PALEMBANG, cimutnews.co.id —Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi meluncurkan 1.061 titik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara serentak di seluruh Indonesia.
Program ini disebut sebagai langkah besar memperkuat ekonomi rakyat dan mempercepat swasembada pangan nasional.
Namun di tengah peluncuran besar-besaran tersebut, muncul pertanyaan yang mulai ramai dibicarakan masyarakat: apakah koperasi ini benar-benar akan menjadi penggerak ekonomi warga, atau hanya berhenti sebagai program seremonial?
Di Palembang, peluncuran dipusatkan di KDKMP Kelurahan Gandus, Jalan TPH Sofyan Kenawas, Kecamatan Gandus, Sabtu (16/5/2026).
Acara berlangsung secara virtual dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga berbagai instansi terkait.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan koperasi harus menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan dan tidak sekadar menjadi simbol program pemerintah.
“Petani tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Dengan sistem korporasi, akses pembiayaan, teknologi, dan pasar akan lebih mudah sehingga kesejahteraan petani meningkat,” ujar Presiden.
Pemerintah juga menargetkan KDKMP menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Selain itu, kepala daerah dan aparat diminta mengawal langsung implementasi program agar benar-benar berdampak bagi masyarakat bawah.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, sebagian masyarakat masih menyimpan keraguan terhadap efektivitas koperasi berbasis program pemerintah.
Berdasarkan temuan di lapangan, sejumlah warga dan pelaku UMKM mengaku masih menunggu penjelasan rinci mengenai mekanisme akses pembiayaan, pola pendampingan usaha, hingga manfaat langsung yang akan diterima masyarakat.
“Kalau memang bisa bantu modal dan pemasaran tentu bagus. Tapi biasanya masyarakat ingin lihat dulu hasil nyatanya,” ujar seorang pelaku usaha kecil di kawasan Gandus.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan sejumlah warga yang menyambut optimistis kehadiran KDKMP karena dinilai membuka peluang ekonomi baru di tingkat kelurahan.
Apalagi pemerintah menyebut koperasi ini nantinya akan terintegrasi dengan digitalisasi layanan dan penguatan UMKM lokal.
Dandim 0418/Palembang Erik Novianto bahkan menyebut KDKMP di Gandus diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat.
Namun pengamat ekonomi kerakyatan menilai tantangan terbesar program koperasi selama ini bukan pada peluncuran, melainkan keberlanjutan pengelolaan di lapangan.
Menurutnya, banyak koperasi sebelumnya diduga mengalami stagnasi karena lemahnya manajemen, minimnya partisipasi anggota, hingga kurangnya pengawasan berkelanjutan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah KDKMP mampu bertahan sebagai pusat ekonomi rakyat jangka panjang, atau justru menghadapi persoalan klasik yang sama seperti program koperasi sebelumnya?
Di sisi lain, pemerintah terlihat serius mendorong konsep pengelolaan profesional berbasis korporasi agar koperasi tidak lagi identik dengan sistem lama yang kurang kompetitif.
Jika berhasil, program ini dinilai dapat memperkuat posisi petani, pelaku usaha kecil, hingga masyarakat desa dalam rantai ekonomi nasional.
Namun hingga kini, belum ada penjelasan rinci mengenai indikator keberhasilan dan pengawasan berkala terhadap ribuan KDKMP yang baru diluncurkan tersebut.
Apakah Koperasi Merah Putih benar-benar akan menjadi motor ekonomi baru masyarakat, atau hanya kembali menjadi program besar yang gaungnya meredup setelah peluncuran? (Poerba)
Berita Terkait :
Wagub Cik Ujang Tegaskan Komitmen Pembinaan Sepak Bola Usia Dini, Pemprov Sumsel Buka Kolaborasi dengan Yayasan Ras Jaya
Safari Ramadan di Mapolda Sumsel, Herman Deru Tekankan Stabilitas Harga dan Sinergi Jaga Kondusivitas Daerah
BBPOM Palembang Perketat Pengawasan Pangan Jelang Ramadhan, Fokus Takjil hingga Parsel
PLTSa Keramasan Palembang Dipercepat, Target Olah 1.000 Ton Sampah per Hari dan Hasilkan Listrik 20 MW
