KOTA PALEMBANG, cimutnews.co.id — Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sumatera Selatan Tahun 2026 kembali digelar dengan melibatkan kepala daerah se-Sumsel.
Namun di tengah pembahasan besar soal sinkronisasi pembangunan dan percepatan program, masyarakat masih mempertanyakan kapan hasil perencanaan benar-benar terasa di lapangan.
Lalu, apakah forum tahunan ini mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi warga?
Kegiatan Musrenbang berlangsung di Griya Agung Palembang, Selasa (14/4/2026), dan dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto serta Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa juga hadir bersama seluruh kepala daerah kabupaten/kota di Sumsel.
Dalam sambutannya, Bima Arya menekankan pentingnya kemampuan kepala daerah untuk beradaptasi dengan arah kebijakan nasional.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu menerjemahkan visi besar Presiden RI ke dalam kebijakan konkret yang benar-benar berjalan efektif.
“Kepala daerah harus adaptif dan mampu menerjemahkan visi besar pemerintah pusat ke dalam kebijakan daerah yang konkret,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan tidak akan berjalan maksimal tanpa sinkronisasi, sinergi, dan percepatan antara pemerintah pusat dan daerah.
Sementara itu, Ratu Dewa menyatakan komitmennya untuk menyelaraskan program prioritas daerah dengan kebutuhan masyarakat Kota Palembang.
“Kami ingin setiap program yang dirancang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari optimisme pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas perencanaan pembangunan.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, sejumlah program pembangunan yang sebelumnya direncanakan masih belum sepenuhnya dirasakan masyarakat secara merata.
Berdasarkan temuan di lapangan, sebagian warga di Palembang mengaku masih menghadapi persoalan infrastruktur lingkungan, pelayanan publik, hingga kondisi drainase yang belum optimal di beberapa kawasan.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan masyarakat yang berharap forum Musrenbang tidak hanya menjadi agenda formal tahunan tanpa dampak nyata.
“Musrenbang tiap tahun ada, tapi warga maunya hasilnya benar-benar kelihatan di lingkungan sekitar,” ujar seorang warga Kecamatan Sukarami.
Keluhan serupa juga muncul dari sebagian masyarakat yang menilai proses perencanaan pembangunan sering kali terdengar besar di atas kertas, tetapi pelaksanaannya berjalan lambat.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sinkronisasi program pusat dan daerah benar-benar efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.
Pengamat kebijakan publik di Palembang menilai, tantangan terbesar pembangunan daerah bukan hanya menyusun rencana, tetapi memastikan implementasi berjalan tepat sasaran.
“Perencanaan sering terlihat ideal. Namun tantangan sesungguhnya ada pada konsistensi pelaksanaan dan pengawasan di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, koordinasi lintas pemerintah disebut masih menjadi pekerjaan rumah dalam mempercepat realisasi pembangunan.
Tidak sedikit program yang dinilai baik secara konsep, namun menghadapi hambatan teknis, birokrasi, maupun keterbatasan anggaran saat implementasi.
Hingga kini, belum semua target pembangunan daerah benar-benar dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Musrenbang 2026 memang menjadi forum penting menyusun arah pembangunan Sumsel ke depan. Namun publik masih menunggu apakah berbagai janji sinkronisasi dan percepatan pembangunan itu akan benar-benar terealisasi, atau kembali menjadi agenda rutin tahunan tanpa perubahan signifikan. (Poerba)
Berita Terkait :
Yamaha Indonesia Bidik Gelar Juara di Filipina
Semangat Pemuda Tak Pernah Padam: SMA Negeri 1 Mesuji Raya Rayakan Hari Sumpah Pemuda dengan Penuh Makna
Bupati Muba H. M. Toha Tohet Lantik Pejabat Baru: Perkuat Kinerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional
DPD PJS Sumsel Jalin Silaturahmi ke Polrestabes Palembang: Perkuat Sinergi Pers dan Kepolisian untuk Informasi Publik yang Konstruktif
