi di beberapa wilayah kerap memicu keresahan, terutama bagi nelayan, petani, hingga pelaku transportasi kecil.
Pengamat energi menilai penyalahgunaan BBM subsidi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak langsung terhadap distribusi energi bagi masyarakat yang benar-benar berhak.
Mereka menilai praktik kendaraan modifikasi dan penggunaan identitas palsu diduga menunjukkan masih adanya celah pengawasan di lapangan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, sejauh mana pengawasan distribusi BBM subsidi selama ini berjalan efektif?
Terlebih jika praktik kendaraan “helikopter” disebut dapat beroperasi berulang kali untuk membeli solar subsidi dalam jumlah besar.
Selain BBM, penyalahgunaan elpiji subsidi juga disebut menjadi bagian dari kasus yang diungkap kepolisian.
Namun hingga kini, belum ada penjelasan rinci mengenai titik distribusi yang paling rawan maupun pola pengawasan baru yang akan diterapkan untuk mencegah praktik serupa terulang.
Publik kini menaruh perhatian pada langkah penindakan berikutnya.
Apakah pengungkapan ini akan benar-benar mampu memutus jaringan penyalahgunaan BBM subsidi, atau praktik serupa masih akan terus berulang di lapangan? (Siti)
Berita Terkait :
