Beranda Utama Strategi “Keamanan Inklusif” Pemerintah Mulai Dibaca sebagai Langkah Bertahan

Strategi “Keamanan Inklusif” Pemerintah Mulai Dibaca sebagai Langkah Bertahan

3
0
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Teguh Santosa, memaparkan analisis geopolitik pemerintahan Prabowo dalam workshop di Palembang. (Foto:Poerba/cimutnews.co.id)

PALEMBANG, cimutnews.co.id — Pemerintah pusat terus mendorong berbagai program strategis nasional di tengah situasi dunia yang disebut makin tidak menentu.
Namun di balik berbagai kebijakan itu, muncul pertanyaan: apakah Indonesia benar-benar sedang memperkuat diri, atau justru sedang bersiap menghadapi ancaman global yang lebih besar?

Isu tersebut mengemuka dalam workshop yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (16/5/2026).

Direktur Geopolitik GREAT Institute, Teguh Santosa, membedah pendekatan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang disebut mengedepankan logika realisme politik dalam menghadapi situasi global saat ini.

Di hadapan puluhan content creator, Teguh menilai setiap pemimpin lahir dalam tantangan zaman yang berbeda sehingga arah kebijakan pun tidak bisa disamakan.

“Setiap masa memiliki tantangan yang berbeda. Pemimpin pada setiap masa itu pun mengambil kebijakan yang berbeda agar Indonesia bisa tetap survived di tengah pergolakan dunia,” ujar Teguh.

Ia kemudian membandingkan dinamika yang dihadapi sejumlah presiden Indonesia, mulai dari Soekarno, Soeharto, hingga B. J. Habibie.

Menurutnya, era Prabowo menghadapi tekanan berbeda karena sistem internasional disebut mulai mengalami pergeseran besar akibat konflik global dan rivalitas antarnegara kuat.

Namun fakta di lapangan menunjukkan, situasi global yang tidak stabil juga mulai berdampak pada kekhawatiran masyarakat terhadap ekonomi domestik.

Kenaikan harga pangan, tekanan biaya hidup, hingga ketergantungan pada produk impor masih menjadi persoalan yang dirasakan sebagian masyarakat di berbagai daerah.

Di sisi lain, pemerintah terus mendorong program seperti makan bergizi gratis, hilirisasi industri, koperasi merah putih, hingga penguatan sektor pertahanan sebagai bagian dari strategi memperkuat fondasi nasional.

Teguh menilai langkah tersebut bukan sekadar kebijakan populis, tetapi bagian dari konsep “inclusive security” atau keamanan inklusif.

Baca juga  Pemkab Muara Enim ikuti kegiatan Gerakan Pangan Murah Serantak Nasional 2023 secara Daring

Menurutnya, Indonesia tidak lagi bisa sepenuhnya bergantung pada kekuatan eksternal atau stabilitas global.

“Moralitas universal tidak bisa menggantikan kepentingan nasional. Negara harus mengurus dirinya sendiri terlebih dulu,” kata Teguh saat menjelaskan teori realisme politik pemikir hubungan internasional Hans Morgenthau.

Ia juga mengutip pemikiran Kenneth Waltz yang menyebut sistem internasional bersifat anarkis karena tidak ada otoritas tunggal yang mampu melindungi seluruh negara.

Namun sejumlah pengamat menilai, tantangan terbesar bukan hanya membangun narasi kemandirian, melainkan memastikan implementasi kebijakan benar-benar terasa di masyarakat bawah.

Berdasarkan temuan di lapangan, sebagian warga masih mempertanyakan kapan dampak konkret hilirisasi, penguatan pangan, maupun program ekonomi nasional benar-benar dirasakan hingga tingkat daerah.

“Programnya memang besar, tapi masyarakat biasanya melihat hasil nyata di kehidupan sehari-hari,” ujar seorang peserta workshop.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah strategi memperkuat kapasitas domestik mampu menjawab tekanan ekonomi global dalam waktu dekat?

Di sisi lain, penguatan narasi geopolitik oleh pemerintah juga dinilai menjadi upaya membangun optimisme nasional di tengah ketidakpastian dunia.

Teguh bahkan mencontohkan keberhasilan industrialisasi China pada awal 2000-an yang disebut mampu memperkuat daya tahan ekonomi dan mengurangi ketergantungan asing.

Menurutnya, tanpa hilirisasi, Indonesia akan terus berada pada posisi sebagai pengekspor bahan mentah dan pengimpor produk jadi.

Hingga kini, belum ada penjelasan rinci mengenai seberapa cepat strategi keamanan inklusif dan penguatan domestik tersebut akan berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat luas.

Apakah arah baru kebijakan ini benar-benar mampu membuat Indonesia lebih mandiri, atau justru menghadapi tantangan baru yang belum sepenuhnya terlihat? (Poerba)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here