PALEMBANG, cimutnews.co.id — Program pendidikan politik untuk pelajar resmi diluncurkan di Sumatera Selatan.
Konsepnya dibuat modern dan interaktif, bahkan peserta bisa “bermain peran” menjadi anggota DPRD hingga kepala daerah.
Namun di balik konsep yang terlihat menarik itu, muncul pertanyaan yang mulai ramai dibicarakan: apakah program ini murni pendidikan demokrasi, atau juga menjadi ruang awal pembentukan kedekatan politik sejak usia muda?
DPW Partai NasDem Sumatera Selatan resmi meluncurkan program “Remaja Bernegara” yang akan digelar pada 25–26 April 2026 di kantor DPW NasDem Sumsel, Palembang.
Program tersebut ditujukan bagi pelajar SMA dan SMK di Sumatera Selatan sebagai bagian dari sekolah politik dan pengkaderan generasi muda.
Sebanyak 79 peserta nantinya akan mengikuti simulasi pemerintahan daerah.
Mereka akan dibagi dalam sejumlah peran, mulai dari 75 anggota DPRD, dua kepala daerah, satu sekretaris dewan, hingga satu sekretaris daerah.
Peserta juga disebut akan mengikuti simulasi proses lahirnya peraturan daerah dari tahap usulan hingga pengesahan.
Sekretaris DPW NasDem Sumsel sekaligus Wakil Ketua II DPRD Sumsel, Nopianto, mengatakan program ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan literasi politik generasi muda.
“Program ini akan kami launching sebagai bagian dari sekolah politik dan pengkaderan remaja bernegara,” ujarnya saat konferensi pers di Aula DPW NasDem Sumsel.
Menurutnya, pendekatan simulasi dipilih agar pelajar memahami secara langsung mekanisme demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Dewan Pertimbangan DPW NasDem Sumsel, Danar Dahlan, menyebut program ini terbuka bagi pelajar yang memiliki minat belajar politik sejak dini.
Ia menilai pendidikan politik penting untuk membentuk generasi muda yang kritis dan memahami kehidupan berbangsa.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, pendidikan politik bagi remaja masih menjadi isu yang sensitif di tengah masyarakat.
Sebagian kalangan menilai literasi politik memang penting agar generasi muda tidak apatis terhadap demokrasi.
Namun di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan sejumlah orang tua dan pengamat pendidikan yang mulai mempertanyakan batas antara edukasi politik dan kepentingan pencitraan partai.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah program seperti ini nantinya benar-benar fokus pada pendidikan demokrasi netral, atau justru berpotensi membangun kedekatan politik sejak dini kepada peserta?
Berdasarkan temuan di lapangan, antusiasme pelajar terhadap program berbasis simulasi pemerintahan memang cukup tinggi karena dinilai lebih menarik dibanding metode seminar formal.
Namun hingga kini, belum ada penjelasan rinci terkait mekanisme pengawasan materi pembelajaran agar tetap berimbang dan tidak mengarah pada preferensi politik tertentu.
Sejumlah pelajar mengaku tertarik mengikuti program tersebut karena ingin mengetahui cara kerja pemerintahan secara langsung.
“Kalau cuma belajar dari buku kadang susah dipahami. Tapi kalau praktik jadi anggota DPRD pasti lebih seru,” ujar seorang siswa SMA di Palembang.
Di sisi lain, ada juga warga yang berharap kegiatan semacam ini benar-benar fokus pada pendidikan demokrasi.
“Bagus kalau memang untuk edukasi anak muda. Tapi jangan sampai nantinya cuma jadi formalitas atau ajang politik,” kata salah satu warga yang ditemui di sekitar Palembang.
Fenomena sekolah politik untuk pelajar sebenarnya bukan hal baru di Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir, partai politik mulai aktif mendekati generasi muda dengan pendekatan yang lebih modern dan interaktif.
Hal itu dinilai wajar karena pemilih muda menjadi kelompok dominan dalam pemilu mendatang.
Namun tantangannya ada pada keseimbangan.
Di satu sisi, pendidikan politik sejak dini memang dibutuhkan agar generasi muda memahami demokrasi dan kebijakan publik.
Tetapi di sisi lain, transparansi materi dan netralitas pendekatan menjadi hal penting agar program semacam ini tidak menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.
Program “Remaja Bernegara” membawa konsep baru pendidikan politik yang lebih dekat dengan generasi muda.
Simulasi menjadi anggota DPRD hingga kepala daerah dinilai mampu menarik minat pelajar untuk memahami proses demokrasi.
Namun hingga kini, efektivitas dan arah jangka panjang program tersebut masih menjadi perhatian publik.
Apakah benar-benar mampu melahirkan generasi muda yang kritis dan paham demokrasi, atau justru memunculkan polemik baru tentang pendidikan politik sejak dini? (Poerba)
Berita Terkait :
Dinas TPHP Muara Enim menggelar giat temu usaha Program IPDMIP Tahun 2023
Musyda Muhammadiyah Muara Enim Resmi Pilih A Basroh Sebagai Ketua
Jelang Pemilu 2024, Plt Bupati Kaffah Pimpin Apel Kasat Kamling Serentak Se-Sumatera Selatan serta Peluncuran Apel Besar Polisi RW, Di Lapangan Merdeka.
Plt Bupati Muara Enim Ahmad Usmarwi Kaffah mengapresiasi simulasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (PKP)
