JAKARTA, cimutnews.co.id — Program besar pemerintah kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian publik tertuju pada anggaran pengadaan seragam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
Di tengah tuntutan efisiensi anggaran negara, muncul kritik keras terkait pembelian seragam yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi saat ini. Lalu, apakah penggunaan anggaran tersebut benar-benar sudah tepat sasaran?
Berdasarkan pengamatan dan kritik dari Center For Budget Analysis (CBA), pengadaan seragam SPPI disebut berpotensi menjadi pemborosan keuangan negara.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyoroti alokasi anggaran BGN tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp69,3 miliar untuk pengadaan seragam peserta SPPI.
Menurut data yang disampaikan CBA, total pengadaan tersebut mencakup sekitar 160 ribu stel seragam dengan berbagai jenis, mulai dari tactical, sweater, kaos hingga perlengkapan lain seperti kaos kaki.
Namun fakta di lapangan menunjukkan nilai pengadaan tersebut justru memunculkan tanda tanya besar. Pasalnya, rata-rata harga per stel disebut berada di kisaran Rp400 ribu.
Bahkan, untuk seragam tactical pelatihan disebut mencapai sekitar Rp468.750 per stel. Sementara harga kaos disebut berada di angka sekitar Rp465.625 per stel.
Angka tersebut dinilai tidak lazim oleh sejumlah pengamat anggaran.
“Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah ada efisiensi dalam proses pengadaan atau justru terjadi pembengkakan anggaran,” ungkap Uchok dalam keterangannya.
CBA pun mendesak aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, untuk melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dugaan mark-up anggaran tersebut.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan masyarakat yang belakangan justru terus dihadapkan pada berbagai kebijakan penghematan anggaran di sejumlah sektor.
Kritik terhadap pola belanja BGN sendiri bukan kali pertama muncul. Sebelumnya, lembaga tersebut juga sempat disorot terkait pengadaan motor listrik hingga perangkat tablet atau laptop yang dinilai sebagian pihak belum sepenuhnya menjawab kebutuhan prioritas masyarakat.
Nama Kepala BGN, Dadan Hindayana, turut disebut dalam kritik tersebut karena dianggap bertanggung jawab terhadap kebijakan penggunaan anggaran.
Menurut Uchok, pengadaan seragam dalam jumlah besar seharusnya mempertimbangkan efisiensi penggunaan uang publik, mengingat dana tersebut berasal dari pajak masyarakat.
“Ini bukan uang pribadi, tetapi uang rakyat yang seharusnya digunakan secara tepat sasaran,” ujarnya.
Berdasarkan pantauan awak media, hingga kini pihak BGN belum memberikan penjelasan rinci ataupun klarifikasi resmi terkait dugaan mark-up anggaran seragam SPPI tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan baru di tengah publik. Apakah pengadaan tersebut murni sesuai kebutuhan program, atau justru ada persoalan lain dalam tata kelola anggaran?
Hingga kini, belum semua pihak memberikan keterangan lengkap terkait polemik tersebut. Publik pun masih menunggu langkah lanjutan dari aparat penegak hukum untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam penggunaan anggaran negara itu. (Timred/CN)
Berita Terkait :
ANDA TERTARIK SILAHKAN KUNJUNGI PULAU TEGAL MAS LAMPUNG
Jusuf Kalla Geram: Tanah Miliknya di Makassar Diduga Diserobot Perusahaan Besar
Tutut Soeharto: “Rakyat Kini Sudah Dewasa dan Bisa Menilai Apa yang Dilakukan Pak Harto”
Riau Harumkan Nama Daerah, Raih Delapan Medali di Olimpiade Bahasa Arab VIII 2025
